JAKARTA, KOMPAS.com- Menteri Haji dan Umrah Republik Indonesia, Mochamad Irfan Yusuf menginisiasi dan memperkenalkan program "Beras Haji Nusantara" yang direncanakan akan memenuhi kebutuhan konsumsi jemaah haji Indonesia tahun 2026/ 1447H.
Inisiatif ini bertujuan memastikan jemaah mendapat asupan pangan berkualitas sekaligus memberdayakan produk beras dalam negeri di Tanah Suci.
Menteri Haji dan Umrah RI menjelaskan, total kebutuhan beras mencapai 2.280 ton. Jumlah tersebut mencakup kebutuhan konsumsi untuk 205.420 orang yang terdiri dari jemaah haji regular dan petugas.
Baca juga: AMPHURI Gugat UU Haji dan Umrah ke MK: Soroti “Umrah Mandiri” yang Dinilai Diskriminatif
Perhitungan tersebut didasarkan pada frekuensi makan jemaah yang mencapai 78 kali di Makkah, 27 kali di Madinah, serta enam kali saat Armuzna (Arafah, Muzdalifah, Mina).
"Kami ingin memastikan bahwa setiap butir nasi yang dikonsumsi jemaah haji kita memiliki kualitas terbaik dan cita rasa nusantara. Oleh karena itu, kami mendorong penggunaan Beras Haji Nusantara dengan spesifikasi premium, long grain, dan tingkat pecahan (broken) maksimal 5 persen,” ujar Menhaj dalam paparannya pada agenda Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) tingkat menteri yang diselenggarakan oleh Kementerian Koordinator Bidang Pangan (Kemenko Pangan) di Jakarta, Senin (9/2/2026).
Menhaj menambahkan, selama ini dapur penyedia layanan di Arab Saudi umumnya menggunakan beras komoditas dari negara lain dengan harga pasar sekitar 150 SAR per 40 kg atau setara Rp 16.824 per kg.
Melalui program ini, pemerintah sekaligus melakukan upaya efisiensi dan standardisasi menu jemaah.
Pemerintah menargetkan harga Beras Haji Nusantara menyentuh angka Rp 16.000 per kg saat tiba di dapur penyedia layanan.
Menteri Haji dan Umrah pun akan melakukan langkah konkret untuk menyukseskan rencana tersebut, salah satunya membentuk kelompok kerja (Pokja) Beras Haji Nusantara.
"Kami akan segera melakukan beberapa langkah konkret, antara lain membentuk Pokja Beras Haji Nusantara lintas kementerian atau lembaga dan mewajibkan penggunaan beras Indonesia bagi seluruh dapur penyedia layanan melalui penugasan Kantor Urusan Haji (KUH)," papar dia.
Irfan Yusuf juga mengidentifikasi beberapa tantangan dalam implementasi program ini. Termasuk mekanisme penggunaan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) yang memerlukan penugasan melalui Rakortas di tingkat Menko Pangan, serta penyesuaian dari medium ke premium.
Selanjutnya Menhaj bakal berkoordinasi dengan Menko Pangan terkait mekanisme Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) Haji atas persetujuan presiden serta pembahasan Anggaran Belanja Tambahan (ABT) untuk pemberian subsidi.
“Nantinya pemerintah pun akan menetapkan harga yang kompetitif agar bisa diterima oleh ekosistem dapur di Saudi,” papar Menhaj.
Baca juga: Bulog Jajaki Pembangunan Gudang di Kampung Haji Arab Saudi, Siap Ekspor Beras Haji 2026
Diharapkan program Beras Haji Nusantara bisa meningkatkan kualitas pelayanan konsumsi bagi jemaah haji, sekaligus menjadi etalase produk unggulan pertanian Indonesia di kancah Internasional.
Adapun dalam komposisi menu yang diberikan, jemaah akan mendapatkan porsi nasi seberat 170 gram setiap kali makan, lauk 80 gram, sayur 75 gram, air mineral, serta pelengkap lainnya.
KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang