Gedung MUI 40 Lantai di HI Dikaitkan dengan Board of Peace, Menag dan MUI: Tak Ada Kaitannya

KOMPAS.com-Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia (MUI) Buya Amirsyah Tambunan menegaskan bahwa rencana pembangunan gedung 40 lantai di kawasan Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jakarta Pusat, tidak berkaitan dengan isu Board of Peace (BoP).

Penegasan tersebut disampaikan di tengah berkembangnya anggapan publik yang mengaitkan pembangunan gedung baru dengan sikap MUI terhadap BoP.

Buya Amirsyah menjelaskan bahwa gedung yang direncanakan itu merupakan kantor Lembaga Pengelola Dana Umat (LPDU) yang nantinya juga digunakan oleh MUI serta organisasi kemasyarakatan Islam yang membutuhkan ruang.

Baca juga: MUI Minta Langkah di Board of Peace Tidak Menyimpang dari Prinsip

Ia menyebutkan pembentukan LPDU telah lama digagas pemerintah sebagai bagian dari penguatan pemberdayaan ekonomi umat.

"LPDU itu sudah lama direncanakan yang diinisiasi oleh Menteri Agama (KH Nasaruddin Umar) dan kemudiaan menjadi bagian dari program Presiden Prabowo. Jadi tidak ada hubungannya dengan isu Board of Peace atau Gedung MUI," kata Buya Amirsyah di sela Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) I MUI di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta Pusat, Kamis (12/2/2026), dilansir dari laman MUI.

Ia menilai pengaitan pembangunan gedung dengan BoP tidak tepat secara logis maupun kronologis karena gagasan LPDU muncul lebih dulu dibanding isu tersebut.

"Secara sederhana saja, waktunya berbeda. Gagasan LPDU ini sudah ada sebelumnya. Sementara isu-isu lain itu muncul belakangan. Jadi tidak ada relevansinya," ujarnya.

Buya Amirsyah berharap kesalahpahaman di tengah masyarakat tidak terus berkembang dan meminta publik melihat persoalan ini secara proporsional tanpa mencampuradukkan agenda LPDU dengan isu lain yang berbeda konteks.

"MUI berkomitmen mendukung program-program pemerintah yang bertujuan memperkuat ekonomi umat, termasuk melalui skema pengelolaan dana sosial keagamaan yang profesional dan akuntabel," ungkapnya.

Baca juga: Board of Peace untuk Palestina, PBNU Nilai Penting, MUI Menolak

Komentar Menag

Menteri Agama RI KH Nasaruddin Umar juga memastikan pembangunan gedung tersebut sama sekali tidak terkait dengan BoP.

Menag menegaskan bahwa gedung di kawasan HI itu merupakan gedung LPDU yang nantinya turut dimanfaatkan oleh MUI.

"Duluan kita lahirkan istilah itu daripada BoP. BoP ini kan baru kemarin, sedangkan LPDU ini tahun lalu. Jadi sama sekali tidak ada kaitannya," tegas Menag kepada wartawan seusai menghadiri Mukernas MUI di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta Pusat, Kamis (12/2/2026).

Nasaruddin menyampaikan bahwa rencana LPDU telah diluncurkan Presiden RI Prabowo Subianto saat acara penerimaan zakat tahun lalu, sementara isu BoP baru muncul belakangan.

"MUI sudah sangat bagus posisi sosialnya dengan pemerintah ini. Kita harapkan menikmati keakraban antara ulama-umara adalah rakyat Indonesia," ujarnya.

Baca juga: MUI Tunggu Penjelasan Presiden Terkait Keanggotaan Indonesia di Board of Peace Gaza

Wakil Ketua Dewan Pertimbangan MUI tersebut menjelaskan bahwa Presiden Prabowo ingin dana-dana umat yang belum terkelola secara profesional dapat ditempatkan dalam sistem yang lebih tertata dan akuntabel.

Menag menegaskan bahwa gedung setinggi 40 lantai itu bukan sepenuhnya untuk MUI, melainkan untuk LPDU, sementara MUI juga akan dicarikan gedung tersendiri.

"Bagaimana mandiri seorang pemimpin kalau sekretariatnya saja belum punya. Maka dari itu, sejak awal saya gak bisa tidur kalau MUI gak punya tempat," tegasnya.

Nasaruddin yang juga Imam Besar Masjid Istiqlal mengaku merasa malu apabila sebagai Menteri Agama tidak dapat menghadirkan fasilitas yang layak bagi MUI.

"Tanpa hendak membandingkan, KWI (Konferensi Waligereja) di Menteng 9 lantai. Kita, haduh, tempat parkirnya (saja) susah sekali. Maaf tidak layak bagi pemimpin umat terbesar dunia," ujarnya.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan bahwa pemerintah telah menyiapkan lahan sekitar 4.000 meter persegi di depan Bundaran HI untuk pembangunan gedung bagi MUI dan badan-badan umat Islam lainnya.

“Hari ini saya bisa sampaikan bahwa saya sebagai Presiden Republik Indonesia, saya telah menyediakan lahan di depan Bundaran HI sebesar kurang lebih 4.000 meter untuk gedung bagi MUI dan bagi badan-badan umat Islam, seperti Badan Zakat Nasional dan lembaga-lembaga lain, termasuk ormas-ormas Islam yang membutuhkan ruangan,” ujar Presiden.