Kemenhaj dan Kejagung Kawal Transparansi Aset Perhajian di Arab Saudi

KOMPAS.com — Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) bersama Kejaksaan Agung Republik Indonesia meninjau sejumlah aset perhajian di Arab Saudi.

Langkah ini merupakan bagian dari pelaksanaan perintah Presiden Prabowo Subianto untuk memperkuat tata kelola penyelenggaraan haji yang transparan, akuntabel, dan profesional.

Kepala Biro Keuangan dan Umum Kemenhaj, Slamet Sodali, mengatakan bahwa tim gabungan menindaklanjuti hasil beberapa pertemuan terkait pergeseran dan inventarisasi aset dari Kementerian Agama maupun Kementerian Kesehatan.

Baca juga: Ayo Lakukan! Inilah 7 Amalan Pahalanya Setara Haji dan Umrah

“Kami melakukan peninjauan terhadap aset-aset di Arab Saudi, yang akan menjadi bagian dari proses inventarisasi dan likuidasi dari kementerian asal ke Kementerian Haji,” ujarnya di Jakarta, Senin (20/10/2025).

Delegasi Kemenhaj dipimpin Wakil Menteri Haji dan Umrah Dahnil Anzar Simanjuntak, didampingi Direktur Jamintel Kejaksaan Agung RI Setiawan Budi, Atase Kejaksaan Indonesia untuk Arab Saudi Erianto Nazar, serta sejumlah pejabat Kemenhaj lainnya.

Lokasi yang dikunjungi antara lain Kantor Urusan Haji Indonesia di Jeddah dan Klinik Kesehatan Haji Indonesia (KKHI) di Makkah.

Proses inventarisasi dilakukan terhadap aset yang tercatat dalam Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK BMN), serta aset lain yang belum terdata.

“Kami berharap pendampingan Kejaksaan Agung dapat memastikan proses pengalihan ini berjalan tertib, transparan, dan sesuai ketentuan hukum,” tambah Slamet.

Sementara itu, Setiawan Budi menegaskan komitmen Kejaksaan Agung untuk mengawal penuh transisi pengelolaan aset dan sumber daya manusia di lingkungan perhajian.

Baca juga: Kemenhaj Minta 2 Syarikah Fokus Layani Jamaah Indonesia pada Haji 2026

“Kami akan mengawal satu per satu proyek dan pergeseran aset maupun SDM agar berjalan transparan, tertib, dan dapat dipertanggungjawabkan,” tegasnya.

Ia menilai kolaborasi Kemenhaj dan Kejagung ini menjadi langkah bersejarah dalam memastikan tata kelola haji yang berprinsip good governance dan zero tolerance terhadap penyimpangan aset negara.