Kemenag Ajukan ABT Rp 5,87 Triliun untuk Tunjangan Profesi Guru dan Dosen 2026, Cair Mulai Maret

KOMPAS.com-Kementerian Agama (Kemenag) mengajukan usulan Anggaran Belanja Tambahan (ABT) senilai Rp5,872 triliun untuk memastikan pembayaran Tunjangan Profesi Guru (TPG) dan Tunjangan Profesi Dosen (TPD) pada Tahun Anggaran (TA) 2026.

Sekretaris Jenderal Kemenag, Kamaruddin Amin, menyampaikan bahwa pengajuan ABT ini difokuskan untuk guru dan dosen yang telah lulus Pendidikan Profesi Guru (PPG) dan Sertifikasi Dosen Kemenag tahun 2025.

“Hari ini, usulan ABT sebesar Rp5,872 triliun disampaikan Menteri Agama dalam Rapat Kerja dengan Komisi VIII DPR dan telah disetujui. Kami berupaya maksimal untuk memastikan hak guru dan dosen binaan Kemenag dapat terpenuhi,” ujar Kamaruddin di Jakarta, Rabu (28/1/2026), dilansir dari laman Kemenag.

Baca juga: 32.502 Guru Madrasah Ikuti Uji Kinerja PPG, Penentu Akhir Tunjangan Profesi

Menurut Kamaruddin, kebutuhan anggaran tambahan ini muncul karena proses PPG dan Sertifikasi Dosen tahun 2025 baru rampung pada Desember 2025. Sedangkan batas akhir pengusulan anggaran TA 2026 telah ditetapkan pada Oktober 2025.

Akibatnya, pagu anggaran awal 2026 belum mencakup kebutuhan TPG/TPD untuk lulusan PPG dan Sertifikasi Dosen 2025.

Proses Pengajuan ABT dan Pencairan Tunjangan

Kamaruddin menjelaskan, proses pengajuan ABT saat ini tengah direviu Inspektorat Jenderal Kemenag sebelum diajukan ke Kementerian Keuangan untuk mendapatkan persetujuan.

“Jika telah disetujui Kementerian Keuangan, selanjutnya dilakukan proses pencairan tunjangan profesi guru dan dosen,” tambahnya.

Baca juga: 91.028 Guru PAI Ikut PPG, Jika Lolos Dapat Tunjangan Rp 2 Juta Per Bulan

Kemenag menargetkan pencairan TPG dan TPD dapat dilakukan sekitar Maret 2026, dengan perhitungan pembayaran mulai Januari 2026 sesuai ketentuan yang berlaku.

“Kami berupaya semaksimal mungkin agar pencairan bisa dilakukan sekitar Maret 2026, dengan tetap terhitung mulai Januari 2026,” jelas Kamaruddin.

Penghitungan Anggaran Tepat Sasaran

Penghitungan kebutuhan anggaran dilakukan secara rinci dan akurat, mencakup seluruh kategori guru dan dosen, baik PNS, PPPK, maupun non-PNS.

“Direktorat Jenderal Pendidikan Islam dan Ditjen Bimas Agama lainnya telah melakukan penghitungan kebutuhan anggaran TPG bagi guru lulusan PPG dan TPD bagi dosen lulusan 2025 secara detail. Semua nama dan alamat sudah diperhitungkan agar pembayaran tepat sasaran,” ujar Kamaruddin.

Langkah ini memastikan setiap guru dan dosen menerima tunjangan profesinya sesuai hak, sekaligus menunjukkan komitmen Kemenag dalam mendukung kesejahteraan tenaga pendidik dan peningkatan kualitas pendidikan Islam di Indonesia.