Diklat PPIH Arab Saudi Tegaskan Seleksi Ketat, Tanpa Perlakuan Istimewa

JAKARTA,KOMPAS.com-Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Arab Saudi yang digelar Kementerian Haji dan Umrah akan berakhir pada 30 Januari 2026. Program ini ditegaskan sebagai bagian integral dari tahapan seleksi petugas haji, bukan sekadar formalitas.

Wakil Ketua Diklat PPIH Arab Saudi, Kolonel (Purn) Muftiono, menyatakan bahwa sejak awal seluruh peserta telah dibekali dan diwajibkan menjunjung tinggi disiplin, kesiapan fisik dan mental, penguasaan fikih haji, kemampuan bahasa Arab, serta kompetensi teknis sesuai bidang layanan masing-masing.

Muftiono menegaskan, tidak ada perlakuan istimewa bagi siapa pun dalam pelaksanaan diklat tersebut.

Baca juga: Menteri PPPA: Jumlah Petugas Haji Perempuan Tahun Ini Terbesar dalam Sejarah Perhajian

Menurutnya, pemberian keistimewaan justru berpotensi merusak soliditas dan kekompakan tim petugas haji.

“Sejak hari pertama kami sampaikan bahwa diklat ini merupakan bagian dari proses seleksi. Mengikuti diklat tidak otomatis menjadikan peserta diangkat sebagai petugas haji,” ujar Muftiono saat ditemui di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta, Rabu (28/1/2026).

Ia menjelaskan, pengelolaan diklat PPIH Arab Saudi dilakukan secara profesional oleh tim lintas instansi yang melibatkan unsur Kementerian Haji dan Umrah, TNI, dan Polri, dengan penerapan standar disiplin yang ketat.

Setiap bentuk kelalaian dan ketidakdisiplinan tidak ditoleransi, mengingat para peserta akan menjadi garda terdepan dalam pelayanan jemaah haji Indonesia di Arab Saudi.

Baca juga: 170.000 Jamaah Haji Indonesia Masuk Kategori Risiko Tinggi, Wamenhaj Tekankan Kesiapan Petugas

Oleh karena itu, seluruh rangkaian pelatihan wajib diikuti secara penuh dari awal hingga akhir. Peserta yang tidak mampu mengikuti agenda diklat secara lengkap akan dinyatakan gugur.

Ketentuan serupa juga berlaku bagi peserta yang terbukti tidak jujur, termasuk dalam hal hasil pemeriksaan kesehatan (MCU) maupun persyaratan administratif lainnya.

“Kebijakan ini kami terapkan untuk memastikan bahwa petugas yang dihasilkan benar-benar memiliki kapasitas dan komitmen tinggi dalam melayani jemaah haji Indonesia, bukan mereka yang hanya berniat menumpang berhaji,” tegas Muftiono.