Editor
KOMPAS.com - Muktamar Ke-35 Nahdlatul Ulama (NU) yang akan digelar pada awal Agustus 2026 tidak hanya menjadi forum pergantian kepemimpinan organisasi.
Forum tertinggi NU tersebut juga akan menentukan sosok Rais Aam yang memegang peran penting sebagai pemimpin tertinggi dalam struktur keagamaan organisasi.
Menjelang pelaksanaan muktamar, tokoh muda NU Khalilur Abdullah Sahlawiy atau Gus Lilur menekankan pentingnya menjaga Khittah NU, terutama dalam membedakan politik kebangsaan dan politik praktis.
Baca juga: Peluang Cirebon Jadi Lokasi Muktamar NU ke-35 Menguat, Pesantren Buntet Dinilai Penuhi Syarat
Menurutnya, figur Rais Aam memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan NU tetap independen dan tidak menjadi kendaraan politik pihak mana pun.
Tokoh muda Nahdlatul Ulama (NU) Khalilur Abdullah Sahlawiy atau Gus Lilur mengatakan Rais Aam memiliki peran strategis dalam menjaga batas antara politik kebangsaan dan politik praktis di tubuh organisasi.
Baca juga: 32 PWNU Dukung Jakarta Jadi Lokasi Muktamar NU ke-35, Ini Alasannya
Menurut dia, peran tersebut sejalan dengan Khittah NU yang membedakan politik kekuasaan atau politik praktis dengan politik kebangsaan.
"Politik kekuasaan dijauhi oleh NU sebagai organisasi, sedangkan politik kebangsaan menjadi panggilan sejarahnya, yakni menjaga keutuhan bangsa, mengawal Pancasila, dan memperjuangkan kemaslahatan umat," katanya dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Selasa.
Gus Lilur menilai Rais Aam harus mampu memastikan NU tidak terseret menjadi kendaraan politik pihak mana pun.
"Rais Aam harus mampu menjaga NU agar tidak menjadi kendaraan politik siapa pun, termasuk tidak menjadi kendaraan politik NU sendiri," ujarnya.
Menurut Gus Lilur, besarnya basis massa Nahdlatul Ulama membuat organisasi tersebut selalu menghadapi godaan politik kekuasaan.
Karena itu, ia menilai integritas dan kewibawaan seorang Rais Aam menjadi faktor penting untuk menjaga independensi organisasi.
Ia menegaskan posisi Rais Aam bukan sekadar jabatan struktural, tetapi memiliki tanggung jawab menjaga arah perjuangan NU sesuai nilai-nilai yang telah digariskan dalam Khittah organisasi.
Gus Lilur mengatakan Muktamar Ke-35 NU yang dijadwalkan berlangsung pada 1–5 Agustus 2026 memiliki makna historis karena menjadi muktamar pertama pada abad kedua perjalanan Nahdlatul Ulama setelah organisasi memasuki usia satu abad.
Menurut dia, forum tersebut bukan hanya memilih pemimpin organisasi, tetapi juga menentukan sosok yang layak menduduki jabatan Rais Aam sebagai pemimpin tertinggi dalam struktur keagamaan NU.
"NU bukan hanya organisasi, melainkan cara beragama. Karena itu, Rais Aam bukan sekadar jabatan, tetapi imamah yang menjadi rujukan, teladan, dan tempat bersandar jutaan umat," katanya.
Ia menambahkan sejarah NU menunjukkan jabatan Rais Aam hanya layak diemban oleh figur yang memiliki kapasitas keilmuan, keteladanan, serta kewibawaan moral.
Dalam Muktamar Ke-35, peserta akan memilih anggota Ahlul Halli wal Aqdi (AHWA).
Selanjutnya, AHWA akan bermusyawarah untuk menetapkan Rais Aam.
Selain itu, forum tersebut juga akan memilih Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU).
Sebelumnya, Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf berharap Muktamar Ke-35 NU tidak dijadikan ajang batu loncatan menuju Pemilu 2029.
Ia menegaskan PBNU akan berupaya menjaga agar forum tertinggi organisasi tersebut tidak dimanfaatkan untuk kepentingan politik elektoral.
KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang