Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kuota Haji 2026 Disesuaikan, Kemenhaj Samakan Masa Tunggu Jadi 26,4 Tahun

Kompas.com, 29 November 2025, 07:24 WIB
Khairina

Editor

Sumber Antara

KOMPAS.com-Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) menetapkan formula baru dalam penghitungan alokasi kuota haji per provinsi untuk keberangkatan 2026 sehingga masa tunggu calon jamaah haji menjadi seragam sekitar 26,4 tahun.

Kepala Biro Humas Kemenhaj Hasan Afandi menjelaskan bahwa rumus penghitungan kuota provinsi dilakukan dengan membagi jumlah daftar tunggu di tiap provinsi dengan total daftar tunggu nasional lalu mengalikannya dengan total kuota haji reguler nasional.

“Ketika dihitung menggunakan (rumus) seperti itu, maka masa tunggu (calon) jamaah haji di seluruh provinsi itu akan sama. Persis sama (selama) 26,4 tahun (atau jika dibulatkan) 27 tahun lah masa tunggunya,” ujar Hasan, Jumat (28/11/2025), seperti dilansir Antara.

Baca juga: Konsep Embarkasi Haji Berbasis Hotel Mulai Dipakai di Yogyakarta pada 2026

Penghitungan kuota provinsi kini sepenuhnya memakai pendekatan proporsi daftar tunggu atau waiting list, bukan lagi berdasarkan jumlah penduduk Muslim di masing-masing wilayah.

Kebijakan tersebut disebut bertujuan mewujudkan asas keadilan antar-provinsi serta mengatasi ketimpangan masa tunggu yang selama ini terjadi di berbagai daerah.

Hasan Afandi menuturkan adanya perbedaan signifikan pada masa tunggu sebelumnya, seperti antrean hingga 47 tahun di Sulawesi Selatan dan hanya 11 tahun di Kabupaten Maluku Barat Daya.

"Ketika pakai formula seperti itu timbul rasa keadilan, membuat antreannya menjadi konvergen ke tengah, jadi rata. Jadi tidak ada lagi yang masa tunggunya 47 tahun, tidak ada lagi yang masa tunggunya 11 tahun, semua orang rata menjadi 26 tahun se-Indonesia," jelas Hasan.

Baca juga: Seleksi Petugas Kesehatan Haji 2026 Resmi Dibuka, Ini Jadwal, Syarat, dan Formasinya

Penerapan formula baru tersebut diakui mengubah peta alokasi kuota haji di banyak provinsi secara signifikan dibandingkan pembagian kuota tahun ini.

Data Kemenhaj menunjukkan Jawa Timur mendapatkan penambahan kuota terbesar sebanyak 7.255 orang akibat daftar tunggu yang mencapai 1,13 juta calon jamaah.

Kondisi sebaliknya dialami Jawa Barat dengan pengurangan kuota terbanyak sekitar 9.083 orang karena daftar tunggu yang berjumlah 787.071 calon jamaah.

Sumatera Utara juga mengalami penyesuaian kuota dengan pengurangan 2.415 orang dari total daftar tunggu sebanyak 156.992 calon jamaah.

"(Rumus baru tersebut juga) akhirnya berpengaruh terhadap siapa saja yang kemudian jadi berangkat pada tahun ini (2026)," tambahnya.

Baca juga: Masih Ada Waktu, Simak Cara Daftar dan Tahapan Seleksi Petugas Haji 2026

Hasan menegaskan bahwa perubahan formula penghitungan kuota telah sesuai regulasi dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Kemenhaj menilai kebijakan tersebut memastikan setiap calon jamaah memiliki hak dan estimasi waktu keberangkatan yang sama di seluruh wilayah Indonesia.

Hasan menutup penjelasannya dengan pernyataan, “Itu (yang dinamakan) prinsip keadilan, yang kemudian secara regulasi dibuktikan ada dalam undang-undang.”

Dalam segala situasi, KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih dari lapangan. Kirimkan Apresiasi Spesial untuk mendukung Jurnalisme. Berikan apresiasi sekarang



Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Unduh Kompas.com App untuk berita terkini, akurat, dan tepercaya setiap saat
QR Code Kompas.com
Arahkan kamera ke kode QR ini untuk download app
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Apresiasi Spesial
Kirimkan Apresiasi Spesial untuk mendukung Jurnalisme KOMPAS.com
Rp
Minimal apresiasi Rp 5.000
Dengan mengirimkan pesan apresiasi kamu menyetujui ketentuan pengguna KOMPAS.com. Pelajari lebih lanjut.
Apresiasi Spesial
Syarat dan ketentuan
  1. Definisi
    • Apresiasi Spesial adalah fitur dukungan dari pembaca kepada KOMPAS.com dalam bentuk kontribusi finansial melalui platform resmi kami.
    • Kontribusi ini bersifat sukarela dan tidak memberikan hak kepemilikan atau kendali atas konten maupun kebijakan redaksi.
  2. Penggunaan kontribusi
    • Seluruh kontribusi akan digunakan untuk mendukung keberlangsungan layanan, pengembangan konten, dan operasional redaksi.
    • KOMPAS.com tidak berkewajiban memberikan laporan penggunaan dana secara individual kepada setiap kontributor.
  3. Pesan & Komentar
    • Pembaca dapat menyertakan pesan singkat bersama kontribusi.
    • Pesan dalam kolom komentar akan melewati kurasi tim KOMPAS.com
    • Pesan yang bersifat ofensif, diskriminatif, mengandung ujaran kebencian, atau melanggar hukum dapat dihapus oleh KOMPAS.com tanpa pemberitahuan.
  4. Hak & Batasan
    • Apresiasi Spesial tidak dapat dianggap sebagai langganan, iklan, investasi, atau kontrak kerja sama komersial.
    • Kontribusi yang sudah dilakukan tidak dapat dikembalikan (non-refundable).
    • KOMPAS.com berhak menutup atau menonaktifkan fitur ini sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya.
  5. Privasi & Data
    • Data pribadi kontributor akan diperlakukan sesuai dengan kebijakan privasi KOMPAS.com.
    • Informasi pembayaran diproses oleh penyedia layanan pihak ketiga sesuai dengan standar keamanan yang berlaku.
  6. Pernyataan
    • Dengan menggunakan Apresiasi Spesial, pembaca dianggap telah membaca, memahami, dan menyetujui syarat & ketentuan ini.
  7. Batasan tanggung jawab
    • KOMPAS.com tidak bertanggung jawab atas kerugian langsung maupun tidak langsung yang timbul akibat penggunaan fitur ini.
    • Kontribusi tidak menciptakan hubungan kerja, kemitraan maupun kewajiban kontraktual lain antara Kontributor dan KOMPAS.com
Gagal mengirimkan Apresiasi Spesial
Transaksimu belum berhasil. Coba kembali beberapa saat lagi.
Kamu telah berhasil mengirimkan Apresiasi Spesial
Terima kasih telah menjadi bagian dari Jurnalisme KOMPAS.com