Menag Tegaskan Harus Efisiensi Anggaran untuk Hadapi Krisis Global

KOMPAS.com — Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar mengingatkan jajaran Kementerian Agama (Kemenag) untuk terus mencermati perkembangan dinamika global, mengingat situasi internasional yang tidak bisa dipandang terpisah dari arah kebijakan nasional, termasuk dalam perencanaan dan pengelolaan anggaran kementerian.

Dalam Rapat Koordinasi Kebijakan Strategis yang digelar di Jakarta, Senin (12/1/2026), Menag menyinggung berbagai konflik dan ketidakstabilan politik di beberapa negara seperti Venezuela, Iran, Sudan, Suriah, Yaman, dan Lebanon.

Menurutnya, kondisi tersebut meskipun terjadi di luar negeri, berpotensi memberi dampak serius terhadap ekonomi dunia dan Indonesia — termasuk efek pada harga energi, yang pada akhirnya memengaruhi stabilitas anggaran negara.

Baca juga: MUI Tegaskan Oktober 2026 Batas Akhir Wajib Halal: Jangan Lagi Tunda Hak Konsumen

“Kita semua harus mengamati perkembangan isu global yang lambat laun juga akan berpengaruh pada negara kita,” ujar Menag Nasaruddin Umar dalam dialog bersama para pejabat Kemenag.

Kemenag Diminta Responsif dan Was-Aware

Menag menekankan bahwa Kementerian Agama harus lebih adaptif, waspada, dan responsif terhadap perubahan global.

Ia menyampaikan bahwa dalam perencanaan program serta alokasi anggaran, semua unit kerja di Kemenag perlu memperhitungkan dampak ketidakstabilan ekonomi dan politik internasional.

Menanggapi arahan Presiden Prabowo Subianto mengenai efisiensi anggaran, Menag juga meminta pembatasan anggaran perjalanan dinas serta memaksimalkan penggunaan teknologi komunikasi daring untuk kegiatan yang tidak mendesak.

“Kita diimbau untuk melakukan efisiensi, mengurangi perjalanan dinas yang sekiranya tidak diperlukan. Kegiatan yang memungkinkan sebagian pesertanya tidak hadir dapat dilaksanakan secara daring,” ujar Nasaruddin.

Baca juga: Awal Puasa Ramadhan 2026 Berpotensi Beda, Umat Diimbau Tetap Rukun

Ia bahkan menyatakan pentingnya mengurangi kebiasaan mengundang pejabat daerah ke Jakarta jika koordinasi bisa dilakukan secara virtual, yang dinilai dapat menghemat waktu, biaya, dan anggaran kementerian.

Data Akurat Kunci Kebijakan Efektif

Selain itu, Menag menyoroti pentingnya penyusunan data yang akurat, mutakhir, dan sinkron antar-unit kerja di lingkungan Kemenag.

Ia mengingatkan bahwa data yang disampaikan ke publik maupun instansi lain harus bersifat kuantitatif, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan.