MUBES NU DIY Dorong Reformasidi Tubuh NU, Soroti Kepemimpinan hingga Kemandirian Organisasi

KOMPAS.com - Musyawarah Besar (MUBES) Nahdlatul Ulama Daerah Istimewa Yogyakarta (NU DIY) mendorong reformasi menyeluruh di tubuh Nahdlatul Ulama menjelang berakhirnya masa kepengurusan PBNU periode 2021-2026.

Hal ini adalah tuntutan yang merupakan hasil Musyawarah Warga NU Yogyakarta ini digelar di Pondok Pesantren Bumi Cendekia, Yogyakarta, Minggu (31/5/2026).

Dalam siaran pers yang dirilis di Yogyakarta, MUBES NU DIY menyampaikan sejumlah kritik terhadap arah organisasi sekaligus menawarkan agenda perubahan yang dinilai penting untuk masa depan NU.

Baca juga: Soal Konsesi Tambang, Gus Yahya Tegaskan PBNU Tak Mau Jadi Naga ke-10

Reformasi yang diusulkan mencakup aspek kepemimpinan, tata kelola organisasi, kemandirian ekonomi, hingga penguatan peran generasi muda.

Mereka menilai NU perlu kembali meneguhkan jati dirinya sebagai organisasi keagamaan yang berorientasi pada kemaslahatan umat dan kepentingan publik.

Baca juga: PBNU Gelar PD-PKPNU di Bina Insan Mulia, Siapkan Santri Jadi Penggerak NU di 16 Negara

MUBES NU DIY Nilai Kepemimpinan PBNU Gagal Menjaga Kemandirian Organisasi

MUBES NU DIY menilai kepemimpinan PBNU periode 2021-2026 belum berhasil mengemban amanat jamaah secara optimal.

Dalam pernyataannya, mereka menyebut kepemimpinan saat ini gagal menjaga marwah organisasi serta kemandirian NU dari berbagai kepentingan politik dan ekonomi.

Karena itu, MUBES NU DIY mendorong lahirnya kepemimpinan baru yang dinilai lebih amanah, mampu memulihkan keutuhan jam'iyah, serta tidak memiliki konflik kepentingan dengan kekuatan politik, ekonomi, maupun sosial lainnya.

“NU perlu membuka jalan lahirnya kepemimpinan baru yang amanah, mampu memulihkan keutuhan jam’iyyah, mengabdikan keseluruhan waktunya untuk NU, dan tidak memiliki konflik kepentingan dengan kekuatan politik, ekonomi, sosial lain,” tulis rilis tersebut.

MUBES NU DIY Minta Kembalikan NU sebagai Gerakan Nilai dan Khidmah

Selain pergantian kepemimpinan, MUBES NU DIY menekankan pentingnya mengembalikan NU sebagai gerakan nilai yang berpijak pada ajaran Islam, tradisi pesantren, dan kerja sosial di tengah masyarakat.

Menurut mereka, organisasi tidak boleh menjadi tujuan akhir, melainkan sarana untuk menghadirkan nilai-nilai Islam, keadilan sosial, kebangsaan, serta kemaslahatan umat dalam kehidupan sehari-hari.

“Nilai Islam, iman, ihsan, tasawuf, syariat, makrifat, keadilan, dan kebangsaan harus diterjemahkan menjadi kerja sosial yang nyata. NU perlu meneguhkan kembali perannya sebagai penjaga tradisi Islam yang utuh di tengah dunia yang semakin fragmentatif, dengan menghadirkan kembali kesatuan antara spiritualitas, ilmu pengetahuan, akhlak, keadilan sosial, dan kehidupan sehari-hari sebagaimana diwariskan dalam tradisi pesantren,” dikutip dari rilis tersebut.

MUBES juga menilai NU perlu kembali memperkuat perannya sebagai penjaga tradisi Islam yang utuh di tengah tantangan dunia yang semakin kompleks dan terfragmentasi.

Dorong Penguatan Kemandirian dan Kritis terhadap Kekuasaan

Salah satu poin penting yang disampaikan adalah perlunya memperkuat kemandirian organisasi dengan bertumpu pada kekuatan jamaah dan prinsip kemaslahatan.

