BPKH Dorong Investasi Ekosistem Haji, Indonesia Tak Lagi Sekadar Pasar

KOMPAS.com-Indonesia merupakan negara dengan jumlah jamaah haji terbesar di dunia dengan lebih dari 200.000 jamaah berangkat setiap tahun, serta lebih dari 1,5 juta jamaah umrah.

Ibadah tersebut tidak hanya memiliki dimensi spiritual, tetapi juga menyimpan potensi ekosistem ekonomi global bernilai besar yang mencakup hotel, konsumsi, transportasi, logistik, dan berbagai layanan pendukung.

Situasi ini memunculkan pertanyaan strategis apakah Indonesia akan terus menjadi pasar dalam ekonomi haji global atau mulai mengambil posisi dalam rantai nilainya.

Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) melalui BPKH Limited menegaskan komitmen untuk membangun kedaulatan ekonomi haji melalui investasi langsung di ekosistem tersebut.

Baca juga: BPKH Pastikan Dana PK Haji Khusus 2026 Siap, Pencairan Tunggu Proses Administratif

Dari Procurement ke Investasi

Sejak awal pembentukannya pada 2023, BPKH Limited dirancang sebagai instrumen investasi, bukan sekadar perantara layanan.

“Orientasi awal pembentukan BPKH Limited atas dukungan kementerian lainnya yaitu Kementerian Agama, Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Keuangan yang berdiri tahun 2023 adalah investasi langsung di ekosistem haji dan umrah,” jelas Anggota BP BPKH Bidang Investasi Langsung, M. Arief Mufraini, dalam rilis yang diterima KOMPAS.com, Senin (16/2/2026).

“Tujuannya agar Indonesia tidak hanya menjadi pembeli musiman (baca: procurement), tetapi memiliki posisi strategis dalam rantai nilai ekonomi tersebut (investasi), jadi ini merupakan tahapan pertama untuk secara gradual pergeseran dari procurement ke investasi," tambah Arief.

Upaya tersebut masih memerlukan penguatan regulasi dalam Undang-undang Pengelolaan Keuangan Haji agar model investasi ekosistem dapat dijalankan lebih komprehensif.

Revisi regulasi saat ini tengah diproses sebagai bagian dari penguatan tata kelola jangka panjang.

Baca juga: BPKH Gandeng Buzz ARVR Wujudkan Inovasi Haji Digital

Fondasi Kedaulatan Ekonomi Haji

Dalam fase penetrasi pasar dan pembelajaran, BPKH Limited belum sepenuhnya tampil sebagai pemain utama sesuai desain awal.

Pada sejumlah praktik, peran yang dijalankan masih lebih sebagai fasilitator.

“Yang sedang dibangun adalah fondasi kedaulatan ekonomi haji, bukan praktik perantara,” tegas Kepala BP BPKH, Fadlul Imansyah.

Kedaulatan ekonomi haji ditegaskan bukan bentuk komersialisasi ibadah, melainkan pengelolaan ekonomi yang profesional, efisien, dan berpihak pada jamaah.

Jika nilai ekonomi besar tersebut sepenuhnya dinikmati pihak eksternal sementara Indonesia hanya menjadi pembayar, maka perubahan struktural dinilai perlu dilakukan.

Optimalisasi Layanan dan Nilai Ekonomi

Salah satu contoh pendekatan strategis adalah optimalisasi area komersial hotel yang digunakan jamaah Indonesia.

Selama ini potensi ekonomi dari fasilitas tersebut menjadi domain pengelola eksternal.

Melalui pendekatan investasi strategis, sebagian nilai ekonomi diharapkan dapat kembali memperkuat dana haji dan memberi manfaat langsung bagi jamaah.

Inisiatif lain yang dirasakan jamaah adalah penyediaan konsumsi pada fase pra dan pasca Armuzna.

Baca juga: BPKH Salurkan Nilai Manfaat Rp 2,1 Triliun untuk 5,4 Juta Jemaah Haji

Pada periode sebelumnya, jamaah Indonesia tidak memperoleh layanan makan tiga kali sehari secara penuh pada fase tersebut.

“Pada fase pra dan pasca Armuzna sebelumnya jamaah tidak mendapatkan layanan makan tiga kali sehari secara penuh. Tahun lalu kita melakukan perbaikan dalam kondisi yang sangat menantang. Banyak dapur tidak dapat beroperasi optimal, mobilisasi logistik terbatas, tetapi kebutuhan jamaah harus tetap diprioritaskan,” ujar M. Arief Mufraini.

Inisiatif tersebut diharapkan menjadi standar baru pelayanan haji Indonesia ke depan.

“Harapan kami, sistem yang sudah dirintis ini dapat diteruskan dan disempurnakan, dengan atau tanpa keterlibatan BPKH maupun BPKH Limited. Jika penyelenggara dapat menjalankannya secara mandiri, itu justru menjadi keberhasilan bersama,” tambah Fadlul.

Kampung Haji dan Strategi Nasional

Dalam kerangka lebih luas, pengembangan Kampung Haji menjadi bagian dari arsitektur besar kedaulatan ekonomi haji.

Program yang digagas pemerintah melalui Danantara sebagai leading sector tersebut dirancang sebagai ekosistem terpadu yang memperkuat kehadiran Indonesia secara lebih permanen di Tanah Suci.

Kampung Haji diharapkan mendukung layanan, logistik, dan aktivitas ekonomi yang relevan dengan kebutuhan jamaah Indonesia.

“BPKH siap berkolaborasi dalam pengembangan Kampung Haji. Ini bukan agenda sektoral, melainkan agenda strategis nasional untuk memperkuat posisi Indonesia dalam ekosistem haji global,” tegas Fadlul.

Langkah tersebut menandai upaya Indonesia untuk bertransformasi dari sekadar pasar menjadi pelaku strategis dalam ekonomi haji global yang bernilai besar setiap tahunnya.