Uang Rp 300 Juta Milik Ketua MUI Diblokir PPATK, Begini Ceritanya

KOMPAS.com – Ketua MUI Bidang Dakwah dan Ukhuwah, KH Cholil Nafis, mengkritisi kebijakan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) yang memblokir rekening dormant atau rekening pasif.

Ia menilai kebijakan ini tidak bijak dan bisa menggerus kepercayaan publik terhadap dunia perbankan.

Kiai Cholil bahkan mengaku menjadi korban kebijakan tersebut. Rekening yayasan miliknya dengan saldo ratusan juta rupiah ikut diblokir.

Baca juga: Rekeningnya Ikut Terblokir PPATK, Ketua MUI Cholil Nafis: Kebijakan yang Tidak Bijak

“Sedikit sih gak banyak, paling Rp 200–300 juta untuk jaga-jaga yayasan. Tapi setelah saya coba kemarin mau mentransfer, ternyata sudah terblokir. Nah, ini kebijakan yang tidak bijak,” ujarnya, dikutip dari MUIDigital, Sabtu (9/8/2025).

Menurutnya, kebijakan sebesar ini seharusnya diuji coba terlebih dahulu sebelum diterapkan secara nasional. Ia bahkan meminta Presiden turun tangan untuk mengevaluasinya.

“Di samping PPATK bisa memblokir semua rekening, itu hak asasi. Menurut saya perlu ada tindakan dari Presiden terhadap kebijakan yang bikin gaduh,” tegasnya.

Dukung Pemberantasan Kejahatan, tapi Harus Tepat Sasaran

Meski mengkritik, Kiai Cholil menegaskan dirinya mendukung langkah PPATK memberantas rekening yang digunakan untuk tindak pidana seperti perjudian, korupsi, hingga penipuan. PPATK sendiri mencatat ada 120.000 rekening yang diduga diperjualbelikan di media sosial dan e-commerce.

Namun ia mengingatkan, pemblokiran harus dilakukan secara selektif, hanya terhadap rekening yang benar-benar melanggar hukum.

“Mana orang yang melanggar, mana orang yang melaksanakan anjuran pemerintah ‘ayo menabung’. Ini sudah menabung karena tidak aktif, lalu diblokir. Jadi kalau memang melanggar, maka praduga tidak bersalah, harus dilakukan proses hukum, baru rekeningnya diblokir,” jelasnya.

Risiko Turunnya Kepercayaan Publik

Kiai Cholil khawatir kebijakan ini justru membuat masyarakat enggan menabung di bank.

Baca juga: MUI Minta Pengibaran Bendera One Piece Ditangani Persuasif

“Saya berharap pemerintah bisa menilai mana yang benar dan salah. Tidak hanya orang yang punya rekening, kan bisa dipanggil, dan perbankan saat pembukaan rekening harus benar-benar selektif agar tidak disalahgunakan,” pungkasnya.