Wamenhaj Ungkap Dugaan Penipuan Rp 1,4 Miliar Modus Dam dan Badal Haji

KOMPAS.com-Wakil Menteri Haji dan Umrah (Wamenhaj) RI Dahnil Anzar Simanjuntak mengungkap dugaan penipuan bermodus pembayaran dam dan badal haji yang melibatkan oknum Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah (KBIHU) asal Jawa Barat.

Dugaan penipuan tersebut disampaikan Dahnil saat melepas kepulangan jemaah haji Kloter KNO 7 di Bandara Internasional King Abdul Aziz, Jeddah, Senin (8/6/2026).

Menurut Dahnil, kasus itu diungkap oleh Tim Pelindungan Jemaah PPIH bersama KJRI.

Transaksi yang berhasil diungkap disebut mencapai sekitar Rp 1,4 miliar.

Baca juga: Haji Masih Dianggap Urusan Nanti, Ini Alasan Jamaah Usia 60 Tahun Lebih Dominan

Dugaan penipuan badal haji untuk 140 orang

Dahnil mengatakan, dugaan penipuan tersebut melibatkan layanan badal haji untuk 140 orang.

Setiap orang disebut dikenai tarif sekitar Rp 10 juta.

Menurut Dahnil, tarif tersebut tidak masuk akal jika dibandingkan dengan biaya haji dakhili untuk masyarakat setempat.

“Badal haji itu jelas penipuan. Karena untuk haji dakhili yang berlaku untuk masyarakat setempat saja, per orang sekitar Rp 40 jutaan. Jadi tidak mungkin badal haji bertarif Rp10 juta per orang. Pasti ini penipuan,” tegas Dahnil.

Dahnil menjelaskan, dugaan praktik itu dilakukan oleh oknum KBIHU yang bekerja sama dengan mukimin.

Pihak Kementerian Haji dan Umrah telah melakukan pemeriksaan terhadap pihak terkait untuk mendalami kasus tersebut.

“Sudah banyak jemaah kita yang menjadi korban. Oknumnya adalah KBIHU yang bekerja sama dengan mukimin. Tadi malam sudah kita interogasi,” ungkapnya.

Baca juga: Belanja Oleh-oleh Haji di Al Balad, Jemaah Bisa Tawar-menawar Pakai Bahasa Indonesia

Dam tidak disetorkan ke Adahi

Selain dugaan penipuan badal haji, Dahnil juga menyoroti praktik penyelewengan pembayaran dam.

Menurut Dahnil, dam merupakan kewajiban yang harus dibayarkan melalui saluran resmi Adahi.

Namun, dalam kasus tersebut, jemaah disebut dikenai tarif 720 riyal, tetapi dana tidak disetorkan ke Adahi.

“Dam itu salah satu yang mandatory atau wajib. Kalau di sini harus dibayarkan ke Adahi. Oleh mereka, jemaah ditarifkan 720 riyal, namun tidak disetorkan ke Adahi. Mereka membeli melalui mukimin dengan harga sekitar 400-an riyal, lalu sisanya diambil untuk mereka,” jelas Wamenhaj.

Dahnil mengatakan, praktik tersebut merugikan banyak jemaah haji Indonesia.

Kasus ini terungkap setelah ada pengaduan dari jemaah yang tidak menerima tanda terima resmi atau receipt dari Adahi.

“Cukup banyak yang dirugikan, dan ini berangkat dari pengaduan jemaah yang tidak menerima receipt atau tanda terima dari Adahi,” ujarnya.

Baca juga: Menhaj: 47.012 Jemaah Haji Telah Kembali ke Tanah Air

Kemenhaj siapkan sanksi administratif dan pidana

Dahnil menegaskan, Kementerian Haji dan Umrah akan mengambil langkah tegas terhadap oknum KBIHU yang terbukti terlibat dalam dugaan penipuan tersebut.

Penertiban akan dilakukan secara administratif, termasuk pencabutan izin.

Kemenhaj juga akan membawa kasus tersebut ke ranah pidana melalui koordinasi dengan aparat penegak hukum di Indonesia.

“Kami akan pastikan oknum KBIHU ini kami tertibkan secara administrasi, kami cabut izinnya, dan kami hukum secara pidana. Karena locus-nya ada di Saudi, kita akan bicarakan dengan aparatur hukum di Tanah Air,” tegas Wamenhaj.

