Mukernas MUI 2026: Satukan Langkah, Kuatkan Aksi untuk Umat

KOMPAS.com — Majelis Ulama Indonesia (MUI) menggelar Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) I Tahun 2026 di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Kamis (12/2/2026).

Forum ini difokuskan pada konsolidasi nasional, penajaman program kerja, penguatan peran pelayanan umat, serta respons terhadap isu kemanusiaan global.

Mukernas berlangsung satu hari dengan agenda rapat pleno dan sidang komisi organisasi serta komisi program kerja, diikuti unsur Dewan Pimpinan, Dewan Pertimbangan, komisi dan lembaga, MUI provinsi, serta perwakilan organisasi kemasyarakatan Islam.

Ketua Steering Committee Mukernas, Sudarnoto Abdul Hakim, mengatakan forum ini merupakan tindak lanjut hasil Musyawarah Nasional MUI sebelumnya yang telah menetapkan kepengurusan baru dan sejumlah program strategis.

“Hasil-hasil Musyawarah Nasional perlu ditindaklanjuti agar program-program yang telah diamanatkan dalam keputusan Munas itu bisa diimplementasikan dengan baik,” kata Sudarnoto.

Ia menyebut Mukernas kali ini menjadi ajang koordinasi nasional untuk memperkuat pelayanan umat dan mendorong MUI menjadi lembaga yang semakin profesional, modern, dan terbuka.

Baca juga: Ma’ruf Amin Ungkap Misi DSN MUI Kawal Muamalah Syariah

 Menurut dia, tantangan yang dihadapi umat dan bangsa ke depan semakin kompleks sehingga diperlukan penyatuan gerak organisasi.

Sudarnoto menjelaskan Mukernas diikuti 287 peserta aktif, terdiri dari unsur Dewan Pimpinan MUI, Dewan Pertimbangan, komisi dan lembaga, MUI provinsi, serta ormas Islam.

Selain sidang komisi, agenda juga dilanjutkan dengan pertemuan khusus Dewan Pimpinan MUI bersama pengurus MUI provinsi pada malam hari sebagai bagian dari konsolidasi nasional.

Ketua Umum MUI Anwar Iskandar menegaskan Mukernas bukan sekadar agenda rutin organisasi, melainkan momentum evaluasi dan proyeksi peran MUI di tengah dinamika kebangsaan.

“MUI memikul tanggung jawab ganda, sebagai khadimul ummah atau pelayan umat, dan sebagai shodiqul hukumah atau mitra pemerintah,” ujar Anwar.

Ia menekankan pentingnya peran MUI dalam memberikan solusi keagamaan dan sosial bagi masyarakat, sekaligus menyampaikan masukan konstruktif kepada pemerintah.

Anwar juga menyoroti tantangan era digital yang memunculkan arus informasi dan ragam paham keagamaan ekstrem maupun liberal.

Menurut dia, MUI harus menguatkan manhaj wasathiyah atau jalan tengah, serta memperkuat literasi dan dakwah digital dengan konten yang menyejukkan dan mempersatukan.

Selain itu, penguatan ekonomi umat dan pengembangan ekosistem ekonomi syariah juga menjadi prioritas, termasuk pendampingan UMKM dan kemudahan sertifikasi halal.

Baca juga: Fatwa Baru Disiapkan, DSN-MUI Respons Perkembangan Industri Syariah

Menteri Agama Nasaruddin Umar yang membuka Mukernas menegaskan posisi MUI sebagai mitra strategis pemerintah dalam pembangunan bidang keagamaan. Ia menyebut pemerintah dan ulama sebagai dua kekuatan yang saling melengkapi.

“Pemerintah memiliki otoritas regulasi dan anggaran, sementara para ulama memiliki otoritas moral dan spiritual di tengah masyarakat. Jika kedua kekuatan ini bersinergi, persoalan bangsa yang berat akan menemukan jalan keluar,” ujarnya.

Nasaruddin menekankan pentingnya moderasi beragama di tengah era disrupsi informasi. Menurut dia, moderasi bukan berarti mendangkalkan akidah, tetapi memperdalam pemahaman agar umat bersikap adil dan proporsional.

Ia juga menyatakan dukungan Kementerian Agama terhadap penguatan kelembagaan, ekonomi syariah, dan program pemberdayaan umat berbasis pesantren dan masjid.

Baca juga: MUI Ingatkan Risiko Politik dan Moral atas Rencana Kirim 8.000 Tentara ke Gaza

Di samping itu, Dewan Pertimbangan, Muhyiddin Junaidi menyoroti isu kemanusiaan dan perdamaian internasional.

Ia menilai berbagai konflik global harus dilihat sebagai tragedi kemanusiaan, bukan semata isu agama, serta mengkritik lemahnya penegakan hukum internasional dan standar ganda dalam penanganan konflik.

Ia menegaskan dukungan terhadap Palestina sebagai prioritas diplomasi kemanusiaan dan amanat konstitusi Indonesia.

Menurut dia, dukungan tidak cukup dalam bentuk pernyataan, tetapi perlu langkah konkret berupa bantuan kemanusiaan, dukungan kesehatan, dan tekanan politik di forum internasional.

Muhyiddin juga menegaskan komitmen MUI untuk memperkuat kerja sama global, mempromosikan moderasi beragama, dan dialog antarperadaban.

Ia mengajak umat Islam di Indonesia menjaga persatuan dan tidak mudah terpecah oleh provokasi.

Mukernas I MUI 2026 ditargetkan menghasilkan keputusan program yang lebih terukur dan aplikatif, serta memperkuat sinergi MUI pusat dan daerah dalam pelayanan keagamaan dan kebangsaan.