MUI Minta Langkah di Board of Peace Tidak Menyimpang dari Prinsip

KOMPAS.com - Majelis Ulama Indonesia (MUI) menegaskan posisinya sebagai pemberi nasihat moral, bukan pengambil keputusan, terkait keikutsertaan Indonesia dalam Board of Peace (BoP) yang akan menggelar rapat perdana pada 19 Februari 2026.

MUI menyatakan akan mendukung langkah yang membawa kebaikan, namun menolak jika kebijakan forum tersebut merugikan perjuangan kemerdekaan Palestina.

Wakil Ketua Umum MUI KH M Cholil Nafis mengatakan sejak awal MUI telah menyampaikan sikap prinsipil terhadap BoP. Menurut dia, keberpihakan pada Palestina menjadi ukuran utama dukungan atau penolakan.

“Sedari awal MUI tidak dalam posisi membikin keputusan soal BoP. Sejak awal kita menyampaikan bahwa BoP itu kalau memang tidak berpihak kepada Palestina, tidak untuk kemerdekaan Palestina, maka keluar saja,” kata Cholil saat Mukernas 2026 di Jakarta, Kamis (12/2/2026).

Baca juga: Rapat Perdana BoP, MUI Ingatkan BoP Harus Jamin Kemerdekaan Palestina

Ia mengungkapkan sikap itu juga telah disampaikan langsung dalam dialog dengan Presiden. Dalam pertemuan tersebut, Presiden disebut memilih strategi tetap masuk ke dalam forum untuk mencoba memengaruhi arah kebijakan dari internal.

“Dalam dialog tidak ada keputusan. Kata beliau ingin mengubah dari dalam. Saya sampaikan, skeptis Pak Presiden,” ujarnya.

Cholil menjelaskan, MUI menyampaikan sejumlah alasan kehati-hatian, termasuk rekam jejak pihak-pihak yang terlibat dalam inisiatif tersebut yang dinilai tidak konsisten membela kedaulatan Palestina, serta fakta bahwa serangan di wilayah konflik masih terus terjadi.

Ia juga mengingatkan agar keterlibatan Indonesia dalam skema BoP, termasuk kemungkinan kontribusi pendanaan dan misi perdamaian, tidak berujung memperkuat penjajahan dalam bentuk baru.

Terkait rencana pengiriman pasukan perdamaian, MUI memberi catatan tegas soal mandat dan batas peran.

“Kami setuju perdamaian, tapi kami pesankan jangan sampai tentara kita untuk melucuti para pejuang kemerdekaan Palestina. Di situ kami tidak sepakat,” kata Cholil.

Baca juga: Dewan Pertimbangan MUI: Jangan Ada Standar Ganda untuk Pelanggaran HAM

Menurut dia, Presiden juga telah menyampaikan bahwa keikutsertaan dalam BoP tidak berarti mengikuti seluruh keputusan forum. Setiap negara tetap bisa mengambil sikap mandiri sesuai prinsipnya.

“Masuk BoP tidak otomatis akan ikut semua apa yang dilakukan oleh BOP. Ketika tidak sesuai dengan prinsip negara masing-masing, dia akan absen. Kalau memang tidak membawa kebaikan dan pengaruh, kami akan keluar,” ujarnya menirukan penjelasan Presiden.

Cholil menegaskan peran MUI adalah mendukung kebijakan yang baik bagi kemanusiaan dan keadilan, sekaligus mengingatkan bila ada langkah yang menyimpang dari prinsip tersebut.

Baca juga: MUI Ingatkan Risiko Politik dan Moral atas Rencana Kirim 8.000 Tentara ke Gaza

“Kalau dibilang kami mendukung, ya kami mendukung yang baik. Yang tidak baik kami tidak dukung. Kami memberi nasihat. Posisi kami mitra yang baik dan menyuarakan suara rakyat,” katanya.

Ia menambahkan, perbedaan antara MUI dan pemerintah terletak pada strategi, bukan tujuan akhir.

Kedua pihak disebut sama-sama bersepakat bahwa penjajahan harus dihapuskan dan kemerdekaan Palestina harus didukung.

“Yang kita sepakat adalah seluruh penjajahan di muka bumi harus dihapuskan. Kita sepakat mendukung kemerdekaan Palestina, yang berbeda hanya strateginya,” kata Cholil.