KOMPAS.com - Konflik yang terus memanas di kawasan Timur Tengah mulai menunjukkan dampak signifikan terhadap stabilitas global, terutama di sektor energi.
PBNU mengingatkan bahwa eskalasi konflik tersebut berpotensi memicu krisis minyak yang berdampak luas, termasuk bagi Indonesia.
Ketua Umum PBNU, Yahya Cholil Staquf, menegaskan bahwa gangguan terhadap jalur distribusi energi global menjadi salah satu ancaman nyata yang harus diwaspadai.
Ia menyebut kawasan Timur Tengah memiliki peran strategis dalam suplai energi dunia, sehingga setiap ketegangan yang terjadi akan berdampak langsung pada banyak negara.
“Sudah kita ketahui bersama bagaimana pengaruhnya terhadap suplai energi dari Selat Hormuz dan bagaimana pengaruhnya ke seluruh dunia, dan tidak ada yang bisa menghindar dari ini termasuk Indonesia,” ujar Yahya saat menjawab wartawan dalam konferensi pers di Gedung PBNU Jakarta, Jumat (10/4/2026).
Baca juga: PBNU Apresiasi Gencatan Senjata AS-Iran, Serukan Hentikan Perang Timur Tengah
Selat Hormuz selama ini dikenal sebagai jalur vital distribusi minyak dunia. Ketika konflik meningkat di kawasan tersebut, risiko terganggunya distribusi energi menjadi semakin besar, yang pada akhirnya memicu kenaikan harga minyak global serta ketidakstabilan ekonomi.
Yahya menegaskan bahwa dampak konflik tidak hanya dirasakan oleh negara-negara yang terlibat langsung, tetapi juga menjalar ke berbagai belahan dunia.
Bahkan, ia menyebut beberapa negara sudah mulai mengalami tekanan serius akibat terganggunya pasokan energi.
“Kita sudah mendengar kabar bagaimana Pakistan kehabisan cadangan minyak, Filipina kehabisan cadangan minyak. Ini masalah besar sekali bagi masyarakatnya,” katanya.
Menurutnya, kondisi ini menjadi peringatan bahwa krisis energi global bukan sekadar ancaman, melainkan sudah mulai dirasakan secara nyata oleh sejumlah negara.
Indonesia, meskipun dinilai memiliki ketahanan yang relatif lebih baik, tetap tidak bisa sepenuhnya terlepas dari dampak tersebut.
Baca juga: Yahya Cholil Temui Dubes Iran hingga AS, Bahas Konflik Timur Tengah
Lebih lanjut, Yahya menekankan bahwa konflik bersenjata di mana pun selalu membawa konsekuensi kemanusiaan yang serius.
Selain merusak stabilitas ekonomi, perang juga menimbulkan penderitaan bagi masyarakat sipil.
“Kita tidak bisa menutup mata bahwa perang dan kekerasan di mana saja, apapun alasannya, itu adalah bencana kemanusiaan yang harus kita cegah dan harus kita upayakan dihentikannya sesegera mungkin,” tegasnya.
Dalam menghadapi situasi global yang penuh ketidakpastian ini, PBNU juga mendorong pentingnya memperkuat ketahanan nasional, khususnya di tingkat masyarakat.
Yahya menyebut bahwa dampak konflik global harus dihadapi dengan kesiapan kolektif dan solidaritas sosial yang kuat.
Ia menilai bahwa Indonesia memiliki modal sosial yang besar melalui tradisi gotong royong, yang dapat menjadi kekuatan utama dalam menghadapi krisis.
“Kita beruntung punya tradisi gotong royong. Ini harus kita kembangkan dan kita modernisasi supaya masyarakat bisa saling tolong-menolong sampai ke tingkat akar rumput,” ungkapnya.
Menurut Yahya, gotong royong tidak hanya relevan dalam menghadapi bencana alam, tetapi juga dalam merespons tekanan ekonomi akibat krisis global, termasuk lonjakan harga energi dan kebutuhan pokok.
PBNU, lanjutnya, telah menginisiasi langkah penguatan societal resilience atau ketahanan sosial masyarakat untuk memastikan bahwa masyarakat mampu bertahan di tengah tekanan global yang semakin kompleks.
“Kita harus membangun ketahanan masyarakat. Masyarakat kita harus mampu menghadapi tantangan besar yang sedang datang,” tuturnya.
Baca juga: PBNU Apresiasi Gencatan Senjata AS-Iran, Serukan Hentikan Perang Timur Tengah
Selain itu, Yahya juga mengingatkan agar seluruh elemen bangsa tidak terpecah oleh situasi global yang sedang terjadi.
Ia menekankan pentingnya konsolidasi antara masyarakat dan pemerintah dalam menghadapi dampak konflik internasional.
“Kita harus bertahan bersama, kita harus survive bersama. Tidak mungkin ada yang bisa selamat sendirian,” ujarnya.
Di tengah situasi tersebut, PBNU juga menegaskan pentingnya peran diplomasi sebagai jalan utama dalam menyelesaikan konflik.
Yahya menilai bahwa pendekatan militer hanya akan memperpanjang krisis dan memperburuk dampak global yang sudah dirasakan saat ini.
Ia berharap semua pihak yang terlibat konflik dapat menahan diri dan mengedepankan dialog sebagai solusi utama.
“Perbedaan kepentingan apapun harus diselesaikan melalui perundingan damai dan jalan diplomatik,” tegasnya.
Di akhir pernyataannya, Yahya menyampaikan harapan agar konflik yang terjadi dapat segera dihentikan dan tidak terus meluas ke berbagai kawasan lain.
“Kita berharap peperangan dihentikan, gencatan senjata menjadi permanen, dan permusuhan bisa diredam,” ungkapnya.
Ia menambahkan bahwa upaya perdamaian harus dijalankan dengan komitmen kuat terhadap prinsip-prinsip dasar kemanusiaan dan kehidupan berbangsa.
“Dengan melakukan disiplin mengikuti ketentuan-ketentuan internasional yang berdasarkan atas kemerdekaan perdamaian abadi dan keadilan sosia dunia, serta menjunjung prinsip kesetaraan hak dan martabat bagi setiap manusia,” pungkas Yahya.
Pernyataan tersebut menegaskan bahwa di tengah ancaman krisis global, termasuk krisis energi, solusi yang paling mendasar tetap terletak pada komitmen bersama untuk menjaga perdamaian, keadilan, dan solidaritas antarbangsa.
KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang