Jemaah Diminta Siapkan Dana Sejak Sekarang untuk Lunasi Biaya Haji 2026

KOMPAS.com — Kementerian Haji dan Umrah menargetkan proses pelunasan biaya perjalanan ibadah haji (Bipih) tahun 1447 Hijriah/2026 Masehi dapat dimulai pada November 2025.

Menteri Haji dan Umrah Mochammad Irfan Yusuf mengatakan, saat ini pemerintah sedang mempersiapkan pembahasan bersama DPR RI terkait penetapan biaya haji melalui Panitia Kerja (Panja) Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 2026.

“Setelah masa reses DPR berakhir, kita akan bicara dengan DPR Panja BPIH. Nanti disepakati dan keluar Keppres. Mudah-mudahan sebelum Desember sudah bisa mulai pelunasan,” ujar Irfan di Jakarta, Rabu (8/10/2025).

Baca juga: Kampung Haji Indonesia di Arab Saudi Siap Dibangun di Lahan 80 Hektare

Ia menambahkan, jadwal pembahasan akan menyesuaikan dengan agenda DPR yang masih dalam masa reses hingga sekitar 20 Oktober 2025.

“Sekarang ini DPR lagi reses, mungkin sekitar 20 Oktober ini baru aktif lagi. Tapi tentu tergantung jadwal DPR,” katanya.

Meski besaran biaya haji tahun 2026 belum ditetapkan, Irfan mengimbau calon jemaah haji untuk mulai menyiapkan dana pelunasan sejak sekarang.

“Itu (persiapan pelunasan) seharusnya sudah dimulai sekarang. Jangan terlalu mepet,” pesannya.

Selain kesiapan finansial, pemerintah juga menekankan pentingnya kesiapan kesehatan jemaah. Menurut Irfan, otoritas Arab Saudi akan memperketat syarat istithaah kesehatan, termasuk melakukan pemeriksaan acak di bandara bagi calon jemaah dari berbagai negara.

“Arab Saudi akan mengecek kesehatan jemaah secara acak di bandara. Jadi calon jemaah harus benar-benar siap, bukan hanya secara finansial tapi juga fisik,” ujarnya.

Baca juga: Waspada Iklan “Haji Tanpa Antre, Langsung Berangkat”, Kemenhaj: Berpotensi Penipuan

Sementara itu, Kepala Pelaksana Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) Fadlul Imansyah menyampaikan bahwa BPKH telah menyetorkan uang muka sebesar Rp2,7 triliun kepada Pemerintah Arab Saudi sebagai bagian dari persiapan penyelenggaraan haji 2026.

Langkah ini, kata Fadlul, merupakan bagian dari komitmen pemerintah Indonesia untuk memastikan proses penyelenggaraan haji berjalan lebih cepat, transparan, dan tepat waktu.