KOMPAS.com-Menteri Haji dan Umrah Republik Indonesia Mochamad Irfan Yusuf menyampaikan bahwa Kementerian Haji dan Umrah tengah merampungkan penyusunan struktur kelembagaan kantor wilayah tingkat provinsi dan kantor Kemenhaj kabupaten/kota di seluruh Indonesia.
Pernyataan tersebut disampaikan Menhaj Irfan Yusuf saat kunjungan kerja ke Provinsi Jawa Barat dalam rangka sosialisasi reformasi kelembagaan dan persiapan penyelenggaraan ibadah haji 1447 H/2026 M.
“Kemenhaj mengusung reformasi kelembagaan dan integritas di mana struktur kelembagaan daerah akan segera dirampungkan, pejabat eselon yang ada akan dilantik sebagai Plt. Kepala Kanwil atau Kantor dan akan menjadi definitif dengan syarat mutlak apabila sukses dan bersihnya penyelenggaraan haji 2026,” kata Irfan Yusuf di Bandung, Jumat (21/11/2025), dalam rilis yang diterima KOMPAS.com.
“Kami menekankan pentingnya integritas tinggi dan melarang keras adanya permainan sedikit pun dalam pelayanan haji,” sambungnya.
Baca juga: Pendaftaran Petugas Haji 2026 Dimulai, Kemenhaj Tegaskan Proses Bebas Biaya
Dalam kunjungan ke Jawa Barat, Gus Irfan meminta penyelenggara haji tingkat provinsi serta kabupaten/kota melakukan persiapan lebih awal untuk memastikan seluruh aspek teknis berjalan optimal.
Daftar jamaah yang berhak melunasi biaya haji disebut akan segera diumumkan, kemudian proses pelunasan dapat dimulai sesuai jadwal.
Istitha’ah kesehatan calon jemaah menjadi syarat utama yang tidak dapat ditawar dalam penyelenggaraan haji tahun 2026.
“Pelanggaran berisiko denda hingga pengurangan kuota, jemaah yang tidak lolos istitha’ah dalam pemeriksaan acak di bandara kedatangan Arab Saudi akan dipulangkan,” tegas Gus Irfan.
Baca juga: Kuota Haji 2026 Berubah, Menhaj Jelaskan Alasan Pemerintah Pilih Sistem Waiting List
Gus Irfan menegaskan bahwa proses rekrutmen petugas haji 2026 akan dilakukan secara profesional, transparan, dan bebas dari titipan.
Calon petugas yang dinyatakan lolos akan mengikuti pelatihan serta bimbingan teknis selama satu bulan penuh sebelum bertugas.
Kemenhaj mendorong transformasi Asrama Haji agar berkembang sebagai unit mandiri yang mampu menghasilkan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan tidak sepenuhnya bergantung pada ketersediaan dana pusat.
Gus Irfan menegaskan bahwa kementerian berkomitmen mewujudkan penyelenggaraan haji yang bersih, adil, profesional, dan berorientasi pada pelayanan terbaik untuk jemaah.
“Kemenhaj berkomitmen untuk mewujudkan penyelenggaraan haji yang lebih bersih, adil, profesional, dan berorientasi pelayanan terbaik,” tutupnya.
Dalam segala situasi, KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih dari lapangan. Ikuti terus update topik ini dan notifikasi penting di Aplikasi KOMPAS.com. Download sekarang