Menag Nasaruddin Umar Tekankan Peran Agama dan Ekoteologi di Era Kecerdasan Buatan

KOMPAS.com-Menteri Agama Nasaruddin Umar menyoroti pentingnya ekoteologi serta peran agama dalam menjaga kesadaran kemanusiaan di tengah pesatnya perkembangan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI).

Hal itu ia sampaikan dalam sebuah konferensi internasional yang diselenggarakan Kementerian Wakaf Republik Arab Mesir.

Konferensi tersebut dihadiri Menteri Wakaf Mesir sekaligus Ketua Dewan Tertinggi Urusan Islam, Prof Dr Usamah Al-Sayyid Al-Azhari, serta para ulama, cendekiawan, intelektual, dan peneliti dari berbagai negara. Menteri Agama didampingi Direktur Penerangan Agama Islam Muchlis M Hanafi dan Tenaga Ahli Menteri Agama Bunyamin Yafid.

Baca juga: Peringatan Isra Mikraj, Menag: Jika Ada Masalah Rumah Tangga, Jangan Langsung ke Pengadilan

Dalam paparannya, Nasaruddin Umar terlebih dahulu menyampaikan salam dari Presiden Prabowo Subianto serta apresiasi kepada Presiden Mesir Abdel Fattah El-Sisi atas dukungannya terhadap penyelenggaraan konferensi tersebut.

Menag kemudian mengulas makna tanggung jawab manusia dalam perspektif Islam. Menurutnya, tanggung jawab manusia tidak hanya berkaitan dengan upaya mencari penghidupan, tetapi juga mengandung dimensi moral, amanah sosial, dan kesadaran untuk memakmurkan bumi.

“Dalam kerangka inilah kami menegaskan pentingnya ekoteologi, yakni cara pandang yang memahami relasi manusia dan lingkungan berdasarkan prinsip amanah serta tanggung jawab etis,” ujar Nasaruddin Umar di Mesir, Senin (19/1/2026), dalam rilis yang diterima KOMPAS.com.

Ia menegaskan bahwa dalam ajaran Islam, bumi bukanlah milik mutlak manusia, melainkan titipan Illahi.

Upaya memakmurkan bumi, kata dia, tidak dapat dilepaskan dari kewajiban menjaga keseimbangan lingkungan.

Profesi atau aktivitas yang merusak keseimbangan tersebut pada hakikatnya menyimpang dari tujuan ibadah dan makna pembangunan peradaban.

Baca juga: Menag Tinjau Progres Pembangunan Rumah Ibadah Lintas Agama di IKN

Menag juga menyambut pandangan Menteri Wakaf Mesir yang menempatkan pembangunan peradaban sebagai kewajiban Islam.

Ia sejalan dengan pemikiran cendekiawan Aljazair Malik bin Nabi yang menekankan bahwa peradaban bukan sekadar akumulasi materi, melainkan bangunan kemanusiaan dan moral yang utuh.

Menurut Nasaruddin, peradaban terbentuk dari relasi manusia, tanah, dan waktu, tetapi relasi tersebut tidak akan menghasilkan kemajuan tanpa dorongan moral dan spiritual yang mampu mengendalikan naluri manusia, memberi makna pada waktu, serta mengolah tanah menjadi nilai peradaban.

Atas dasar itu, ia menilai bahwa persoalan keterbelakangan dan kekosongan nilai tidak dapat diselesaikan dengan meniru teknologi atau mengimpor produk peradaban dari luar. Solusinya terletak pada perbaikan kualitas manusia dan pembaruan relasinya dengan nilai, waktu, dan kerja.

“Peradaban tidak akan bangkit kecuali ketika semangat keagamaan terjaga dalam nurani manusia, bukan sebagai ritual yang kaku, tetapi sebagai energi moral yang mengendalikan perilaku, membebaskan akal, dan mengarahkan naluri,” ujarnya.

Ia mengingatkan bahwa hilangnya nilai akan membuat naluri manusia berjalan tanpa kendali, yang pada akhirnya menghilangkan kompas etik dalam kehidupan sosial dan profesional.

Tantangan AI dan Penjagaan Kemanusiaan

Nasaruddin Umar menilai tantangan utama di era kecerdasan buatan bukan terletak pada kecanggihan algoritma, melainkan pada kemampuan manusia menjaga sisi kemanusiaannya.

Dunia, menurut dia, tidak hanya membutuhkan profesi yang cerdas secara teknis, tetapi juga beretika dan berlandaskan nurani.

Dalam konteks tersebut, peran agama menjadi sangat penting sebagai kompas moral bagi kemajuan, penjaga martabat manusia, serta pemberi makna terhadap kerja dan profesi di tengah perubahan yang cepat.

Ia menjelaskan bahwa Indonesia berupaya meneguhkan pemahaman tersebut dengan mengaitkan pendidikan keagamaan dan nilai profesional, sekaligus memperkuat etika kerja di lembaga negara dan masyarakat.

Baca juga: Menag Soroti Tantangan AI bagi Umat Beragama di Era Perubahan Cepat

Pemerintah, kata dia, juga memberi perhatian khusus pada isu kecerdasan buatan dan implikasinya terhadap wacana keagamaan serta otoritas pengetahuan.

Berbagai diskusi ilmiah yang melibatkan ulama dan pemikir Indonesia, lanjut Nasaruddin, menegaskan bahwa kecerdasan buatan tidak dapat menggantikan nurani keagamaan, ijtihad manusia, maupun rujukan etika.

AI harus diposisikan sebagai alat bantu, bukan sumber mandiri atau pengganti fatwa dan bimbingan keagamaan.

Menurutnya, tantangan sesungguhnya bukan terletak pada penggunaan AI dalam ranah agama, melainkan pada bagaimana teknologi tersebut diatur dan dikendalikan agar manusia tetap memimpin dengan akal, nilai, dan tanggung jawab etiknya.

Dalam konteks ini, otoritas keagamaan di era AI bukan bersifat teknis, melainkan ilmiah dan moral, yang memadukan teks, akal, realitas, serta maqashid syariah.

“Dunia hari ini tidak kekurangan orang pintar, tetapi kekurangan nilai yang menuntun kepintaran itu. Dunia tidak hanya memerlukan akal yang maju, tetapi juga akhlak yang kokoh dan tanggung jawab peradaban,” pungkas Nasaruddin Umar.