3 WNI Pelaku Penipuan Haji Ilegal Ditangkap di Saudi, Kemenhaj-Polri Perkuat Satgas

KOMPAS.com-Pemerintah memperkuat pencegahan dan penindakan terhadap praktik haji ilegal menjelang puncak musim haji 1447 H/2026 M.

Langkah ini dilakukan melalui koordinasi lintas lembaga antara Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj), Polri, serta Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.

Penguatan tersebut dibahas dalam audiensi Wakil Menteri Haji dan Umrah Dahnil Anzar Simanjuntak bersama Wakapolri Dedi Prasetyo di Jakarta.

Pemerintah juga mengungkap adanya tiga warga negara Indonesia (WNI) yang ditangkap aparat keamanan Arab Saudi karena diduga terlibat penipuan dan promosi haji ilegal.

Baca juga: 3 WNI Ditangkap Terkait Haji Ilegal, Saudi Sita Uang hingga ID Haji Palsu

Satgas Haji Ilegal Diperkuat

Wamenhaj Dahnil Anzar Simanjuntak mengatakan, pemerintah terus memperbarui perkembangan penanganan haji non-prosedural dan penguatan Satgas Pencegahan Haji Ilegal.

Satgas tersebut melibatkan Polri, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, serta Kemenhaj.

Fokus satgas mencakup pengawasan, pencegahan, dan penindakan terhadap praktik penipuan maupun keberangkatan haji ilegal.

“Hari ini kami melakukan update perkembangan penanganan haji ilegal. Praktik penipuan melalui iklan-iklan haji palsu masih terjadi dan ini membutuhkan kerja bersama lintas institusi, termasuk dukungan penuh dari Polri,” ujar Dahnil, Kamis (30/4/2026) dalam rilis yang diterima KOMPAS.com.

Tiga WNI Ditangkap di Arab Saudi

Dalam pertemuan tersebut, Dahnil menyampaikan bahwa aparat keamanan Arab Saudi telah menangkap tiga WNI.

Mereka diduga terlibat dalam praktik penipuan dan promosi haji ilegal di Arab Saudi.

“Ada tiga WNI yang ditangkap di Saudi dengan modus penipuan dan iklan haji palsu. Pemerintah terus melakukan koordinasi dan komunikasi dengan aparat Saudi terkait proses hukum maupun pendampingannya,” jelas Dahnil.

Dahnil menegaskan, pemerintah tidak hanya berfokus pada penindakan.

Upaya preventif juga diperkuat agar masyarakat tidak menjadi korban modus keberangkatan haji non-prosedural.

Baca juga: Haji Ilegal Diburu! Polisi Mekkah Tangkap Pelaku Iklan Palsu hingga Penyelundup Jemaah Tanpa Izin

Personel Polri Akan Ditambah di Arab Saudi

Pemerintah juga menyepakati penambahan keterlibatan unsur Polri dalam operasional haji di Arab Saudi.

Langkah ini menjadi bagian dari penguatan tata kelola, pengamanan, dan perlindungan jemaah Indonesia selama musim haji.

“Kami bersepakat akan ada tambahan personel Polri di Saudi untuk mendukung tata kelola, pengamanan, serta kenyamanan jemaah Indonesia. Ke depan, struktur Amirul Hajj juga akan melibatkan unsur Polri,” katanya.

Pada penyelenggaraan haji tahun ini, Wakapolri turut mendampingi Amirul Hajj dalam memastikan aspek keamanan dan perlindungan jemaah selama operasional berlangsung.

Polri Tekankan Penegakan Hukum

Wakapolri Dedi Prasetyo menyatakan, Polri akan memperkuat kolaborasi dan pertukaran informasi dalam menangani kasus haji ilegal.

Koordinasi dilakukan di dalam negeri maupun bersama aparat keamanan Arab Saudi.

“Satgas Haji fokus pada pencegahan sekaligus penegakan hukum. Kami melihat ada pelaku yang berulang bahkan residivis, sehingga langkah hukum harus dilakukan secara tegas,” ujar Dedi.

Menurut Dedi, laporan masyarakat terkait dugaan penipuan haji menunjukkan tren signifikan.

Sejumlah kasus telah diselesaikan, sementara kasus lainnya masih dalam proses penanganan hukum.

“Ada yang dapat diselesaikan melalui mediasi, tetapi jika gagal maka proses hukum akan berjalan agar menimbulkan efek jera,” tegasnya.

Polri juga terus membangun komunikasi intensif dengan kepolisian Arab Saudi terkait persoalan hukum yang melibatkan WNI selama musim haji.

Baca juga: Arab Saudi Denda Rp 400 Juta dan Deportasi 10 Tahun untuk Haji Ilegal

Masyarakat Diimbau Waspada Tawaran Haji Non-Prosedural

Pemerintah mengingatkan masyarakat agar tidak tergiur tawaran haji non-prosedural yang beredar di media sosial maupun platform digital.

Masyarakat diminta memastikan visa, penyelenggara perjalanan, dan seluruh proses keberangkatan sesuai ketentuan resmi pemerintah Indonesia dan Arab Saudi.

Langkah tersebut penting untuk menjaga keamanan, kenyamanan, dan kelancaran ibadah haji.

Pemerintah menegaskan bahwa penguatan satgas dilakukan untuk melindungi masyarakat dari penipuan haji ilegal yang kerap muncul menjelang puncak musim haji.