Kementerian Haji Disebut Langkah Transformatif untuk Pelayanan Jamaah

KOMPAS.com - Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Singgih Januratmoko menilai pengesahan undang-undang yang mengubah Badan Penyelenggara Haji (BPH) menjadi Kementerian Haji dan Umrah sebagai langkah transformatif yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas tata kelola dan pelayanan ibadah haji dan umrah bagi masyarakat Indonesia.

"Langkah ini merupakan wujud nyata keseriusan pemerintah dan DPR dalam merespons aspirasi serta tantangan yang dihadapi dalam penyelenggaraan haji dan umrah selama ini," ungkap Singgih dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (11/9/2025).

Setelah pengesahan Revisi UU No 8 tahun 2019 yang mengubah status BPH menjadi Kementerian Haji dan Umrah, Presiden Prabowo Subianto segera mengesahkan dan melantik Irfan Yusuf dan Dahniel Anzar Simanjuntak sebagai Menteri dan Wakil Menteri urusan Haji dan Umrah.

Baca juga: Menag Doakan Kementerian Haji Raih Kepuasaan Jemaah di Atas 90 Persen

Perubahan nomenklatur ini juga diikuti oleh langkah cepat Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB) yang langsung merumuskan susunan struktur dan organisasi kepegawaian di Kementerian Haji dan Umrah.

Singgih mengapresiasi langkah cepat KemenPANRB yang telah menyiapkan peraturan terkait struktur organisasi dan kepegawaian kementerian baru tersebut.

"Kesiapan KemenPANRB dalam menyusun regulasi kelembagaan adalah langkah krusial yang kami dukung penuh. Struktur organisasi yang jelas, ditopang oleh sumber daya manusia yang profesional dan memiliki integritas tinggi, merupakan prasyarat mutlak untuk mewujudkan tata kelola yang akuntabel, transparan, dan efisien," jelasnya.

Singgih optimistis kehadiran Kementerian Haji dan Umrah akan membawa berbagai perbaikan signifikan, mulai dari penyederhanaan birokrasi, percepatan proses, peningkatan kualitas pelayanan jemaah, hingga optimalisasi pengelolaan dana haji.

Ia juga menekankan pentingnya penguatan regulasi untuk melindungi jemaah umrah dari praktik-praktik yang tidak bertanggung jawab.

Baca juga: Indeks Kepuasan Haji 2025 Tembus 88,46, Layanan di Bandara Capai Skor Tertinggi 91,48

"Kami berharap, dengan status kementerian, seluruh proses penyelenggaraan ibadah haji dan umrah akan terintegrasi dengan lebih baik. Mulai dari pendaftaran, pembinaan, keberangkatan, hingga pelayanan di tanah suci. Tujuannya hanya satu, yaitu kedaulatan dan kenyamanan jemaah Indonesia. Kami di Komisi VIII DPR RI akan terus melakukan fungsi pengawasan yang ketat namun konstruktif untuk memastikan bahwa tujuan mulia undang-undang ini dapat terwujud secara nyata," tuturnya.

Singgih juga berharap agar seluruh pemangku kepentingan dapat bersinergi mendukung keberhasilan kementerian baru ini dalam mewujudkan haji dan umrah yang berkualitas dan bermartabat bagi seluruh rakyat Indonesia.