Rp 522 Miliar Anggaran Belum Bisa Ditransfer, Kemenag Tunggu Kesiapan Kemenhaj

KOMPAS.com-Sekretaris Jenderal Kementerian Agama (Kemenag) Kamaruddin Amin memastikan pihaknya siap mentransfer anggaran Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah ke Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj).

Kepastian itu disampaikan di Jakarta, Rabu (11/2/2026), sebagai respons atas anggaran Kemenhaj yang disebut masih tertinggal di Kemenag.

Nilai anggaran yang akan direalokasi mencapai Rp 522 miliar.

Baca juga: Kemenag Usahakan Guru Madrasah Swasta Jadi PPPK, Hampir 500.000 Guru Belum Tersertifikasi

Proses transfer belum dapat dilakukan karena mekanisme keuangan di Kemenhaj masih dalam tahap penyesuaian.

Total anggaran Rp 522 miliar tersebut terdiri dari Rp488 miliar dana Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) dan Rp34 miliar dana Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Kedua pos anggaran itu saat ini masih dalam status terblokir.

Transfer Anggaran Tunggu Proses ABT di Kemenhaj

Kamaruddin menjelaskan, Kemenag, Kemenhaj, dan Kementerian Keuangan telah menggelar rapat koordinasi pada 2 Februari 2026.

Rapat itu membahas revisi realokasi anggaran PNBP dan SBSN tahun anggaran 2026 ke Kementerian Haji.

“Kemenag, Kemenhaj, dan Kemenkeu sudah menggelar rapat koordinasi persiapan revisi realokasi anggaran PNBP dan SBSN tahun anggaran 2026 ke Kementerian Haji pada 2 Februari 2026. Dalam rapat itu dipahami bersama bahwa proses transfer belum bisa dilakukan karena Kemenhaj sedang mengusulkan Anggaran Biaya Tambahan (ABT),” tegas Kamaruddin Amin di Jakarta, Rabu (11/2/2026), dilansir dari laman Kemenag.

Baca juga: Kemenag Pantau Hilal Awal Ramadan 1447 H di 96 Lokasi, Ini Daftar Lengkap Titik Rukyat

Ia menjelaskan, Administrasi Data Komputer (ADK) atau RKAKL Kementerian Haji dan Umrah masih dalam proses pengusulan Anggaran Biaya Tambahan untuk belanja pegawai di Ditjen Anggaran. Kondisi itu membuat anggaran dari Kemenag belum bisa diinput ke sistem.

“Jadi untuk transfer anggaran SBSN, Kemenhaj belum siap

ADK, karena sedang proses ABT di Ditjen Anggaran,” jelas Kamaruddin Amin.

“Jadi kita justru menunggu kesiapan Kemenhaj untuk proses transfer anggarannya,” sambungnya.

Anggaran PNBP Belum Bisa Dialihkan

Terkait anggaran PNBP sebesar Rp34 miliar, Kamaruddin menyebut kendala berbeda. Dalam rapat bersama Ditjen Anggaran, Direktorat Sistem Penganggaran Kemenkeu, dan Direktorat PNBP Kemenkeu pada 2 Februari 2026, Kemenhaj disebut belum mengusulkan tarif dan target PNBP tahun 2026.

Kondisi tersebut menyebabkan anggaran PNBP belum dapat dipindahkan dari Kemenag ke Kemenhaj.

“Kemenag dalam rapat bersama menyampaikan usulan agar proses transfer ini dapat segera dilakukan secara bertahap, dimulai dari anggaran SBSN. Namun, faktanya ADK Kemenhaj memang belum siap,” paparnya.

Baca juga: Apa Itu Konsep Green Halal dalam JPH? Ini Penjelasan Kemenag

Komitmen Percepat Realokasi Anggaran

Kamaruddin menegaskan Kemenag berkomitmen menuntaskan proses realokasi anggaran haji tersebut. Koordinasi terus dilakukan dengan Kementerian Haji dan Umrah serta Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan agar transfer bisa segera diproses.

“Kemenag berkomitmen untuk segera menuntaskan hal ini. Kami juga terus berkoordinasi dengan Kementerian Haji dan Umrah dan Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan agar proses ini bisa diakselerasi. Kami harap ADK Kemenhaj juga bisa segera siap sehingga transfer anggaran bisa segera dilakukan,” tandas Kamaruddin Amin.