Kemenkeu Siapkan Anggaran untuk Kementerian Haji, Dari Mana Sumbernya?

KOMPAS.com – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) tengah mempersiapkan anggaran bagi Kementerian Haji dan Umrah serta dua badan baru yang dibentuk Presiden Prabowo Subianto, yakni Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa dan Badan Industri Mineral.

Direktur Jenderal Anggaran Kemenkeu, Luky Alfirman, mengatakan pihaknya masih menunggu penyelesaian Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) dari Kementerian Sekretariat Negara sebelum mulai menghitung detail kebutuhan anggaran.

“Oleh Setneg lagi diurus, karena kan bentuk SOTK-nya dulu. Masih on going,” ujar Luky saat ditemui di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (27/8/2025).

Baca juga: Kemenkeu Masih Hitung Anggaran untuk Kementerian Haji dan 2 Badan Baru

Menurut Luky, kemungkinan besar anggaran untuk kementerian dan dua badan baru itu akan menggunakan pos dari Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (BA BUN).

“Iya (rencananya masuk BA BUN), itu nanti teknisnya saja. Belum ada detailnya, masih proses,” tambahnya.

Tiga Lembaga Baru Era Prabowo

Presiden Prabowo sebelumnya meresmikan tiga lembaga baru, yakni:

1. Kementerian Haji dan Umrah, yang merupakan transformasi dari Badan Penyelenggara Haji (BP Haji) setelah pengesahan RUU Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah menjadi Undang-Undang pada Selasa (26/8/2025).

2. Badan Industri Mineral, dipimpin oleh Menteri Pendidikan Tinggi, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Brian Yuliarto.

3. Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa, dipimpin oleh Laksamana Madya TNI (Purn) Didit Herdiawan Ashaf dengan wakilnya Darwin Trisna Djajawinata dan Suhajar Diantoro.

Kehadiran ketiga lembaga tersebut menandai langkah strategis pemerintah dalam memperkuat tata kelola ibadah haji, pengelolaan sumber daya mineral, serta pembangunan kawasan Pantura.

Dampak ke Depan

Dengan adanya anggaran khusus dari Kemenkeu, diharapkan kementerian dan badan baru ini bisa segera bekerja efektif.

Baca juga: Arab Saudi Terapkan Aturan Baru Pemesanan Tenda Haji 2026, Kemenag Lakukan Negosiasi

Kementerian Haji dan Umrah akan fokus pada peningkatan pelayanan jemaah haji Indonesia, sementara dua badan lainnya diharapkan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional melalui sektor mineral dan pengelolaan kawasan strategis di Pantura. (Isna Rifka Sri Rahayu | Teuku Muhammad Valdy Arief)