Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Musyawarah Kubro Lirboyo Didukung GKBN-NU, Dorong Islah dan Cegah Dualisme PBNU

Kompas.com, 22 Desember 2025, 22:34 WIB
Khairina

Editor

Sumber Antara

KOMPAS.com-Musyawarah Kubro yang digelar di Pondok Pesantren Lirboyo dan dihadiri para mustasyar Nahdlatul Ulama serta jajaran PBNU, PWNU, dan PCNU yang menekankan pentingnya islah antara Ketua Umum dan Rais Aam PBNU mendapatkan dukungan dari berbagai pihak.

Salah satu dukungan tersebut disampaikan oleh Gerakan Kebangkitan Baru Nahdlatul Ulama atau GKBN-NU.

Inisiator GKBN-NU Hery Haryanto Azumi menilai konsistensi para ulama sepuh dalam menggelar forum musyawarah menunjukkan keseriusan mencari jalan keluar atas persoalan jamiyah NU secara arif dan bermartabat.

“Forum ini menegaskan bahwa tidak semua solusi atas problem NU berada di ranah struktural,” ujar Hery Haryanto Azumi di Jakarta, Senin (22/12/2025), dilansir dari Antara.

Baca juga: Risalah Mlangi Serukan Islah PBNU dan Kembalikan NU ke Khittah 1926

Ia menambahkan, “Wilayah kultural tetap memegang peran yang sangat vital.”

Hery menilai Musyawarah Kubro sebagai langkah penting yang patut diapresiasi karena menjadi kelanjutan dari rangkaian pertemuan ulama sebelumnya di Ploso dan Tebuireng.

Tokoh muda NU tersebut menekankan reformasi organisasi NU ke depan harus berjalan seiring dengan penguatan gerak kultural.

Menurut Hery, ulama tetap menjadi kunci arah dan pengambilan keputusan strategis di tubuh NU.

Ia menilai peran ulama tersebut perlu ditopang oleh generasi muda NU yang telah bertransformasi secara intelektual di berbagai bidang.

Hery juga menyoroti sikap para ulama yang dinilainya bijaksana karena tetap mengedepankan prinsip islah meskipun prosesnya tidak mudah dan penuh tantangan.

Di sisi lain, para ulama dinilai menunjukkan ketegasan dengan menetapkan batas waktu tiga kali dua puluh empat jam sebelum diambil keputusan penting terkait mandat Rais Aam Syuriyah dan Ketua Umum Tanfidziyah.

Baca juga: Musyawarah Besar Warga NU 2025 Akan Digelar di Ciganjur, Bahas Arah Masa Depan NU

Sikap tersebut, kata Hery, sejalan dengan pandangan yang sebelumnya disampaikan oleh Gerakan Kebangkitan Baru NU.

GKBN-NU mendorong agar Rais Aam dan Ketua Umum PBNU menyerahkan mandat kepada Ahlul Halli Wal Aqdi atau AHWAQ.

Langkah tersebut dinilai penting untuk menyelamatkan jamiyah sebagai organisasi dan jamaah sebagai warga Nahdlatul Ulama.

“Krisis ini tidak boleh dibiarkan berlarut-larut,” kata Hery.

Baca juga: Kapan Puasa Rajab 1447 H? Ini Jadwal Resmi Versi Kemenag, Muhammadiyah, dan NU

Ia menegaskan, “Jika terus berlanjut, potensi dualisme kepemimpinan akan menjadi ancaman serius yang dapat menghancurkan NU sebagai organisasi keagamaan dan sosial terbesar di Indonesia.”

GKBN-NU menyerukan kepada jajaran PBNU, PWNU, PCNU, serta seluruh badan otonom dan lembaga NU untuk mendengarkan aspirasi warga Nahdliyyin.

Menurut Hery, warga NU pada dasarnya tidak menginginkan perpecahan di dalam tubuh organisasi.

Ia menegaskan sumber persoalan internal NU harus segera diurai dan diselesaikan secara menyeluruh agar tidak menimbulkan dampak berkepanjangan.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang



Terkini Lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Unduh Kompas.com App untuk berita terkini, akurat, dan tepercaya setiap saat
QR Code Kompas.com
Arahkan kamera ke kode QR ini untuk download app
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Apresiasi Spesial
Kirimkan Apresiasi Spesial untuk mendukung Jurnalisme KOMPAS.com
Rp
Minimal apresiasi Rp 5.000
Dengan mengirimkan pesan apresiasi kamu menyetujui ketentuan pengguna KOMPAS.com. Pelajari lebih lanjut.
Apresiasi Spesial
Syarat dan ketentuan
  1. Definisi
    • Apresiasi Spesial adalah fitur dukungan dari pembaca kepada KOMPAS.com dalam bentuk kontribusi finansial melalui platform resmi kami.
    • Kontribusi ini bersifat sukarela dan tidak memberikan hak kepemilikan atau kendali atas konten maupun kebijakan redaksi.
  2. Penggunaan kontribusi
    • Seluruh kontribusi akan digunakan untuk mendukung keberlangsungan layanan, pengembangan konten, dan operasional redaksi.
    • KOMPAS.com tidak berkewajiban memberikan laporan penggunaan dana secara individual kepada setiap kontributor.
  3. Pesan & Komentar
    • Pembaca dapat menyertakan pesan singkat bersama kontribusi.
    • Pesan dalam kolom komentar akan melewati kurasi tim KOMPAS.com
    • Pesan yang bersifat ofensif, diskriminatif, mengandung ujaran kebencian, atau melanggar hukum dapat dihapus oleh KOMPAS.com tanpa pemberitahuan.
  4. Hak & Batasan
    • Apresiasi Spesial tidak dapat dianggap sebagai langganan, iklan, investasi, atau kontrak kerja sama komersial.
    • Kontribusi yang sudah dilakukan tidak dapat dikembalikan (non-refundable).
    • KOMPAS.com berhak menutup atau menonaktifkan fitur ini sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya.
  5. Privasi & Data
    • Data pribadi kontributor akan diperlakukan sesuai dengan kebijakan privasi KOMPAS.com.
    • Informasi pembayaran diproses oleh penyedia layanan pihak ketiga sesuai dengan standar keamanan yang berlaku.
  6. Pernyataan
    • Dengan menggunakan Apresiasi Spesial, pembaca dianggap telah membaca, memahami, dan menyetujui syarat & ketentuan ini.
  7. Batasan tanggung jawab
    • KOMPAS.com tidak bertanggung jawab atas kerugian langsung maupun tidak langsung yang timbul akibat penggunaan fitur ini.
    • Kontribusi tidak menciptakan hubungan kerja, kemitraan maupun kewajiban kontraktual lain antara Kontributor dan KOMPAS.com
Gagal mengirimkan Apresiasi Spesial
Transaksimu belum berhasil. Coba kembali beberapa saat lagi.
Kamu telah berhasil mengirimkan Apresiasi Spesial
Terima kasih telah menjadi bagian dari Jurnalisme KOMPAS.com