Dahnil menyampaikan, pemerintah akan membuka informasi kasus ini secara resmi dan rinci kepada publik.

Menurut dia, tim juru bicara bersama Direktorat Jenderal Pengendalian, Inspektorat Jenderal, serta Bina Haji dan Umrah akan menyampaikan penjelasan detail, termasuk KBIHU yang diduga terlibat.

“Besok tim jubir, Direktorat Jenderal Pengendalian, Irjen, serta Bina Haji dan Umrah akan menyampaikan secara resmi dan detail mana saja KBIHU yang terlibat,” ujarnya.

Baca juga: Jemaah Haji Gelombang Kedua ke Madinah, Kemenhaj Siapkan Layanan Kepulangan

Wamenhaj sebut ada praktik tidak sehat dalam layanan haji

Dahnil juga menyoroti adanya praktik tidak sehat dalam ekosistem layanan haji.

Ia menilai praktik tersebut telah berlangsung secara sistematis.

Menurut Dahnil, pemerintah bersama Menteri Haji dan Umrah berkomitmen membenahi tata kelola haji meski langkah itu menimbulkan resistensi dari pihak-pihak tertentu.

“Banyak yang benci saya dengan Pak Menteri karena kartel haji ini sudah terlanjur sistematis. Kita butuh KBIHU yang jujur membimbing jemaah. Jangan jadikan jemaah sebagai komoditas,” kata Wamenhaj.

Dahnil menyayangkan dugaan penipuan tersebut dilakukan oleh pihak yang memahami agama dan fikih.

Ia menilai tindakan itu mencederai kepercayaan jemaah yang datang ke Tanah Suci untuk beribadah.

“Yang menjadi pelaku ini paham agama dan fikih. Kok tega melakukan hal seperti ini. Kita akan betul-betul kelola haji dengan akhlak yang tinggi dan ilmu yang tinggi juga. KBIHU yang mendukung umat, kami dukung penuh, dan jumlahnya sangat banyak. Jangan sampai karena oknum-oknum ini malah merusak KBIH yang serius membimbing umat,” ujarnya.

Jemaah diminta ikuti prosedur resmi

Dahnil menegaskan, pemerintah akan terus memperkuat pelindungan jemaah haji dari berbagai praktik penipuan.

Pelindungan itu mencakup layanan ibadah maupun kewajiban pembayaran DAM.

Ia mengimbau jemaah selalu mengikuti arahan resmi petugas dan tidak mudah percaya kepada pihak yang menawarkan layanan di luar prosedur resmi.

Kementerian Haji dan Umrah memastikan proses pemulangan jemaah haji Indonesia tetap berjalan, sekaligus memperkuat pengawasan agar jemaah mendapat layanan yang aman, tertib, dan sesuai ketentuan.

Baca juga: Bagasi Jemaah Haji Indonesia Tertinggal di Arab Saudi, Kemenhaj Pastikan Tetap Dikirim

Wamenhaj lepas kepulangan Kloter KNO 7

Dalam kesempatan yang sama, Dahnil melepas kepulangan jemaah haji Kloter KNO 7 di Bandara Internasional King Abdul Aziz, Jeddah.

Ia menyampaikan doa dan pesan agar jemaah kembali ke Tanah Air dengan membawa oleh-oleh terbaik dari Tanah Suci, yakni haji yang mabrur.

“Saya berharap jemaah haji membawa oleh-oleh yang kekal, yaitu haji yang mabrur. Semoga peradaban kita semakin membaik dan semoga perjalanan jemaah lancar. Kami juga sudah mendapat konfirmasi dari pihak maskapai, semoga tidak ada kendala teknis lagi,” ujar Wamenhaj.

Dahnil mengatakan, sebelumnya sempat terjadi kendala teknis yang membuat jemaah harus menunggu beberapa jam.

Namun, ia memastikan persoalan tersebut telah ditangani, termasuk koper jemaah yang sudah sampai kepada pemiliknya.

“Selama jemaah patuh kepada arahan petugas, prosesnya berjalan sangat tertib, mulai dari Arafah hingga fase pemulangan ini. Namun, semua tetap harus dikondisikan dengan baik. Saat ini, jemaah gelombang kedua sudah mulai bergerak ke Madinah, sehingga stamina mereka harus benar-benar dijaga. Yang kita khawatirkan adalah kondisi kesehatan yang menurun sehingga mengakibatkan tingkat kematian yang tinggi. Itu yang harus kita jaga,” tegasnya.