Viral “War Tiket Haji”, Wamenhaj Tegaskan Bukan Kebijakan dan Masih Wacana

KOMPAS.com-Wakil Menteri Haji dan Umrah (Wamenhaj) RI Dahnil Anzar Simanjuntak menegaskan bahwa konsep “war tiket haji” masih sebatas wacana.

Pernyataan tersebut disampaikan saat penutupan Rakernas Kementerian Haji dan Umrah di Asrama Haji Cipondoh, Tangerang, Jumat (10/4/2026).

Pemerintah saat ini tengah mengkaji berbagai opsi transformasi perhajian untuk mengatasi antrean panjang.

Salah satu wacana yang muncul adalah sistem pembelian tiket langsung atau perebutan tiket haji.

Baca juga: Pemerintah Bentuk Satgas Haji Ilegal, Targetkan Penipuan dan Visa Ilegal

Bukan Kebijakan Tahun Ini

Dahnil menekankan bahwa wacana tersebut bukan kebijakan yang akan diterapkan dalam waktu dekat.

“(War Ticket) itu bukan kebijakan tahun ini, jadi jangan salah. Itu bukan kebijakan tahun ini, itu adalah wacana kita,” ujar Dahnil, dilansir dari Antara.

Ia menjelaskan bahwa istilah “war tiket haji” muncul sebagai bagian dari upaya mencari solusi untuk memperpendek masa tunggu haji.

Saat ini, rata-rata antrean haji di Indonesia mencapai sekitar 26,4 tahun.

Baca juga: Menhaj Wacanakan Sistem Haji Tanpa Antrean, Singgung “War Tiket Haji”

Upaya Transformasi Sistem Perhajian

Pemerintah sedang merumuskan langkah-langkah transformasi agar antrean haji dapat dipersingkat, bahkan diupayakan untuk dihilangkan.

“Ini bukan kebijakan, ini adalah upaya yang sedang kita cari untuk melakukan transformasi perhajian kita supaya kita bisa memperpendek antrian bahkan meniadakan antrian,” ujar Dahnil.

Namun, pemerintah juga mempertimbangkan dampak kebijakan terhadap calon jemaah yang sudah lebih dulu mendaftar.

Formulasi kebijakan harus dilakukan tanpa merugikan mereka yang telah menunggu dalam antrean panjang.

Pro dan Kontra di Masyarakat

Wacana “war tiket haji” memunculkan beragam respons di masyarakat, terutama di media sosial.

Sebagian pihak menilai sistem tersebut berpotensi menyulitkan masyarakat di daerah yang belum memiliki akses teknologi digital yang memadai.

Selain itu, muncul kekhawatiran terkait nasib calon jemaah yang telah menunggu puluhan tahun serta potensi praktik percaloan.

Baca juga: Wamenhaj: Jemaah Haji Bebas Kenaikan Avtur, Negara Bayar dari APBN

Dukungan dan Alasan Penerapan

Di sisi lain, terdapat pihak yang mendukung wacana tersebut sebagai solusi untuk mengurangi antrean haji.

Pendukung menilai sistem ini dapat memberi peluang bagi jemaah lanjut usia untuk berangkat lebih cepat.

Selain itu, konsep tersebut juga dinilai mencerminkan prinsip istithaah atau kemampuan berhaji dari sisi fisik, mental, dan finansial.

Masih Tahap Kajian Awal

Dahnil menegaskan bahwa wacana “war tiket haji” masih dalam tahap awal dan belum dibahas secara mendalam oleh pemerintah.

“Nah salah satu yang sekarang lagi kami pikir, kami sedang memformulasikan itu tadi istilahnya War Ticket,” ujar Dahnil.

Pemerintah akan terus mengkaji berbagai opsi sebelum mengambil keputusan terkait perubahan sistem penyelenggaraan haji di Indonesia.