KOMPAS.com - Pemerintah terus mendorong pondok pesantren menjadi pusat lahirnya wirausaha baru dan penggerak ekonomi kerakyatan.
Upaya tersebut salah satunya dilakukan melalui penguatan koperasi pesantren, pelatihan vokasi, hingga bantuan modal usaha bagi santri dan alumni pesantren.
Hal itu mengemuka dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) dan Expo 2026 Induk Koperasi Pondok Pesantren yang digelar di Gedung SME Tower–SMESCO Indonesia, Jakarta Selatan, Rabu (20/5/2026).
Kegiatan bertema “Modernisasi Koperasi Pondok Pesantren untuk Pertumbuhan Ekonomi Nasional dan Pemerataan Kesejahteraan Rakyat” tersebut dihadiri sejumlah tokoh nasional, pengurus koperasi, pelaku UMKM, hingga perwakilan kementerian.
Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kementerian Ketenagakerjaan, Indah Anggoro Putri, mengatakan pemerintah memiliki komitmen memperkuat ekosistem kewirausahaan di lingkungan pesantren.
Menurutnya, pesantren memiliki potensi besar dalam mencetak sumber daya manusia unggul sekaligus pelaku usaha baru yang mampu bersaing di pasar nasional maupun global.
“Pondok pesantren di seluruh Indonesia memiliki banyak produk unggulan yang harus kita dorong agar bisa go global,” ujar Indah dalam sambutannya.
Baca juga: 61 Pesantren NU di Purworejo Belajar Ubah Sampah Jadi Sumber Ekonomi
Ia menjelaskan, pemerintah saat ini terus meningkatkan rasio kewirausahaan nasional sebagai salah satu syarat menuju negara maju.
Saat ini, rasio wirausaha Indonesia disebut meningkat dari target 3,1 persen menjadi sekitar 3,9 persen atau setara 56 juta pelaku usaha.
Karena itu, pesantren dinilai dapat menjadi salah satu motor penting dalam mencetak entrepreneur baru, terutama melalui penguatan pelatihan kerja dan pemberdayaan ekonomi santri.
Indah mengungkapkan, Kementerian Ketenagakerjaan telah membangun sekitar 3.000 Balai Latihan Kerja (BLK) komunitas di pondok pesantren sejak 2019.
Infrastruktur tersebut diharapkan dapat dimanfaatkan secara optimal untuk meningkatkan keterampilan santri di berbagai bidang.
“Kami berharap 3.000 BLK komunitas di pesantren ini bisa diaktifkan dan menjadi program strategis Inkopontren untuk melahirkan SDM berkualitas,” katanya.
Baca juga: Menag Nasaruddin: Pesantren Harus Jadi Ruang Paling Aman bagi Anak
Melalui pelatihan vokasi tersebut, santri tidak hanya dibekali keterampilan kerja, tetapi juga diarahkan menjadi pelaku usaha mandiri.
Pemerintah, lanjut Indah, juga menyiapkan bantuan modal usaha bagi peserta pelatihan yang ingin membangun usaha setelah menyelesaikan pendidikan keterampilan.
“Pasca pelatihan, anak-anak diberikan bantuan modal. Tahap awal sekitar Rp 5 juta. Ketika usahanya berkembang, mereka bisa mengajukan program tenaga kerja mandiri lanjutan hingga Rp 15 juta,” ujarnya.
Menurut dia, bantuan tersebut diharapkan mampu menjadi stimulus bagi lahirnya pelaku usaha baru dari lingkungan pesantren.
Selain itu, pelatihan yang diberikan juga dilengkapi sertifikasi kompetensi agar santri memiliki daya saing di dunia kerja maupun industri usaha.
Ketua Umum Induk Koperasi Pondok Pesantren, KH Marsudi Syuhud, mengatakan pesantren memiliki potensi ekonomi yang sangat besar karena jumlah pondok pesantren di Indonesia mencapai sekitar 42 ribu.
Menurutnya, potensi tersebut harus diarahkan untuk menciptakan kemandirian ekonomi umat melalui pengembangan koperasi, usaha produktif, dan kewirausahaan santri.
“Kita ingin lulusan pondok pesantren menjadi penggiat ekonomi. Negara yang kuat adalah negara yang memiliki jumlah entrepreneur atau pengusaha yang besar,” kata Kiai Marsudi.
Baca juga: Sanksi Maksimal untuk Pelaku Kekerasan Seksual di Pesantren, MUI Serukan Pengawasan Ketat
Ia juga menegaskan bahwa santri, ustadz, dan kiai harus mulai mengubah pola pikir agar tidak hanya menjadi penerima bantuan sosial, tetapi mampu menjadi pengusaha dan pembuka lapangan kerja.
Sementara itu, Ketua Umum Dewan Koperasi Indonesia Bambang Haryadi menilai pesantren memiliki posisi strategis dalam membangun ekonomi rakyat berbasis koperasi.
Menurutnya, koperasi pesantren perlu diperkuat melalui akses permodalan, digitalisasi, pelatihan manajemen, hingga perluasan pasar agar mampu bersaing dengan korporasi nasional maupun internasional.
“Koperasi pesantren harus aktif, kreatif, dan cermat melihat peluang agar mampu menciptakan lapangan pekerjaan,” ujar Bambang.
Ia juga menekankan pentingnya modernisasi dan revitalisasi koperasi pesantren agar sejalan dengan program pemerintah dalam pengembangan koperasi syariah dan pemberdayaan ekonomi desa.
Rakernas dan Expo Inkopontren 2026 turut menghadirkan pameran produk pesantren, business meeting, serta talkshow sebagai upaya memperluas jejaring bisnis dan memperkuat kolaborasi ekonomi antar-pesantren di Indonesia.
KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang