Alasan GP Ansor Beri Bantuan Hukum untuk Gus Yaqut Tersangka KPK

KOMPAS.com — Gerakan Pemuda (GP) Ansor menegaskan bahwa penegakan hukum harus dijalankan secara adil dan tidak semena-mena terhadap siapa pun, menyusul penetapan mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas (YCQ) sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Ketua Umum GP Ansor Addin Jauharudin menegaskan bahwa organisasinya menghormati seluruh proses hukum yang tengah berjalan dan menyerahkan sepenuhnya penanganan perkara kepada aparat penegak hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

“GP Ansor menghormati proses hukum dan menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah. Namun kami juga menegaskan bahwa penegakan hukum harus dilakukan secara profesional, adil, dan tidak boleh semena-mena terhadap warga negara,” ujar Addin dalam keterangannya, Sabtu (10/1/2026).

Baca juga: GP Ansor Siap Beri Bantuan Hukum untuk Gus Yaqut

KPK Tetapkan Gus Yaqut sebagai Tersangka

Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membenarkan bahwa mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi terkait penentuan kuota dan penyelenggaraan ibadah haji di Kementerian Agama tahun 2023–2024.

“Benar,” ujar Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto kepada para jurnalis di Jakarta, Jumat (9/1/2026).

Selain Yaqut Cholil Qoumas, KPK juga menjerat Ishfah Abidal Aziz (IAA) alias Gus Alex yang merupakan staf khusus Yaqut. Keduanya disangkakan dengan delik kerugian negara, meskipun hingga saat ini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI masih melakukan penghitungan total kerugian negara.

Adapun pasal yang disangkakan adalah Pasal 2 dan/atau Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

GP Ansor Siap Pastikan Hak Hukum Terlindungi

Menanggapi perkembangan tersebut, Addin menegaskan bahwa GP Ansor tidak akan melakukan intervensi terhadap proses hukum yang ditangani KPK.

Namun, sebagai organisasi kepemudaan yang berlandaskan nilai kebangsaan, keadilan, dan hak asasi manusia, GP Ansor merasa berkewajiban memastikan agar hak-hak hukum setiap kadernya tetap terlindungi.

Dengan pertimbangan bahwa Gus Yaqut merupakan kader GP Ansor serta pernah menjabat sebagai Ketua Umum GP Ansor periode 2015–2024 dan saat ini menjabat Ketua Dewan Penasihat, GP Ansor menilai ada tanggung jawab moral dan organisatoris untuk memberikan pendampingan hukum.

“Oleh karena itu, GP Ansor akan memberikan pendampingan dan bantuan hukum melalui Lembaga Bantuan Hukum (LBH) GP Ansor. Pendampingan ini bertujuan memastikan hak-hak hukum sebagai warga negara tetap terpenuhi dan tidak terjadi perlakuan yang sewenang-wenang,” tegas Addin.

Ia menambahkan, pendampingan hukum tersebut bukan dimaksudkan untuk mempengaruhi atau menghambat proses penegakan hukum, melainkan sebagai bentuk komitmen terhadap prinsip kesetaraan di hadapan hukum.

Baca juga: Kasus Kuota Haji: KPK Tetapkan Yaqut Tersangka, Kerugian Negara Diduga Lebih dari Rp 1 Triliun

Jaga Objektivitas dan Hindari Penghakiman Publik

GP Ansor juga mengingatkan pentingnya menjaga objektivitas dan menghindari penghakiman di ruang publik. Menurut Addin, perhatian publik terhadap kasus ini harus diimbangi dengan penghormatan terhadap proses hukum agar kepercayaan terhadap sistem peradilan tetap terjaga.

“Negara hukum harus menjamin dua hal sekaligus: hukum ditegakkan secara tegas, dan warga negara dilindungi dari perlakuan yang tidak adil atau semena-mena,” pungkasnya.