Jemaah Umrah Terdampak Konflik Timur Tengah, Pemerintah Siapkan 10 Langkah Perlindungan

KOMPAS.com-Kementerian Haji dan Umrah Republik Indonesia (Kemenhaj) bersama sejumlah kementerian dan pemangku kepentingan menyepakati 10 langkah mitigasi untuk melindungi jemaah umrah Indonesia yang terdampak konflik Timur Tengah.

Kesepakatan tersebut diambil dalam rapat koordinasi lintas sektor yang digelar di Jakarta pada Selasa (3/3/2026).

Langkah ini ditempuh menyusul dinamika keamanan di kawasan Timur Tengah yang berdampak pada penerbangan dan perjalanan umrah menuju Arab Saudi.

Baca juga: Cara Umroh yang Benar Menurut Sunnah Rasulullah SAW: Panduan Praktis

Pemerintah menegaskan bahwa keselamatan jemaah menjadi prioritas utama dalam setiap kebijakan yang diambil terkait situasi tersebut.

Pertemuan itu dihadiri perwakilan Kementerian Luar Negeri, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, Kementerian Perhubungan, perusahaan penerbangan, serta asosiasi Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU).

Rapat bertujuan membangun kesepahaman bersama dalam memantau perkembangan situasi sekaligus menyusun langkah mitigasi risiko demi menjamin perlindungan jemaah.

Direktur Jenderal Bina Penyelenggaraan Haji dan Umrah, Puji Raharjo, menegaskan bahwa keselamatan jemaah tidak dapat ditawar.

“Kerangka berpikir kita jelas, keselamatan jemaah adalah yang utama. Penundaan bukanlah pembatalan, melainkan langkah mitigasi risiko. Dan ini menunjukkan negara hadir untuk memastikan pelindungan, kepastian, dan ketenangan bagi seluruh jemaah,” ujar Puji Raharjo saat memimpin rapat di Jakarta, Selasa (3/3/2026), dilansir dari Kemenhaj.

Sebelumnya, Kemenhaj telah mengimbau calon jemaah yang belum berangkat agar menunda perjalanan umrah hingga situasi dinilai lebih kondusif.

Baca juga: Ribuan Jemaah Umrah Tertahan di Bandara, Serangan AS-Israel ke Iran Picu Pembatalan Penerbangan

Pembentukan Pusat Koordinasi Terpadu

Rapat menyepakati pembentukan Pusat Koordinasi terpadu yang melibatkan Kementerian Haji dan Umrah RI, Kementerian Luar Negeri RI, Kementerian Perhubungan, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, perusahaan penerbangan, serta PPIU.

Seluruh pemangku kepentingan juga berkomitmen melakukan pertukaran dan pembaruan data untuk mendukung penanganan perjalanan ibadah umrah secara cepat dan akurat.

Kementerian Luar Negeri RI mengimbau PPIU agar mempertimbangkan penundaan keberangkatan sementara waktu hingga kondisi keamanan wilayah udara dari dan menuju Arab Saudi dinilai lebih aman.

Dukungan Transportasi dan Imigrasi

Kementerian Perhubungan menyatakan siap memberikan kemudahan izin extra flight dan izin terbang bagi maskapai yang membutuhkan penyesuaian jadwal.

Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan berkomitmen mempermudah proses pembatalan atau penundaan keberangkatan bagi jemaah yang telah memiliki visa namun memilih menunda perjalanan.

Perusahaan penerbangan sepakat memberikan kebijakan terbaik terkait refund, reschedule, dan re-route tanpa biaya tambahan, termasuk dukungan akomodasi dan konsumsi bagi jemaah yang tertahan di Arab Saudi maupun negara transit sesuai kebijakan masing-masing maskapai.

Maskapai utama juga berkomitmen melakukan transfer penumpang ke mitra kerja sama serta mengupayakan extra flight guna mengangkut jemaah yang stranded di Jeddah dan Madinah.

Baca juga: Lebih dari 904.000 Jemaah Umrah Padati Masjidil Haram pada Hari Keempat Ramadhan

Kewajiban PPIU dan Skema Kompensasi

PPIU yang tetap memberangkatkan jemaah karena telah terikat kontrak layanan dan mengeluarkan biaya besar wajib menjamin keselamatan hingga kembali ke Tanah Air serta memberikan edukasi mengenai kondisi terkini di Timur Tengah.

PPIU yang belum terikat kontrak di Arab Saudi diharapkan menunda keberangkatan, namun jika tetap berangkat wajib memberikan pemahaman menyeluruh kepada jemaah mengenai risiko situasi keamanan.

Kementerian Haji dan Umrah RI juga akan mengomunikasikan skema kompensasi, restitusi, atau refund visa, akomodasi, konsumsi, dan transportasi darat bagi calon jemaah yang gagal berangkat akibat larangan penerbangan di sejumlah negara transit.

Pemerintah memastikan koordinasi lintas sektor akan terus diperkuat guna menjaga keselamatan, kenyamanan, serta kepastian layanan bagi jemaah umrah Indonesia di tengah dampak konflik Timur Tengah.