MUBES NU DIY menegaskan bahwa konsep maslahat tidak hanya diukur dari pertumbuhan ekonomi atau keberhasilan proyek tertentu, tetapi juga mencakup keadilan sosial, keadilan ekologis, dan perlindungan kepentingan masyarakat dalam jangka panjang.

Dalam konteks tersebut, mereka mengusulkan agar konsesi tambang yang diberikan kepada NU dikembalikan kepada negara sebagai langkah untuk menjaga independensi organisasi.

Selain itu, NU juga didorong untuk tetap menjaga nalar kritis terhadap kebijakan negara. Menurut mereka, sikap kritis diperlukan tidak hanya demi menjaga independensi organisasi, tetapi juga untuk kepentingan bangsa secara luas.

MUBES NU DIY Usulkan Reformasi Sistem Kepemimpinan NU

MUBES NU DIY juga mengajukan perubahan dalam sistem pemilihan kepemimpinan organisasi.

Mereka mengusulkan model kepemimpinan kolektif-kolegial melalui mekanisme Ahlul Halli wal Aqdi (AHWA), bukan sistem pemilihan langsung oleh seluruh pemilik suara.

Dalam skema tersebut, muktamar memilih anggota AHWA yang kemudian menunjuk presidium untuk mengelola organisasi. MUBES juga mengusulkan keterwakilan perempuan dalam struktur AHWA sebagai bagian dari pembaruan tata kelola organisasi.

Selain itu, mereka mengusulkan pembentukan birokrasi permanen di lingkungan PBNU yang dipimpin oleh sekretaris jenderal profesional guna menjamin keberlanjutan program lintas periode kepengurusan.

Dorong Penguatan Peran Generasi Muda dan Perempuan

MUBES NU DIY menilai generasi muda dan perempuan masih belum mendapatkan ruang yang memadai dalam pengambilan keputusan strategis organisasi.

Karena itu, mereka mendorong peningkatan partisipasi generasi muda secara lebih setara dan bermakna, baik dalam proses kaderisasi maupun pengambilan kebijakan.

Agenda yang diusulkan meliputi pengembangan kurikulum kaderisasi yang relevan dengan tantangan zaman, transformasi digital organisasi, penguatan konten edukatif, pengembangan kewirausahaan, hingga sistem manajemen talenta berbasis keahlian dan dampak sosial.

Tata Kelola Organisasi dan Ekonomi Harus Lebih Transparan

Dalam bidang kelembagaan, MUBES NU DIY meminta penataan hubungan antara NU, badan otonom (banom), dan jamaah agar lebih efektif, akuntabel, serta berorientasi pada kemaslahatan bersama.

Mereka juga mendorong penguatan tata kelola aset dan keuangan organisasi secara profesional, transparan, dan akuntabel. Upaya tersebut dinilai penting untuk memperkuat kemandirian ekonomi NU melalui pengelolaan badan usaha milik NU (BUMNU) dan penguatan sistem pendayagunaan dana umat.

Minta NU Tegaskan Dukungan terhadap Palestina

Di tingkat global, MUBES NU DIY menilai NU perlu memperjelas posisi ideologisnya terkait perjuangan rakyat Palestina.

Menurut mereka, isu Palestina merupakan bagian dari amanat anti-penjajahan, maqashid syariah, dan nilai kemanusiaan universal yang selama ini menjadi bagian dari perjuangan NU.

Karena itu, setiap hubungan atau keterlibatan dengan pihak yang memiliki afiliasi terhadap agenda pro-Israel harus diarahkan untuk mendukung kepentingan dan perjuangan rakyat Palestina.

Seruan Perubahan untuk Masa Depan NU

Melalui 12 poin rekomendasi yang disampaikan, MUBES NU DIY menegaskan bahwa reformasi organisasi diperlukan agar NU tetap menjadi kekuatan moral, sosial, dan keagamaan yang dekat dengan jamaah.

Mereka berharap perubahan tersebut dapat memperkuat kemandirian organisasi, memperluas partisipasi warga, serta memastikan NU tetap berorientasi pada kemaslahatan umat dan kepentingan publik di tengah berbagai tantangan zaman.