PBNU Minta Pesantren Perkuat Perlindungan Santri usai Kasus Kekerasan Seksual di Pati

KOMPAS.com – Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) melalui Satuan Anti-Kekerasan (SAKA) Pesantren meminta seluruh lembaga pendidikan keagamaan, khususnya pesantren, untuk memperkuat sistem perlindungan santri menyusul kasus kekerasan seksual di Ponpes Ndolo Kusumo.

“Kami menegaskan bahwa kasus semacam ini harus menjadi pelajaran serius untuk memperkuat sistem perlindungan santri. Keselamatan dan martabat santri harus diletakkan di atas segalanya,” ujar Ketua PBNU, Alissa Wahid saat dikonfirmasi dari Jakarta, Selasa (5/5/2026).

PBNU menyatakan komitmennya untuk terus mengawal kasus tersebut hingga tuntas, guna memastikan pesantren tetap menjadi lingkungan yang aman, bermartabat, dan dipercaya masyarakat.

Baca juga: Kemenag Hentikan Pendaftaran Santri Baru di Ponpes Pati usai Kasus Kekerasan Seksual

Alissa menegaskan bahwa kasus kekerasan seksual yang melibatkan kiai atau pengasuh pesantren merupakan kejahatan luar biasa yang mencoreng institusi pendidikan agama.

“Tindakan tersebut adalah kejahatan yang tidak dapat dibenarkan dengan alasan apapun. Ini merupakan pengkhianatan terhadap nilai-nilai pendidikan, kemanusiaan, serta amanah pesantren,” katanya.

Menurutnya, tidak ada ruang bagi kekerasan dalam bentuk apa pun di lingkungan pendidikan. Pesantren seharusnya menjadi tempat yang aman dan sehat bagi santri untuk berkembang, baik secara ilmu maupun mental.

“Mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk berpihak pada korban dan memberikan pendampingan maksimal, mulai dari bantuan hukum hingga pemulihan psikologis jangka panjang,” kata Alissa.

Baca juga: Kasus di Pati, Kemenag Pindahkan 252 Santri Ponpes Ndolo Kusumo ke Sekolah Baru

Ia juga mengimbau orang tua dan masyarakat agar lebih teliti dalam memilih pesantren dengan memperhatikan rekam jejak pengasuh, sistem pengawasan, tata kelola kelembagaan, serta komitmen perlindungan santri.

“Meminta semua pihak agar tetap tenang, tidak bertindak anarkis, dan mempercayakan proses penanganan kepada aparat penegak hukum,” katanya.