KJRI Jeddah: Kartu Nusuk Jamaah Haji Indonesia Dibagikan Sejak di Tanah Air

KOMPAS.com-Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) Jeddah menyatakan kartu pintar atau smart card nusuk akan mulai didistribusikan kepada jamaah haji Indonesia sejak masih berada di Tanah Air pada musim haji 1447 H/2026 M.

Kebijakan ini bertujuan memberikan kepastian akses dan ketenangan psikologis bagi jamaah sebelum berangkat ke Arab Saudi.

Staf teknis KJRI Jeddah, Hasyim Hilaby, mengatakan kartu nusuk menjadi instrumen utama legalitas jamaah untuk memasuki wilayah peribadatan utama, termasuk Makkah, Madinah, dan Arafah saat puncak haji.

Baca juga: Nusuk Hajj Dibuka, Saudi Mulai Pemilihan Paket Haji 2026 untuk Program Haji Langsung

Dengan memegang kartu nusuk sejak di Indonesia, jamaah dipastikan telah memiliki akses resmi untuk memasuki wilayah-wilayah krusial pelaksanaan ibadah haji.

Wilayah tersebut meliputi Makkah, Madinah, serta area Arafah yang menjadi titik utama puncak ibadah haji.

Hasyim menegaskan bahwa kartu nusuk berfungsi sebagai bukti legalitas jamaah haji Indonesia selama berada di Arab Saudi.

“Pentingnya nusuk bagi haji adalah sebagai akses legalitas jamaah Indonesia. Kartu ini menjadi simbol dan filter agar tidak ada orang-orang ilegal yang masuk dan mengganggu rotasi perjalanan jamaah haji resmi saat beribadah,” kata Hasyim, dilansir dari Antara, Kamis (15/1/2026).

Kunci Utama Akses Armuzna

Kartu nusuk bukan sekadar kartu identitas, melainkan menjadi “kunci” utama untuk mengakses kawasan Arafah, Muzdalifah, dan Mina (Armuzna).

Distribusi kartu nusuk sejak di Indonesia dinilai lebih efektif dalam meminimalkan persoalan teknis yang kerap muncul apabila pembagian dilakukan setelah jamaah tiba di Arab Saudi.

Dengan skema tersebut, jamaah diharapkan dapat langsung memusatkan perhatian pada ibadah setibanya di Tanah Suci tanpa dibayangi persoalan administratif.

Selain pendistribusian awal, KJRI Jeddah juga memastikan bahwa proses aktivasi kartu nusuk akan dilakukan sejak jamaah masih berada di Indonesia.

Apabila nantinya ditemukan kendala teknis atau gangguan sistem saat di Arab Saudi, tim teknis di lapangan disebut telah disiapkan untuk memberikan pendampingan.

Baca juga: Aplikasi Nusuk Tembus 30 Juta Unduhan, Begini Cara Pakainya untuk Umrah dan Haji

Hasyim juga menilai persaingan positif antarsyarikah atau perusahaan penyedia layanan haji di Arab Saudi memberikan dampak baik bagi jamaah.

Persaingan tersebut mendorong peningkatan kualitas pelayanan, termasuk dalam pengelolaan dan integrasi sistem nusuk.

Di sisi lain, digitalisasi layanan haji melalui platform nusuk sempat menimbulkan kekhawatiran, terutama di kalangan jamaah lanjut usia yang kurang terbiasa menggunakan gawai.

Muncul pula pertanyaan mengenai kewajiban jamaah untuk mengunduh dan mengoperasikan aplikasi nusuk di ponsel pribadi.

Menanggapi hal itu, Hasyim menegaskan bahwa penggunaan aplikasi nusuk tidak bersifat wajib bagi jamaah haji reguler.

“Tidak, tidak diharuskan. Aplikasi yang di HP itu ibaratnya hanya sebagai backup saja,” ujar Hasyim.

Ia menjelaskan bahwa fungsi aplikasi lebih sebagai cadangan dalam kondisi darurat.

Aplikasi nusuk dapat dimanfaatkan, misalnya, ketika jamaah terpisah dari rombongan, tersasar di sekitar pemondokan, atau lupa membawa kartu nusuk fisik.

Namun, untuk akses utama peribadatan dan mobilitas jamaah, kartu nusuk fisik tetap menjadi instrumen utama.

Baca juga: Platform Nusuk Catat 40 Juta Pengguna di 190 Negara, Dorong Modernisasi Layanan Haji dan Umrah

Hasyim menambahkan bahwa identitas jamaah haji Indonesia pada dasarnya sudah mudah dikenali, bahkan tanpa bantuan aplikasi digital.

Seragam batik khas jamaah haji Indonesia disebut telah menjadi penanda visual yang familiar bagi petugas keamanan Arab Saudi maupun masyarakat setempat.

“Orang-orang Indonesia ini sudah jelas dengan seragam batiknya, mereka (petugas Saudi) sudah tahu bahwa itu jemaah haji. Yang kita khawatirkan justru jika ada orang yang masuk hotel tapi bukan jemaah haji,” kata Hasyim.

Penjelasan tersebut diharapkan dapat meredakan kekhawatiran jamaah agar tidak terbebani oleh urusan teknis aplikasi digital yang berpotensi menyulitkan.