MUI dan Ditjen Pajak Sepakat Perkuat Pajak Berkeadilan demi Lindungi Masyarakat Kecil

KOMPAS.com-Kebutuhan menghadirkan kebijakan pajak yang tidak membebani masyarakat kecil mendorong Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) bertemu dalam sesi dialog di Kantor MUI, Jakarta, pada Jumat (28/11/2025).

Dilansir dari laman MUI, Ketua MUI Bidang Fatwa Prof KH Asrorun Niam Sholeh menerima kunjungan Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Bimo Wijayanto beserta jajaran pimpinan DJP dalam pertemuan yang berlangsung pukul 16.40 hingga 18.00 WIB.

Asrorun Niam didampingi Sekjen MUI Buya Amirsyah Tambunan, Ketua MUI Bidang Informasi, Komunikasi, dan Digitalisasi KH Masduki Baidlowi, Ketua Bidang Hukum Dr Wahidudin Adams, serta unsur pimpinan Komisi Fatwa MUI Prof Abdurrahman Dahlan dan KH Miftahul Huda.

Baca juga: MUI Serukan Sholat Gaib untuk Korban Banjir Bandang dan Longsor di Sumatera

Pihak DJP hadir melalui Sekretaris DJP Sigit Danang Joyo, Direktur P2Humas Rosmauli, Direktur KITSD Belis Siswanto, Direktur Transformasi Proses Bisnis Imam Arifin, dan Direktur Peraturan Perpajakan II Heri Kuswanto.

Agenda diskusi berfokus pada penguatan konsep pajak berkeadilan sebagai upaya memastikan kebijakan perpajakan tidak menambah beban masyarakat kecil.

Pertemuan tersebut juga melanjutkan pembahasan atas Fatwa Pajak Berkeadilan yang ditetapkan MUI dalam Munas XI pada 22 November 2025.

Prof Asrorun Niam menegaskan bahwa pajak merupakan instrumen negara dalam menghadirkan kesejahteraan rakyat dan keberlanjutan pembangunan.

“Pajak adalah instrumen penting negara untuk menghadirkan kesejahteraan publik. Namun, pemungutannya harus menegakkan asas keadilan, proporsional, dan tidak membebani masyarakat kecil,” ujar Asrorun Niam.

Baca juga: MUI Tegaskan Nikah Siri Sah secara Agama tapi Diharamkan karena Timbulkan Mudarat

Dia menambahkan bahwa fatwa tersebut disusun sebagai kontribusi keilmuan dan moral untuk memperkuat tata kelola perpajakan agar lebih transparan dan berkeadilan.

Pembahasan berjalan sangat konstruktif karena MUI dan DJP memiliki pandangan searah mengenai pentingnya keberpihakan sistem pajak terhadap kelompok berpenghasilan rendah.

Diskusi turut menekankan perlunya optimalisasi kontribusi pajak dari kelompok dengan kekayaan besar agar beban fiskal tidak bertumpu pada masyarakat berpendapatan rendah.

“Salah satu fokus penting yang kami soroti adalah perlunya keberpihakan dalam struktur pajak. Mereka yang memiliki kekayaan besar harus memberikan kontribusi pajak yang juga besar, sehingga beban negara tidak hanya dipikul oleh masyarakat berpenghasilan rendah,” katanya.

Baca juga: Fatwa Pajak Berkeadilan MUI: Pajak Rumah dan Sembako Dinilai Tidak Adil

Task Force Bersama

Pertemuan menghasilkan kesepakatan pembentukan task force bersama antara MUI dan DJP sebagai langkah konkret memperkuat kebijakan perpajakan berkeadilan.

Task force tersebut akan mengkaji rekomendasi fatwa, menyusun perbaikan teknis, dan mengarahkan langkah kebijakan agar sistem perpajakan semakin adil, akuntabel, dan selaras dengan nilai keislaman.

Asrorun Niam menegaskan komitmen MUI mendampingi pemerintah dalam penguatan kebijakan perpajakan yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

“MUI berkomitmen mendampingi pemerintah dalam memastikan kebijakan perpajakan berjalan secara adil, transparan, dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Sinergi ini penting untuk memperkuat fondasi ekonomi nasional,” katanya.

Pertemuan ditutup dengan komitmen melanjutkan diskusi teknis sebagai bagian dari penguatan sistem perpajakan nasional yang berpihak pada masyarakat kecil.