Rapat Perdana BoP, MUI Ingatkan BoP Harus Jamin Kemerdekaan Palestina

KOMPAS.com - Majelis Ulama Indonesia (MUI) masih menunggu kepastian kehadiran Presiden Prabowo Subianto dalam rapat perdana sekaligus inaugurasi Board of Peace (BoP) di Amerika Serikat yang dijadwalkan pada 19 Februari 2026.

MUI menekankan keputusan Presiden diyakini akan mempertimbangkan dinamika global, terutama situasi Gaza–Palestina, serta kepentingan nasional Indonesia.

Ketua MUI Bidang Hubungan Luar Negeri dan Kerja Sama Internasional Prof Sudarnoto Abdul Hakim mengatakan undangan ke acara tersebut telah diterima Presiden. Namun hingga kini belum ada informasi final apakah Presiden akan hadir langsung atau tidak.

“Undangan sudah diterima oleh Presiden. Sampai hari ini saya belum dapat informasi apakah Presiden akan berangkat atau tidak. Tentu jika berangkat atau tidak berangkat, Presiden punya pertimbangan matang, terkait dinamika global, Gaza–Palestina, dan kepentingan nasional,” kata Sudarnoto dalam Mukernas 2026 di Jakarta, Kamis (12/2/2026).

Baca juga: Menag Tekankan Gedung MUI Tak Ada Hubungan dengan BoP

Menurut dia, MUI telah menyampaikan enam poin tausiyah kepada Presiden sebagai rujukan sikap dalam menyikapi BoP dan perkembangan isu Palestina. Salah satu poin utama adalah jaminan terhadap kemerdekaan Palestina.

Ia menegaskan positioning MUI jelas, yaitu memastikan setiap inisiatif perdamaian internasional, termasuk BoP, harus berpihak pada kemerdekaan Palestina, bukan sekadar program stabilisasi tanpa penyelesaian akar masalah.

MUI juga menyoroti rencana pengiriman personel TNI untuk misi perlindungan di Gaza yang jumlahnya disebut berkisar 5.000–8.000 personel.

Sudarnoto menekankan penugasan itu harus murni untuk melindungi warga sipil dan tidak berbenturan dengan kelompok Palestina.

“Jika benar-benar dikirim, posisi TNI harus netral dan tidak tersubordinasi oleh skema pihak lain. Jangan sampai justru berbenturan dengan pejuang Palestina,” ujarnya.

Ia mengingatkan agar keterlibatan tidak masuk dalam skema “international stabilization force” yang berpotensi membuat posisi pasukan Indonesia berada di bawah agenda kekuatan tertentu.

Baca juga: MUI Ingatkan Risiko Politik dan Moral atas Rencana Kirim 8.000 Tentara ke Gaza

Selain itu, MUI menilai hingga kini target, ukuran keberhasilan dan tenggat program BoP belum terukur secara jelas.

Karena itu, jika pertemuan 19 Februari berlangsung, MUI berharap Presiden memanfaatkannya untuk menekan kejelasan arah, parameter, dan keberpihakan program BoP terhadap kemerdekaan Palestina.

Sementara itu, Wakil Ketua Umum MUI KH M Cholil Nafis menegaskan MUI tidak berada pada posisi membuat keputusan politik terkait keikutsertaan Indonesia di BoP.

Peran MUI, kata dia, adalah memberi nasihat moral yaitu mendukung langkah yang baik dan menolak yang merugikan perjuangan Palestina.

“Sejak awal MUI tidak dalam posisi membuat keputusan soal BoP. Kalau tidak berpihak pada kemerdekaan Palestina, sebaiknya keluar. Tapi Presiden menyampaikan ingin mengubah dari dalam. Itu perbedaan strategi,” kata Cholil.

Baca juga: Dewan Pertimbangan MUI: Jangan Ada Standar Ganda untuk Pelanggaran HAM

Ia mengungkapkan dalam dialog dengan Presiden, MUI menyampaikan sikap skeptis terhadap sejumlah pihak penggagas BoP yang dinilai tidak memiliki rekam jejak kuat membela Palestina.

Meski demikian, pemerintah disebut menyatakan tidak otomatis mengikuti seluruh keputusan BoP dan dapat mengambil sikap absen atau keluar bila bertentangan dengan prinsip nasional.

Cholil juga mengingatkan agar setiap skema perdamaian atau kerja sama internasional tidak berubah menjadi pintu kolonialisme baru melalui pendekatan ekonomi semata, tanpa menjawab isu pokok kemerdekaan Palestina.

“MUI mendukung yang baik, menolak yang tidak baik. Kita pantau konsistensi komitmen terhadap Palestina. Titik sepakatnya jelas, penjajahan harus dihapuskan dan kemerdekaan Palestina didukung,” ujarnya.

MUI menyatakan tengah menyiapkan rekomendasi berbasis data empirik melalui tim kecil untuk disampaikan kepada Presiden, baik ada maupun tanpa pertemuan langsung, sebagai bahan pertimbangan menjelang agenda BOP pekan depan.