DPR Ingatkan Kemenhaj: Jangan Sampai Kuota Haji 2026 Tersisa, Harus Nol Tak Terpakai

KOMPAS.com — Anggota Komisi VIII DPR RI Maman Imanul Haq mengingatkan Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) agar memaksimalkan pengisian kuota haji Indonesia pada penyelenggaraan haji 1447 Hijriah/2026 Masehi.

Ia menegaskan, jangan sampai kuota yang telah diberikan Arab Saudi justru tidak terpakai.

“Jangan sampai ada kuota (tidak terpakai). Di tiap tahun itu selalu ada saja sisa ketika dikelola oleh Kementerian Agama,” kata Maman dalam rapat kerja Komisi VIII DPR bersama Kemenhaj di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (21/1/2026).

Menurut Maman, persoalan kuota haji yang tersisa harus diselesaikan secara serius melalui penguatan regulasi.

Baca juga: Kuota Haji NTB Bertambah 1.299 Orang, Daftar Tunggu Capai 26 Tahun

Ia mendorong adanya keputusan menteri yang secara tegas mengatur mekanisme pengisian kuota agar tidak ada lagi slot jamaah yang kosong.

“Ini tentu membutuhkan aturan, regulasi, keputusan Menteri sehingga kalau bisa sudah zero, tidak ada lagi kuota yang tidak terpakai,” ujarnya.

Kuota Haji Indonesia 2026 Capai 221.000 Jemaah

Pada penyelenggaraan haji 2026, Indonesia memperoleh kuota haji sebanyak 221.000 orang. Kuota tersebut terdiri dari 203.320 jemaah haji reguler atau sekitar 92 persen, serta 17.680 jamaah haji khusus atau 8 persen, sesuai ketentuan dalam Undang-undang tentang Penyelenggaraan Haji.

Kemenhaj menegaskan bahwa sistem pembagian kuota haji tahun ini dilakukan secara transparan, berkeadilan, dan berbasis daftar tunggu calon jemaah haji di setiap provinsi.

Sistem Daftar Tunggu Dinilai Lebih Adil

Wakil Menteri Haji dan Umrah Dahnil Anzar Simanjuntak menjelaskan bahwa pembagian kuota haji 2026 mengacu pada jumlah pendaftar haji di masing-masing daerah.

“Provinsi dengan jumlah pendaftar lebih banyak akan memperoleh kuota lebih besar, sehingga masa tunggu jamaah di seluruh daerah dapat menjadi lebih seragam,” ujar Dahnil.

Ia menyebutkan, sistem tersebut diatur dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025, yang mewajibkan pembagian kuota reguler ke dalam kuota provinsi serta kabupaten/kota berdasarkan jumlah pendaftar haji pada setiap wilayah.

Menurut Dahnil, skema ini dinilai lebih adil karena mampu mengurangi kesenjangan masa tunggu antarprovinsi yang sebelumnya bisa mencapai hingga 47 tahun di sejumlah daerah.

Dampak ke Nilai Manfaat Dana Haji

Selain menekan disparitas masa tunggu, kebijakan pembagian kuota berbasis daftar tunggu juga disebut berdampak pada keadilan pemanfaatan dana setoran haji. Dengan sistem ini, setiap calon jamaah dinilai memiliki peluang yang relatif setara dalam mengakses nilai manfaat dana haji.

“Kebijakan ini bukan hanya soal antrean, tetapi juga soal keadilan nilai manfaat yang diterima jamaah,” kata Dahnil.

Kemenhaj pun menegaskan komitmennya untuk terus menjaga prinsip keadilan, transparansi, dan akuntabilitas dalam setiap kebijakan penyelenggaraan ibadah haji.

Target: Kuota Terisi Penuh

Melalui sistem pembagian kuota yang baru, pemerintah berharap seluruh kuota haji Indonesia pada 2026 dapat terisi penuh, tanpa ada sisa seperti yang kerap terjadi pada tahun-tahun sebelumnya.

Baca juga: Kasus Kuota Haji: KPK Tetapkan Yaqut Tersangka, Kerugian Negara Diduga Lebih dari Rp 1 Triliun

Wamen Dahnil berharap, kebijakan ini dapat memastikan setiap warga negara memperoleh kesempatan yang sama untuk menunaikan ibadah haji dengan waktu tunggu yang lebih proporsional dan berkeadilan di seluruh Indonesia, sejalan dengan dorongan DPR agar tidak ada lagi kuota haji yang terbuang.