Prabowo Minta Biaya Haji Turun dan Waktu Tunggu Dipangkas Jadi 26 Tahun

KOMPAS.com — Presiden Prabowo Subianto menargetkan dua langkah besar dalam penyelenggaraan haji Indonesia: menurunkan biaya haji dan memangkas masa tunggu keberangkatan jemaah dari rata-rata 40 tahun menjadi 26 tahun.

Instruksi itu disampaikan Prabowo saat memimpin Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Senin (21/10), bertepatan dengan satu tahun pemerintahannya.

“Saya minta biaya haji harus terus turun. Bisa dengan efisiensi dan pelaksanaan yang bersih,” ujar Presiden Prabowo.

Kepala Negara menyampaikan bahwa penurunan biaya haji dapat dicapai dengan pengelolaan anggaran yang efisien, transparan, dan akuntabel di bawah Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) yang kini resmi menangani seluruh urusan penyelenggaraan ibadah haji.

Baca juga: Pemerintah Percepat Proses Lelang Kampung Haji Indonesia di Makkah

Prabowo juga menekankan pentingnya percepatan keberangkatan jemaah agar masa tunggu yang kini mencapai 40 tahun di beberapa provinsi bisa dikurangi secara signifikan menjadi 26 tahun.

“Kita optimistis ini bisa dilakukan. Sekarang sudah ada Kementerian Haji dan Umrah yang berdiri khusus menangani haji,” ucapnya.

Kemenhaj, Hasil Penyesuaian dengan Arab Saudi

Prabowo menjelaskan, pembentukan Kementerian Haji dan Umrah merupakan bentuk penyesuaian diplomatik dengan Pemerintah Arab Saudi, yang selama ini menilai bahwa urusan haji sebaiknya ditangani langsung oleh pejabat setingkat menteri.

“Kita mendirikan Kementerian Haji atas permintaan pemerintah Arab Saudi. Mereka bilang, ‘Kami urusan haji dengan Menteri Haji.’ Jadi, kita sesuaikan,” kata Prabowo.

Sebelum terbentuknya kementerian tersebut, urusan haji di Indonesia berada di bawah Badan Penyelenggara Haji (BPH).

Rencana “Kampung Indonesia” di Mekkah

Dalam kesempatan yang sama, Presiden Prabowo juga mengungkap kabar penting terkait kerja sama strategis Indonesia–Arab Saudi.

Untuk pertama kalinya, Arab Saudi membuka peluang bagi negara asing untuk membeli lahan di Tanah Suci.

Melalui kebijakan baru itu, pemerintah Indonesia tengah menyiapkan rencana pembangunan “Kampung Indonesia” di Kota Mekkah, yang akan menjadi pusat pelayanan dan pemondokan jemaah haji Indonesia di masa depan.

“Pemerintah Arab Saudi menawarkan sejumlah lahan strategis yang tidak jauh dari Masjidil Haram. Tapi pembelian dilakukan melalui lelang terbuka, dengan sekitar 90 entitas lain yang juga ikut bidding,” ujar Prabowo.

Presiden berharap Indonesia dapat memperoleh lahan tersebut sebagai bagian dari upaya jangka panjang untuk memperkuat pelayanan haji.

“Mudah-mudahan Menteri Agama nanti pimpin doa khusus agar kita bisa mendapatkannya,” tambahnya dengan nada berseloroh.

Baca juga: Indonesia dan Arab Saudi Sepakat Perketat Standar Kesehatan Jamaah untuk Haji 2026

Langkah Reformasi Tata Kelola Haji

Instruksi Presiden Prabowo ini menjadi bagian dari agenda besar reformasi tata kelola haji nasional yang transparan, efisien, dan berorientasi pelayanan jemaah.

Melalui pendekatan diplomatik dan efisiensi sistem keuangan haji, pemerintah menargetkan pelayanan haji Indonesia ke depan menjadi lebih profesional dan berdaya saing di dunia Islam.