Rapat Pleno PBNU di Hotel Sultan Dinilai Tidak Sah, Sekjen: Jelas Langgar AD/ART

KOMPAS.com-Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menegaskan bahwa Rapat Pleno yang digelar di Hotel Sultan, Jakarta (9/12/2025) tidak memiliki keabsahan secara organisasi.

Forum yang disebut-sebut dipimpin oleh Rais Aam itu dinilai bertentangan dengan konstitusi PBNU serta mengabaikan arahan para kiai sepuh dan mustasyar.

Sekretaris Jenderal PBNU, Amin Said Husni, menyampaikan bahwa langkah tersebut tidak memiliki dasar konstitusional. Ia mengingatkan bahwa para kiai sepuh telah memberikan panduan tegas dalam pertemuan di Ploso dan Tebuireng terkait larangan upaya pemakzulan Ketua Umum PBNU.

“Rapat Pleno yang diadakan oleh Rais Aam itu jelas sekali mengabaikan seruan mustasyar dan kiai sepuh di Ploso dan Tebuireng. Para kiai sepuh menegaskan bahwa pemakzulan Ketua Umum berlawanan dengan AD/ART, dan segala langkah yang bersumber dari sana juga melanggar aturan organisasi,” ujar Amin di Jakarta, Selasa (9/12/2025), dalam rilis yang diterima KOMPAS.com.

Baca juga: Zulfa Mustofa Jadi Pj Ketum PBNU, Menag Harap Pleno Syuriyah Jadi Solusi Perpecahan

Amin menambahkan bahwa rapat tersebut juga tidak memenuhi ketentuan formal untuk disebut sebagai rapat pleno.

Menurutnya, peserta yang hadir hanya sebagian kecil dari anggota yang memiliki hak pleno.

“Yang disebut Rapat Pleno di Hotel Sultan tidak memiliki legitimasi apa pun, karena yang hadir hanya seperempat saja dari anggota pleno. Karena itu, mayoritas anggota menolak. Sebagian besar anggota pleno PBNU tetap taat pada arahan kiai sepuh di Ploso dan Tebuireng,” ujarnya.

PBNU menilai pelanggaran paling mendasar terletak pada isi keputusan rapat yang dianggap bertentangan langsung dengan AD/ART.

“Di atas semuanya, Rapat Pleno yang berlangsung di Hotel Sultan itu jelas menyelisihi dan bertentangan dengan AD/ART,” tegas Amin.

Baca juga: PBNU Gerakkan Satu Juta Keluarga NU untuk Bantu Korban Bencana di Sumatera

Di akhir pernyataan, PBNU menyampaikan permohonan maaf kepada warga nahdliyin dan masyarakat luas. Amin menyesalkan situasi internal ini terjadi ketika Indonesia masih menghadapi bencana di sejumlah wilayah, termasuk Sumatera.

Meski demikian, PBNU menegaskan komitmennya untuk fokus menangani dampak bencana melalui gerakan “Solidaritas Satu Juta Keluarga untuk Korban Bencana Alam” yang mulai dijalankan pada Selasa (9/12).