KOMPAS.com – Pondok pesantren tak lagi hanya dipandang sebagai pusat pendidikan agama. Di tengah dorongan pemerintah membangun ekonomi kerakyatan berbasis koperasi, pesantren kini mulai diproyeksikan menjadi bagian penting dalam rantai pasok nasional, mulai dari penyedia bahan pangan hingga penggerak ekonomi digital umat.
Induk Koperasi Pondok Pesantren (Inkopontren) bahkan tengah menyiapkan ekosistem besar yang menghubungkan koperasi pesantren, Koperasi Desa Merah Putih, pelaku UMKM, hingga dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Di balik langkah tersebut, tersimpan ambisi besar: membangun kemandirian ekonomi umat berbasis pesantren.
Wakil Ketua Inkopontren, KH Suharisto mengatakan pesantren akan disinergikan dengan Program Koperasi Desa Merah Putih melalui penguatan rantai pasok pangan dan kebutuhan harian.
“Beberapa yang progres sedang berjalan itu dapur-dapur MBG yang di bawah koordinasi Inkopontren. Tentu bahan baku yang dihasilkan itu disuplai dari pelaku-pelaku usaha, baik yang tertampung di koperasi desa Merah Putih ataupun juga yang ada di pesantren-pesantren,” ujar Suharisto usai Rapat Kerja Nasional Inkopontren 2026 di Jakarta Selatan, Rabu (20/5/2025).
Baca juga: Produk Pesantren Didorong Go Global, dari Batik hingga Sarung
Selama ini pesantren lebih sering diposisikan sebagai penerima bantuan sosial atau lembaga pendidikan berbasis keagamaan.
Namun dalam skema baru yang sedang disusun, pesantren justru ditempatkan sebagai pelaku utama ekonomi.
Menurut Suharisto, koperasi pesantren atau kopontren nantinya akan menjadi bagian dari supply chain kebutuhan harian pesantren sekaligus mendukung ekosistem ekonomi desa.
“Pesantren itu selain sebagai penerima manfaat, juga sebagai pelaku usaha,” katanya.
Konsep tersebut dijalankan melalui program Indonesia Santripreneur Care (ISC), sebuah gerakan pemberdayaan ekonomi santri yang dirancang dari hulu hingga hilir.
Program ini mencakup pelatihan sumber daya manusia, inkubasi bisnis, penguatan permodalan, hingga digital marketing berbasis platform mandiri.
Gerakan ISC tidak hanya berfokus pada pengembangan usaha konvensional, tetapi juga menyiapkan santri agar mampu masuk ke dunia ekonomi modern dan digital.
Dalam skema itu, Inkopontren menggandeng sejumlah kementerian, seperti Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Koperasi, dan Kementerian UMKM.
Kementerian Ketenagakerjaan berperan dalam peningkatan keterampilan dan pelatihan vokasi santri, sementara Kementerian Koperasi membantu inkubasi bisnis serta akses pembiayaan.
“Dari mulai up-skilling SDM, inkubasi bisnis, sampai digital marketing itu kita siapkan. Harapannya nanti kita punya platform sendiri,” ungkap Suharisto.
Ia menyebut jumlah santri di Indonesia yang mencapai hampir 12 juta orang merupakan potensi pasar besar yang selama ini belum sepenuhnya terhubung dalam ekosistem ekonomi nasional.
Oleh karena itu, Inkopontren mulai menyiapkan sistem pemasaran digital berbasis komunitas pesantren.
Baca juga: KH Marsudi Dorong Pesantren Ciptakan Legacy untuk Generasi Penerus
Pengembangan ekonomi pesantren yang dilakukan Inkopontren tidak hanya berhenti pada distribusi bahan pangan.
Berbagai unit usaha mulai dibangun di lingkungan pesantren, mulai dari sektor pertanian, peternakan, produk konsumsi, hingga industri kecil.
Salah satu yang sedang dipersiapkan adalah produk “Kecap Santri”, yang disebut menjadi salah satu produk pabrikasi pertama hasil pengembangan unit usaha pesantren.
“Produk-produk yang sudah dihasilkan dari kita ini selain dari farming di lingkungan pondok, juga kemampuan vokasi seperti mekanik, administrasi, dan lain-lain. Sekarang Inkopontren juga sedang mempersiapkan kecap santri,” jelasnya.
Langkah tersebut memperlihatkan bahwa pesantren mulai bergerak menuju model ekonomi produktif yang lebih modern dan berorientasi pasar.
Salah satu target terbesar Inkopontren adalah membangun platform digital sendiri untuk menghubungkan produk-produk pesantren dengan pasar yang lebih luas.
Suharisto menyebut digitalisasi menjadi tahapan akhir dari program Indonesia’s Entrepreneur Care (ISC) setelah peningkatan SDM dan penguatan usaha dilakukan.
“Bagaimana kita punya blockchain sendiri, bagaimana kita punya platform sendiri,” katanya.
Meski demikian, ia menegaskan Inkopontren tidak ingin terburu-buru masuk pasar ekspor tanpa kesiapan produksi yang matang.
Menurutnya, fokus utama saat ini adalah membangun kontinuitas produk dan memperkuat pasar internal pesantren terlebih dahulu.
“Kalau sudah punya kualitas dan kontinuitas produk, baru kita melangkah ke ekspor,” ujarnya.
Baca juga: Pesantren Didorong Cetak Wirausaha Baru, Kemenaker Siapkan Modal Rp 15 Juta
Saat ini jaringan Inkopontren telah memiliki 20 Pusat Koperasi Pondok Pesantren (Puskopontren) yang tersebar di berbagai provinsi di Indonesia.
Dari pusat koperasi tingkat wilayah itu, jaringan kemudian tersambung langsung ke koperasi-koperasi pondok pesantren di daerah.
Skema tersebut membuat ekosistem ekonomi pesantren mulai terhubung dari tingkat pusat hingga akar rumput.
“Dari Puskopontren di tingkat provinsi itu kemudian langsung kepada pondok-pondok pesantren, kopontren namanya,” tutur Suharisto.
Ke depan, jaringan ini diharapkan menjadi tulang punggung ekonomi umat berbasis koperasi syariah dan komunitas pesantren.
Gagasan membangun ekonomi pesantren sebenarnya bukan hal baru dalam sejarah Islam di Indonesia.
Penguatan koperasi pesantren dinilai bukan sekadar proyek ekonomi, tetapi juga bagian dari upaya memperkuat kesejahteraan umat secara kolektif.
Di tengah tantangan ekonomi modern, pesantren kini perlahan berubah menjadi pusat kewirausahaan baru yang memadukan nilai keislaman, pemberdayaan sosial, dan teknologi digital.
Jika ekosistem ini berhasil berkembang, pesantren bukan hanya menjadi tempat mencetak santri, tetapi juga melahirkan pelaku usaha, penggerak koperasi, hingga produsen produk halal berbasis komunitas.
KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang