Kemenag Alokasikan Rp 1,6 Triliun KIP Kuliah 2026 untuk PTKN, Dorong Beasiswa Mahasiswa Asing

KOMPAS.com-Kementerian Agama mengalokasikan anggaran Program Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP Kuliah) sebesar Rp 1,6 triliun pada 2026 bagi mahasiswa Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri (PTKN).

Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Kamaruddin Amin meminta PTKN memanfaatkan anggaran tersebut tidak hanya bagi mahasiswa dalam negeri, tetapi juga mulai mengalokasikan beasiswa untuk mahasiswa asing serta memperkuat peran sosial kampus.

Arahan tersebut disampaikan Kamaruddin saat membuka kegiatan Koordinasi Program KIP Kuliah di Jakarta pada 13–15 Januari 2026 yang diikuti para Wakil Rektor atau Wakil Ketua Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama PTKN se-Indonesia.

Baca juga: Kemenag Salurkan Rp 171,3 Miliar KIP Kuliah 2025 untuk 25.964 Mahasiswa PTK

Alokasi KIP Kuliah 2026 dan Arah Kebijakan Kemenag

Kamaruddin menilai pemberian beasiswa bagi mahasiswa asing merupakan langkah strategis yang dapat memberi dampak jangka panjang bagi perguruan tinggi dan Indonesia.

“Kenapa banyak orang Indonesia kuliah di Universitas Al Azhar, karena di sana kuliahnya gratis dengan beasiswa dan biaya hidup yang murah,” ujar Kamaruddin di Jakarta, Kamis (15/1/2026), dilansir dari laman Kemenag.

Menurut dia, Indonesia memiliki peluang besar untuk berkembang sebagai destinasi pendidikan Islam dunia.

Ia menyebutkan, berdasarkan pandangan sejumlah peneliti di Inggris, terdapat tiga universitas yang memiliki pengaruh besar di dunia Islam, yakni Universitas Al Azhar, Universitas Madinah, dan Universitas Internasional Iran.

Baca juga: ISNU Salurkan Bantuan UKT untuk 51 Mahasiswa Korban Banjir Aceh Tamiang

Dorongan Beasiswa Mahasiswa Asing dan Kepedulian Sosial Kampus

Selain mendorong internasionalisasi kampus, Kamaruddin juga menekankan pentingnya kehadiran PTKN dalam menjawab persoalan sosial di lingkungan sekitar kampus.

“Mungkin di sekitar kampus banyak keluarga yang kurang mampu, maka PTKN harus hadir memikirkan mereka, salah satunya dengan beasiswa,” kata Kamaruddin di hadapan sekitar 120 peserta Rakor KIP Kuliah Nasional.

Menurut dia, perguruan tinggi tidak cukup hanya menjalankan fungsi akademik, tetapi juga harus memberi dampak nyata bagi masyarakat.

“Perguruan tinggi harus memberi dampak kepada masyarakat, di tengah kebutuhan masyarakat yang kian kompleks,” ujarnya.

Alumnus program doktoral Universitas Bonn, Jerman, itu juga mendorong pimpinan PTKN mencari sumber pendanaan alternatif selain Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Sumber pendanaan tersebut antara lain dapat berasal dari uang kuliah tunggal (UKT), kerja sama riset dengan dunia industri, dukungan alumni, serta pengembangan dana abadi pendidikan atau endowment fund.

Menurut Kamaruddin, wakaf memiliki potensi besar untuk dikembangkan sebagai bagian dari dana abadi di perguruan tinggi keagamaan Islam.

Baca juga: Menag Nasaruddin Umar Jadi “Bapak Angkat” Mahasiswa Terdampak Banjir di Aceh

Peran Puspenma dan Pengelolaan Beasiswa Kemenag

Sementara itu, Kepala Pusat Pembiayaan Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Puspenma) Sekretariat Jenderal Kementerian Agama Ruchman Basori menjelaskan bahwa Puspenma berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Agama melalui Sekretaris Jenderal.

Ruchman mengatakan Puspenma memiliki tugas menangani pembiayaan pendidikan strategis, khususnya yang berkaitan dengan pengembangan sumber daya manusia.

Ia menyebutkan, sejak Oktober 2024, pengelolaan KIP Kuliah dan Program Indonesia Pintar (PIP) pendidikan dasar dan menengah keagamaan menjadi kewenangan Puspenma.

“Koordinasi KIP Kuliah sangat penting untuk menata ulang penyelenggaraan program agar profesional, transparan, dan akuntabel, karena nilainya mencapai Rp 1,6 triliun,” kata Ruchman.

Ia menambahkan, pada 2025 Puspenma menyalurkan anggaran KIP Kuliah sebesar Rp 39,679 miliar kepada 6.012 mahasiswa.

Pada tahun yang sama, Beasiswa Indonesia Bangkit disalurkan kepada 1.029 penerima, serta didukung anggaran riset sebesar Rp 50 miliar.

Ruchman menekankan pentingnya kolaborasi antara direktorat pendidikan lintas agama di Kementerian Agama dengan pimpinan PTKN dalam menjalankan misi memperluas akses pendidikan bagi mahasiswa dari keluarga kurang mampu.