Editor
KOMPAS.com-Berada ribuan kilometer dari Tanah Air, cita rasa makanan kerap menjadi pengobat rindu bagi jamaah haji Indonesia selama menjalankan ibadah di Tanah Suci.
Kesadaran tersebut mendorong pemerintah Indonesia untuk terus menghadirkan makanan dengan rasa Nusantara bagi jamaah haji, salah satunya melalui pemanfaatan produk Ready to Eat (RTE) dan bumbu pasta asal Indonesia pada musim haji 2026.
Upaya tersebut tercermin dalam pertemuan yang digelar Kantor Urusan Haji (KUH) Jeddah bersama para importir Arab Saudi pada Minggu (28/12/2025).
Baca juga: Gus Irfan pada Calon Petugas Haji: Jangan Terima Pemberian dari Jamaah
Dilansir dari laman Kementerian Haji dan Umrah, pertemuan ini menjadi forum dialog untuk memastikan kesiapan penerapan produk RTE dan bumbu pasta Indonesia sebagai bagian dari layanan konsumsi jemaah haji Indonesia pada 2026.
Direktur Jenderal Pengembangan Ekosistem Ekonomi Haji dan Umrah Jaenal Effendi menegaskan bahwa kebijakan tersebut tidak sekadar menyangkut pasokan makanan, tetapi juga berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan dan kenyamanan jemaah.
Ia menyatakan bahwa layanan yang baik berangkat dari pemahaman atas kebutuhan jemaah, termasuk penyediaan konsumsi yang sesuai selera dan memenuhi standar mutu.
Menurut Jaenal, kenyamanan rasa menjadi faktor penting agar jemaah dapat beribadah dengan lebih tenang selama berada di Tanah Suci.
Baca juga: Kemenhaj Beri Relaksasi Pelunasan Bipih bagi Jamaah Haji Terdampak Bencana Sumatera
Di balik penyediaan bumbu dan produk RTE tersebut, terdapat peran besar UMKM serta produsen pangan nasional yang menjadi bagian dari rantai pasok layanan haji.
Pemerintah berupaya memastikan seluruh rantai pasok berjalan optimal, mulai dari proses produksi di Indonesia hingga penyajian makanan di dapur haji di Arab Saudi.
Direktur Jenderal Pengendalian Penyelenggaraan Haji dan Umrah Harun Al Rasyid menegaskan bahwa setiap kebijakan harus dapat diimplementasikan secara nyata di lapangan.
Ia menilai keberhasilan program ini bergantung pada kerja sama yang terukur dan profesional antara dapur katering, importir, dan pemasok dari Indonesia.
Harun menyampaikan bahwa Kementerian Haji dan Umrah tidak hanya mendorong komitmen, tetapi juga memastikan kepastian pelaksanaan penggunaan produk Indonesia di dapur haji.
Baca juga: Kuota Haji 2026 Disesuaikan, Kemenhaj Samakan Masa Tunggu Jadi 26,4 Tahun
Ia menambahkan bahwa kejelasan skema harga dan mekanisme pembayaran menjadi faktor penting agar layanan konsumsi jemaah berjalan optimal.
Sebagai bentuk kesiapan operasional, pemerintah telah menetapkan 52 dapur di Makkah dan 23 dapur di Madinah untuk melayani jemaah haji Indonesia.
Seluruh dapur tersebut diwajibkan menggunakan produk asal Indonesia, mulai dari makanan RTE, bahan pangan segar, hingga bumbu pasta, sebagaimana tercantum dalam kontrak penyelenggaraan haji.
Dalam pertemuan tersebut, para importir menyambut positif langkah Kementerian Haji dan Umrah yang memberikan kejelasan peran serta dukungan kelembagaan.
Kepastian pembayaran dinilai penting agar produsen dan UMKM di Indonesia dapat berproduksi secara berkelanjutan dengan rasa aman.
Sebagai tindak lanjut, pemerintah akan membagikan data dapur haji, daftar pemasok Indonesia yang telah tersertifikasi, serta importir yang memenuhi persyaratan.
Langkah ini diharapkan dapat mempercepat koordinasi, pemesanan, dan distribusi agar produk Indonesia tersedia tepat waktu menjelang musim haji.
Lebih dari sekadar urusan logistik, kebijakan ini mencerminkan keseriusan pemerintah dalam menghadirkan layanan haji yang menyentuh kebutuhan jemaah.
Melalui dapur-dapur di Makkah dan Madinah, kehadiran cita rasa Nusantara diharapkan mampu memberikan kenyamanan bagi jemaah Indonesia sekaligus memperkuat peran produk nasional dalam ekosistem ekonomi haji.
Dalam segala situasi, KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih dari lapangan. Kirimkan Apresiasi Spesial untuk mendukung Jurnalisme. Berikan apresiasi sekarang