Editor
KOMPAS.com-Wakil Menteri Haji dan Umrah RI Dahnil Anzar Simanjuntak menegaskan komitmen pemerintah melindungi jemaah haji dari dampak ekonomi global.
Pernyataan ini disampaikan saat penutupan Rakernas Konsolidasi Penyelenggaraan Haji dan Umrah 1447 H/2026 M di Asrama Haji Kelas I Tangerang, Jumat (10/4/2026) malam.
Gejolak geopolitik di Timur Tengah disebut memicu kenaikan harga avtur dunia yang berpotensi berdampak pada biaya operasional haji.
Namun pemerintah memastikan beban tersebut tidak akan dialihkan kepada jemaah haji Indonesia.
Baca juga: PBNU Minta Wacana “War Ticket” Haji Dikaji Matang, Tekankan Aspek Keadilan
Dahnil menegaskan bahwa Presiden telah memberikan instruksi agar kenaikan biaya tidak dibebankan kepada jemaah.
"Sesuai dengan instruksi Bapak Presiden, kami pastikan bahwa dinamika kenaikan harga avtur akibat situasi geopolitik di Timur Tengah tidak akan dibebankan kepada jemaah haji. Pemerintah akan mencari solusi fiskal dan melakukan penyesuaian kembali agar beban negara juga tidak terlalu berat," ujar Wamenhaj, dalam rilis yang diterima KOMPAS.com.
Pemerintah akan melakukan penyesuaian kebijakan untuk menjaga keseimbangan antara perlindungan jemaah dan kondisi fiskal negara.
Baca juga: Viral “War Tiket Haji”, Wamenhaj Tegaskan Bukan Kebijakan dan Masih Wacana
Selain aspek biaya, pemerintah juga memastikan kesiapan logistik bagi jemaah selama berada di Tanah Suci.
Dahnil menyebut bahwa kontrak dan ketersediaan logistik telah diamankan untuk beberapa bulan ke depan.
"Kami sudah melakukan mitigasi bersama KUH dan memastikan stok serta kontrak logistik jemaah aman untuk tiga bulan ke depan. Jadi, jemaah tidak perlu khawatir mengenai pemenuhan kebutuhan pokok selama menjalankan ibadah," lanjutnya.
Langkah ini dilakukan untuk memastikan kenyamanan jemaah selama menjalankan ibadah haji.
Pemerintah terus memantau perkembangan situasi di Timur Tengah agar tidak berdampak pada penyelenggaraan haji.
Stabilitas kawasan dinilai penting untuk menjaga kelancaran operasional dan distribusi layanan bagi jemaah.
Dahnil berharap kondisi geopolitik tidak semakin memburuk dalam waktu dekat.
Penutupan Rakernas menjadi tahap akhir koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah menjelang keberangkatan jemaah haji Indonesia.
Jemaah dijadwalkan mulai berangkat ke Tanah Suci pada 22 April 2026.
Wamenhaj meminta seluruh jajaran Kementerian Haji dan Umrah bekerja maksimal dalam memberikan pelayanan terbaik.
"Harapan kita tentu dinamika geopolitik ini tidak eskalatif. Namun, secara sistem, kita sudah siap dengan segala skenario terburuk agar jemaah tetap bisa beribadah dengan aman dan nyaman," pungkasnya.
KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang