Petugas Haji Diminta Lakukan “Pemutihan” Status Sosial, Gelar dan Jabatan Tak Berlaku di Tanah Suci

KOMPAS.com - Wakil Menteri Haji dan Umrah (Wamenhaj) RI Dahnil Anzar Simanjuntak meminta seluruh calon petugas haji 2026 untuk melakukan pemutihan status sosial selama menjalani pendidikan dan pelatihan (diklat), hingga saat bertugas di Tanah Suci.

Pesan tersebut disampaikan Dahnil di hadapan lebih dari 1.600 peserta Diklat Petugas Penyelenggaraan Ibadah Haji (PPIH) Arab Saudi 1447 H/2026 M di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta, Kamis (15/1/2026) malam.

Menurutnya, seluruh atribut sosial seperti pangkat, jabatan struktural, hingga gelar akademik harus “dicopot” sementara demi membangun kesetaraan dan kekompakan dalam melayani jamaah.

Baca juga: Kanal Kawal Haji Dioptimalkan, Jemaah Diminta Tak Langsung Viralkan Keluhan

“Di dalam asrama ini tidak ada lagi yang mengaku S3, dokter, profesor, atau pejabat. Jabatan-jabatan yang anda bawa dari luar hari ini terkubur,” ujar Dahnil.

Ia mengapresiasi sikap rendah hati para peserta diklat yang bersedia mengubur ego pribadi demi menjalankan tugas mulia sebagai pelayan tamu Allah.

Bagi Dahnil, pernyataan tersebut bukan sekadar simbolik, melainkan prinsip kerja yang harus diwujudkan di lapangan.

Dalam struktur petugas haji, kata dia, hierarki yang berlaku bukanlah hierarki sosial, melainkan hierarki pelayanan.

Siapa pun latar belakangnya, ketika mengenakan seragam petugas haji, memiliki tanggung jawab yang sama—melayani, membantu, bahkan menggendong jamaah, termasuk jamaah lansia dan berisiko tinggi.

“Ketika sudah memakai rompi petugas, semua sama. Tugas kita melayani jamaah, bukan menunjukkan siapa kita di luar,” tegasnya.

Dahnil juga menekankan konsep “Satu Keluarga” di antara sesama petugas. Ia mengingatkan bahwa rekan di kanan dan kiri barisan adalah saudara seperjuangan tanpa sekat status, jabatan, maupun latar belakang profesi.

“Kita berkumpul di sini sebagai satu keluarga, keluarga petugas haji. Di luar nanti mereka punya pangkat masing-masing, tapi di sini kita satu keluarga,” katanya.

Filosofi pemutihan status sosial ini dinilai penting mengingat beratnya tantangan penyelenggaraan haji di Arab Saudi, terutama saat puncak ibadah di Arafah, Muzdalifah, dan Mina (Armuzna).

Baca juga: Transisi Kemenhaj, 90 Persen Urusan Haji Resmi Lepas dari Kemenag

Dengan menanggalkan ego dan sekat birokrasi, koordinasi di lapangan diharapkan berjalan lebih cair, cepat, dan responsif.

Wamenhaj berharap semangat kesetaraan dan pengabdian tersebut dapat menjadi fondasi kuat bagi penyelenggaraan Haji 2026 yang lebih humanis, profesional, dan berorientasi penuh pada kenyamanan serta keselamatan jamaah.