KOMPAS.com-Kementerian Agama menganugerahkan Harmony Award 2025 kepada pemerintah daerah dan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) yang dinilai memiliki kinerja tertinggi dalam menjaga kerukunan sosial.
Penghargaan tersebut disampaikan sebagai penanda meningkatnya indeks harmoni nasional pada masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto sebagaimana ditegaskan Menteri Agama Nasaruddin Umar.
Menteri Agama menyebut capaian harmoni nasional sebagai prestasi sekaligus amanah yang harus dijaga bersama seluruh masyarakat.
“Data menunjukkan bahwa kita berada pada tahun indeks harmoni tertinggi sepanjang sejarah Indonesia. Kita harus bersyukur, sekaligus bertanggung jawab untuk memelihara harmoni ini. Tidak mungkin terwujud kerukunan tanpa harmoni, dan harmoni tidak mungkin terwujud tanpa kesediaan kita untuk menerima perbedaan," ujar Menag saat acara penganugerahan di Jakarta pada Jumat (28/11/2025), dalam rilis yang diterima KOMPAS.com.
Baca juga: Menag Nasaruddin Umar Sampaikan Duka atas Banjir di Aceh, Sumut, dan Sumbar
Menteri Agama menegaskan bahwa toleransi tidak dimaknai sebagai upaya menyeragamkan perbedaan tetapi kemampuan menjaga kemesraan dan persahabatan di tengah keberagaman.
Menteri Agama melanjutkan bahwa identitas keagamaan dan kebangsaan dapat berjalan seiring melalui proses pengindonesiaan ajaran agama, budaya lokal, serta pelokalan nilai keindonesiaan.
“Saya seratus persen Muslim, seratus persen Indonesia, dan seratus persen Bugis. Umat beragama lain juga dapat menjadi seratus persen beragama sekaligus seratus persen Indonesia. Jika filosofi ini kita pegang teguh, maka selamat tinggal konflik dan welcome harmoni," kata Menag.
Sekretaris Jenderal Kemenag Kamaruddin Amin menegaskan bahwa Harmony Award merupakan bentuk pengakuan atas kinerja Pemda dan FKUB dalam merawat kerukunan.
Sekretaris Jenderal menyampaikan bahwa penghargaan tersebut selaras dengan arah kebijakan pemerintahan Presiden Prabowo yang menempatkan stabilitas sosial sebagai fondasi pembangunan nasional.
“Harmony Award bukan sekadar simbol, tetapi pengakuan atas kerja nyata Pemda dan FKUB dalam merawat kerukunan. Penghargaan ini sekaligus menjadi dorongan agar mereka terus berinovasi dan memperluas dampak kerukunan hingga ke tingkat paling bawah,”ujar Sekjen Kemenag.
Baca juga: Menag: PPG Kini Dibuka untuk Semua Guru Lintas Agama, Tidak Hanya Guru Islam
Proses penilaian dilakukan melalui skoring instrumen, pemeriksaan dokumen, indeks KUB tahun sebelumnya, riwayat penyelesaian konflik, serta visitasi lapangan ke 18 lokasi nomine.
Partisipasi meningkat menjadi 31 dari 38 Pemda provinsi, 328 dari 514 Pemda kabupaten/kota, 35 dari 38 FKUB provinsi, serta 400 dari 512 FKUB kabupaten/kota.
Sekjen menambahkan, “Kami percaya, dengan kolaborasi antara pemerintah daerah, FKUB, dan masyarakat, Indonesia dapat terus memperkuat harmoni di era baru ini.”
Kategori Pemerintah Daerah Berkinerja Terbaik tingkat provinsi diberikan kepada DKI Jakarta, Jawa Tengah, dan DI Yogyakarta.
Kategori tingkat kabupaten diberikan kepada Mimika, Ciamis, dan Malang.
Kategori tingkat kota diberikan kepada Semarang, Surakarta, dan Manado.
Kategori Pemerintah Daerah dengan Komitmen Anggaran Kerukunan Terbesar diberikan kepada Provinsi Kalimantan Timur sebesar Rp1 miliar.
Kategori tersebut juga diberikan kepada Kabupaten Minahasa sebesar Rp4,875 miliar serta Kota Bekasi dengan anggaran Rp2,4 miliar.
Kategori FKUB Inspiratif dinyatakan jatuh kepada FKUB Provinsi Sulawesi Selatan, FKUB Kabupaten Mimika, dan FKUB Kota Jakarta Selatan.
Kategori Kanwil Kemenag Penggerak Kerukunan diberikan kepada Kanwil Kemenag Jawa Tengah dan Kanwil Kemenag DI Yogyakarta.
Dalam segala situasi, KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih dari lapangan. Kirimkan Apresiasi Spesial untuk mendukung Jurnalisme. Berikan apresiasi sekarang