Wacana Haji Tanpa Antrean, Skema "Jemaah Bisa Pesan Tiket Langsung" Dikaji

KOMPAS.com – Pemerintah tengah mengkaji kemungkinan penerapan skema baru penyelenggaraan ibadah haji tanpa antrean untuk tahun-tahun mendatang.

Wacana ini muncul sebagai respons atas panjangnya daftar tunggu haji di Indonesia yang terus meningkat setiap tahun.

Wakil Menteri Haji dan Umrah, Dahnil Anzar Simanjuntak, menegaskan bahwa rencana tersebut masih dalam tahap pembahasan dan belum menjadi keputusan final.

“Sekarang Presiden berkeinginan supaya dipikirkan bagaimana caranya haji tidak ngantre. Jadi, haji yang tidak ngantre. Nah itu yang sedang kami formulasikan,” ujar Dahnil di Jakarta, Kamis (9/4/2026).

Baca juga: Menhaj Wacanakan Sistem Haji Tanpa Antrean, Singgung “War Tiket Haji”

Menurut Dahnil, panjangnya antrean haji di Indonesia tidak lepas dari tingginya minat masyarakat yang terus bertambah setiap tahun, sementara kuota keberangkatan tetap terbatas. Kondisi ini diperparah oleh sistem pengelolaan keuangan haji yang mendorong masyarakat mendaftar lebih awal.

“Semakin banyak itu (pendaftar) semakin lama ngantre,” ujar Dahnil.

Ia menjelaskan, sejumlah negara memiliki pola pengelolaan haji yang berbeda. Malaysia misalnya, menerapkan sistem tabungan haji yang juga memunculkan antrean panjang.

Namun di negara lain seperti India, antrean haji tidak sepanjang yang terjadi di Indonesia.

Karena itu, pemerintah mulai mengkaji model yang lebih fleksibel, salah satunya dengan mekanisme seperti pembelian tiket langsung sesuai kuota yang diberikan oleh Arab Saudi.

“Jadi kita dikasih kuota oleh Arab Saudi 200 ribu. Nah kemudian itu kita tetapkan harganya berapa. Kemudian nanti nggak perlu ngantre. Jadi masing-masing langsung pesan siapa yang dapat, itu yang berangkat,” kata dia.

Meski demikian, Dahnil menegaskan bahwa pemerintah tetap harus memberikan perlindungan kepada jutaan calon jemaah yang telah lama masuk daftar tunggu.

“Kita sedang memikirkan pola itu. Namun tentu juga kita harus pastikan yang selama ini sudah ngantre. Kan, ada yang ngantre sekarang mau naik haji itu 5,7 juta orang. Nah bagaimana perlindungan terhadap mereka?” kata Dahnil.

Baca juga: Dari Usia 17 hingga 85 Tahun, 750 Warga Purworejo Siap Berangkat Haji Mulai 18 Mei

Ia menambahkan, pemerintah masih terus mematangkan konsep tersebut agar dapat menjawab keinginan Presiden sekaligus menjaga keadilan bagi seluruh calon jemaah.

“Nah ini kami akan terus godok. Nanti mungkin akan saya jelaskan keterangannya, modelnya seperti apa. Tapi ini bukan keputusan, ini sedang kita godok terus-menerus supaya keinginan presiden Haji tidak ngantre itu bisa terwujud,” ujarnya.