Fatwa MUI: Dana Zakat, Infak, dan Sedekah Kini Bisa untuk Iuran BPJS Ketenagakerjaan

KOMPAS.com-Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) resmi meluncurkan Fatwa Nomor 102 Tahun 2025 tentang Hukum Pendistribusian Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) dalam Bentuk Iuran Kepesertaan Jaminan Ketenagakerjaan.

Melalui fatwa ini, dana ZIS diperbolehkan digunakan untuk membiayai iuran BPJS Ketenagakerjaan bagi para pekerja rentan.

Ketua MUI Bidang Fatwa, Prof KH Asrorun Ni’am Sholeh, menjelaskan bahwa keputusan ini menjadi wujud dukungan ulama terhadap upaya negara mewujudkan kesejahteraan sosial.

“Negara kita memiliki komitmen sebagai welfare state (negara kesejahteraan). Mayoritas masyarakat Indonesia adalah Muslim, sehingga instrumen keagamaan seperti zakat, infak, dan sedekah bisa disinergikan untuk mendukung komitmen tersebut,” ujar Prof Ni’am dalam acara Muntada Sanawi V di Hotel Millenium, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Kamis (16/10/2025), dilansir dari laman MUI.

Baca juga: Fatwa MUI: Zakat Bisa Digunakan untuk Iuran BPJS Ketenagakerjaan, Ini Syaratnya

Menurutnya, negara memiliki tanggung jawab untuk mewujudkan jaminan sosial melalui sistem iuran bersama, di luar pajak, yang dijalankan lewat BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan.

Namun, dalam praktiknya, masih ada masyarakat yang tidak mampu membayar iuran secara mandiri.

“Peluncuran fatwa ini menjadi komitmen untuk saling menolong. Mereka yang mampu dapat membantu mereka yang belum mampu melalui mekanisme keagamaan yang sah,” ucap Guru Besar Ilmu Fikih UIN Syarif Hidayatullah Jakarta itu.

Kerja Sama MUI dan BPJS Ketenagakerjaan

Ni’am menegaskan, kerja sama antara MUI dan BPJS Ketenagakerjaan dijalankan berdasarkan peran dan prinsip masing-masing.

MUI berperan sebagai khadimul ummah, memberikan panduan keagamaan agar seluruh instrumen zakat dan infak dapat diarahkan demi kemaslahatan umat.

Sementara itu, negara memiliki kewajiban menyediakan instrumen jaminan sosial melalui lembaga resmi seperti BPJS. Ia mengakui bahwa setelah bertransformasi dari Jamsostek, BPJS Ketenagakerjaan belum mampu menjangkau seluruh rakyat Indonesia.

“Maka, sinergi dengan lembaga keagamaan seperti MUI bisa membantu memperluas cakupan layanan. Namun, kami menegaskan agar kehadiran zakat tidak menggantikan tanggung jawab negara dalam menjamin kesejahteraan rakyat,” tegas Ketua Majelis Alumni IPNU itu.

Baca juga: Hukum Pekerjaan LC dalam Pandangan Islam Menurut MUI

Pengasuh Pondok Pesantren An-Nahdlah, Depok, Jawa Barat, ini menambahkan bahwa instrumen keagamaan seperti zakat dan sedekah dapat menjadi penopang nyata bagi kesejahteraan sosial.

Ia menyebut sinergi MUI dan BPJS Ketenagakerjaan sebagai bentuk simbiosis mutualistik yang saling menguatkan.

“Negara hadir untuk mengadministrasikan urusan agama agar pelaksanaan ajaran Islam benar-benar membawa kemaslahatan publik. Sebaliknya, ajaran agama juga menopang kebijakan negara agar berorientasi pada kesejahteraan masyarakat,” kata Prof Ni’am.

Acara Muntada Sanawi V ini berlangsung pada 16–17 Oktober 2025 dan dihadiri sejumlah tokoh, di antaranya KH Miftahul Huda (Sekretaris Komisi Fatwa MUI), Prof Amany Lubis (Ketua MUI Bidang PRK), KH Said Asrori (Katib Aam PBNU), serta Eko Nurdianto (Direktur Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan).