Menteri Irfan Fokus Tekan Biaya Haji, MUI Ingatkan PR Berat

KOMPAS.com – Menteri Haji dan Umrah Irfan Yusuf menegaskan dua prioritas utama usai dilantik Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Jakarta, Senin (8/9/2025).

Pertama, menekan biaya perjalanan haji agar lebih terjangkau. Kedua, mempersiapkan pembangunan Kampung Haji yang ditargetkan beroperasi pada 2028.

Menurut Irfan, Presiden Prabowo memberi arahan agar Kementerian Haji dan Umrah bekerja maksimal memberikan pelayanan terbaik bagi jemaah.

“Apapun yang perlu dilakukan, lakukan untuk memberikan pelayanan terbaik pada jamaah haji kita,” ujar Irfan menirukan pesan Presiden.

Baca juga: Menteri Haji Dilantik, Hubungan Diplomasi Indonesia-Arab Saudi Jadi Setara

Irfan menyebut pengalamannya memimpin Badan Penyelenggara Haji di Kementerian Agama selama 10 bulan terakhir memberinya pemahaman langsung mengenai tantangan besar penyelenggaraan haji, baik di Indonesia maupun Arab Saudi.

Terkait Kampung Haji, ia memastikan pihaknya bersama jajaran Danantara segera kembali ke Jeddah dan Mekah untuk meninjau calon lokasi.

“Besok kita akan putuskan lokasi yang akan diambil. Beberapa opsi sudah dipetakan sejak sebulan lalu, termasuk pembangunan beberapa tower yang ditargetkan mulai dapat digunakan pada 2028,” jelasnya.

Menteri Irfan menegaskan pembangunan Kampung Haji tidak akan menggunakan anggaran tambahan.

Semua dialokasikan dari dana yang sebelumnya dikelola Badan Penyelenggara Haji serta peralihan dari Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama.

Ia menambahkan, kewenangan Kementerian Haji kini lebih luas karena dapat berkoordinasi langsung dengan Kementerian Haji Arab Saudi. “Dengan begitu, kita bisa berbicara apple to apple,” katanya.

Pekerjaan Rumah Berat

Ketua Bidang Dakwah dan Ukhuwah Majelis Ulama Indonesia (MUI), KH Cholil Nafis, menilai pekerjaan rumah Menteri Haji baru sangat berat.

Menurutnya, membangun sistem baru sekaligus memindahkan instrumen penyelenggaraan haji dari Kementerian Agama ke lembaga baru membutuhkan kecakapan dan ketangkasan.

“Pekerjaan rumahnya sangat berat, karena harus bikin sistem baru. Kemudian juga harus bisa melaksanakan dengan baik, karena instrumennya masih baru pindah dari Kementerian Agama. Jadi memang mempola yang baru dan juga memindahkan instrumen di Kemenag itu perlu kecakapan dan ketangkasan tersendiri,” ujar Kiai Cholil kepada Kompas.com melalui sambungan WhatsApp, Senin (8/9/2025).

Ia juga menyoroti tantangan ke depan, mulai dari jumlah jemaah asal Indonesia yang terbesar di dunia hingga persoalan kuota, pemondokan, dan transparansi dana haji.

“Jadi nanti bagaimana mengintegrasikan antara keuangan haji yang dikelola di BPKH dan juga fasilitas haji yang sekarang ada di Kementerian Agama untuk pindah ke Kementerian Haji. Tantangan lain adalah pelaksanaan haji yang lebih baik karena jumlah jemaah yang besar dan tempat pemondokan yang jauh,” lanjutnya.

Harapan MUI

MUI berharap Kementerian Haji dapat menjalankan amanah dengan profesional, jujur, dan adil.

“Harapan saya pada kementerian yang baru dapat menjalankan dengan baik, jujur, adil, dan tentu bisa memfasilitasi jemaah haji untuk menjalankan ibadahnya,” kata Kiai Cholil.

Ia mengingatkan bahwa penyelenggaraan haji memiliki dua kepentingan utama.

“Yang pertama adalah kepentingan agama, bagaimana orang bisa sempurna dan yakin bahwa melaksanakan ibadah haji sesuai dengan tuntunan syariah. Yang kedua adalah fasilitas, yaitu menimbulkan bisnis yang kadang-kadang membuat konsentrasi penyelenggara teralihkan,” jelasnya.

Baca juga: MUI: PR Menteri Haji Baru Sangat Berat, Harus Adil dan Tak Terjebak Bisnis

“Bahkan kadang aspek bisnis lebih menonjol, hingga terlupakan kesempurnaan ibadah. Tentu harapan kami, pemerintah adalah pelayan yang harus mampu bersikap adil demi rakyat, tidak kalah dengan para kepentingan bisnis itu,” tegasnya.