Lukman Hakim Minta NU Tinggalkan Pengelolaan Tambang yang Timbulkan Fitnah dan Mafsadah

JAKARTA, KOMPAS.com — Mantan Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin mengingatkan Nahdlatul Ulama (NU) untuk menjaga jarak dalam membangun relasi dengan pemerintah maupun partai politik.

Menurut Lukman, NU tidak boleh terlalu dekat hingga melekat dengan pemerintah. Namun, organisasi tersebut juga tidak semestinya mengambil jarak terlalu jauh hingga terpisah dari negara.

"Relasi NU dan negara/pemerintahan haruslah tetap berjarak. NU tak boleh terlalu dekat sehingga melekat dengan pemerintah, tetapi juga tak boleh terlalu jauh sehingga terpisah sama sekali dari negara," kata Lukman rilisnya, Rabu (19/8/2026).

Baca juga: Sambut Muktamar NU ke-35: PCNU Jombang Siapkan Masjid Ramah Muktamirin

Menurut dia, hubungan NU dengan pemerintah seharusnya dibangun atas prinsip saling membutuhkan sekaligus saling mengawasi.

"Hubungan keduanya merupakan simbiosis mutualisme (saling membutuhkan), tetapi sekaligus juga checks and balances (saling mengimbangi dan saling kontrol)," ujarnya.

Lukman menilai NU memiliki posisi sebagai penjaga negara sekaligus penyeimbang pemerintah dalam kehidupan kebangsaan, kenegaraan, dan kemasyarakatan.

Prinsip serupa, sambung dia, perlu diterapkan dalam hubungan NU dengan partai politik. NU harus mampu menjaga jarak yang sama dengan seluruh partai politik.

Sebagai bagian dari kekuatan masyarakat sipil, NU juga dinilai perlu mempertahankan sikap kritis terhadap berbagai persoalan bangsa.

Di antaranya pelanggaran hak asasi manusia (HAM) dan kebebasan pers, praktik otoritarianisme, militerisasi ranah sipil, kerusakan lingkungan, pengangguran, serta ketimpangan sosial dan ekonomi.

Baca juga: Jelang Muktamar NU, Ali Masykur Musa: Semangat Kebangsaan Tak Boleh Luntur

Minta NU Tinggalkan Pengelolaan Tambang

Selain relasi dengan pemerintah dan partai politik, Lukman menyoroti pentingnya membangun kemandirian keuangan NU.

Menurut dia, pengorganisasian, penghimpunan, dan pemanfaatan dana NU harus dilakukan secara profesional, transparan, dan akuntabel.

Sistem pengelolaannya juga perlu memperhatikan keberagaman sumber daya alam dan sumber daya manusia di masing-masing daerah.

Dalam konteks tersebut, Lukman secara khusus menyinggung pengelolaan izin usaha pertambangan.

"Pengelolaan izin usaha pertambangan yang mendatangkan fitnah dan mafsadah harus ditinggalkan dan dijauhi," tegasnya.

Ingatkan Jual Beli Suara di Muktamar

Lukman juga mengingatkan pentingnya menjaga integritas seluruh proses Muktamar ke-35 NU.

Menurut dia, seluruh proses pengabdian para pengurus NU harus menjunjung tinggi nilai agama, integritas, kejujuran, moral, dan etika.

Ia meminta pengurus, kandidat, maupun pemilik suara dalam Muktamar berani menyatakan komitmen untuk menolak praktik jual beli suara.

"Pengurus dan utamanya setiap kandidat dan pemilik suara haruslah benar-benar mau dan mampu melantangkan komitmennya menolak dan memerangi setiap bentuk praktik jual beli suara yang tak terpuji itu," kata Lukman.

Setiap tahapan Muktamar, lanjut dia, hendaknya dilaksanakan dengan menjunjung akhlak dan adab.

NU Hadapi Tantangan AI

Memasuki abad kedua, Lukman menilai tanggung jawab NU semakin besar, baik di tingkat nasional maupun global.

NU dituntut mampu mengawal masa depan Islam Indonesia dan dunia di tengah perubahan karakter masyarakat yang semakin urban, terdidik, muda, terdigitalisasi, dan memiliki wawasan global.

Perkembangan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) juga menjadi salah satu perubahan yang harus direspons NU.

Menurut Lukman, perubahan lingkungan strategis tersebut menuntut NU terus beradaptasi dalam pola dakwah, penguatan kemandirian ekonomi, ketahanan budaya, hingga pelestarian lingkungan hidup.

Namun, adaptasi tersebut tetap harus berpegang pada nilai dasar ke-NU-an. Ia menyebut sejumlah rujukan yang harus menjadi pegangan, yakni Muqaddimah Al-Qanun Al-Asasi NU, Statuten NU 1926, Khittah NU 1926, serta keputusan kembali ke Khittah NU 1984.

Lukman mengatakan perjuangan NU dalam menjaga dan merawat ajaran Islam Ahlussunnah wal Jamaah (Aswaja) harus berorientasi pada kemaslahatan bersama dan pembangunan peradaban.

Perjuangan tersebut mencakup lima hal, yakni merawat kemanusiaan, menegakkan keadilan, meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan masyarakat, memelihara budaya dan lingkungan hidup, serta menjaga kehidupan kebangsaan yang demokratis.

"Semoga Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama berlangsung lancar dengan menjunjung tinggi adab, dan berhasil baik untuk kemaslahatan segenap bangsa," ujar Lukman.