Editor
KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal PBNU Saifullah Yusuf membantah isu aliran dana hasil korupsi untuk pelaksanaan Muktamar Nahdlatul Ulama (NU).
Ia memastikan tuduhan tersebut tidak benar dan menyebutnya sebagai kabar palsu yang merugikan nama baik para tokoh, ulama, serta organisasi.
Baca juga: Muktamar NU Usai, GP Ansor: Sudahi Perdebatan, Saatnya Kembali Berkhidmah
"Saya pastikan hoaks. Jadi, itu kan disebut-sebut ada aliran dana hasil korupsi ke Muktamar dan lain sebagainya, itu kami pastikan hoaks, itu kabar palsu, itu kabar tidak benar," kata pria yang akrab disapa Gus Ipul saat ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (28/9/2026).
Gus Ipul mengatakan pihaknya telah melaporkan salah satu media ke Dewan Pers terkait pemberitaan isu aliran dana korupsi ke Muktamar NU.
Baca juga: Gus Ipul Siapkan Somasi, 3 Orang Bakal Diminta Buktikan Tudingan soal Muktamar NU
Media tersebut menayangkan program podcast Madilog edisi 12 September dan 22 September.
Menurut Gus Ipul, media itu mengundang narasumber yang tidak kredibel serta tidak melakukan konfirmasi dan klarifikasi sebelum menayangkan informasi tersebut.
Ia menegaskan, tuduhan mengenai aliran uang haram dalam pelaksanaan Muktamar NU sangat merugikan reputasi para tokoh dan ulama serta dapat mencemarkan nama baik organisasi.
Gus Ipul juga memastikan seluruh tahapan Muktamar NU berlangsung lancar, transparan, dan terbuka sesuai mekanisme serta kesepakatan seluruh peserta.
Selain melaporkan media ke Dewan Pers, Gus Ipul menyatakan pihaknya berencana melayangkan somasi dan mengadukan pihak-pihak yang menyebarkan tuduhan fitnah tanpa bukti kepada aparat kepolisian.
"Pernyataan-pernyataan yang bernuansa fitnah saya mohon untuk dihentikan, tapi kalau diterus-teruskan kami juga akan mengambil langkah-langkah tegas, langkah-langkah hukum sesuai dengan semua ketentuan yang ada," ujar Gus Ipul.
Ia mengimbau setiap pihak bertanggung jawab atas informasi maupun opini yang disampaikan kepada publik, terutama melalui media sosial.
Gus Ipul turut membantah adanya intervensi Istana Presiden dalam penyelenggaraan Muktamar NU.
Ia menegaskan agenda organisasi tersebut tidak mendapat campur tangan dari pihak Istana.
"Tidak ada yang namanya intervensi Istana itu tidak ada sama sekali," kata Gus Ipul yang juga menjabat Menteri Sosial di Kabinet Merah Putih.
Bayangkan seorang anak Indonesia bercita-cita menjadi dokter tetapi hanya memiliki satu buku lusuh untuk belajar. Bersama Ekspedisi Kata ke Nyata Kompas.com, Anda bisa membantu mengubah kisah itu. Mari hadirkan akses literasi bagi anak-anak di berbagai pelosok Indonesia melalui donasi lewat tautan https://bit.ly/JagatLiterasi2026. Setiap kebaikan yang Anda berikan bukan hanya membuka jendela pengetahuan, tetapi juga membuka masa depan mereka.