Pemerintah Serahkan DIM RUU Haji dan Umrah ke DPR, Bahas 700 Poin

KOMPAS.com-Pemerintah menyerahkan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) Rancangan Undang-Undang (RUU) Haji dan Umrah kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) di Jakarta, Senin (18/8/2025).

Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menyebutkan penyerahan DIM dilakukan agar DPR dapat membentuk panitia kerja (panja) untuk membahas RUU tersebut.

"Kami serahkan DIM-nya. Ada usul inisiatif DPR terkait dengan hal tersebut," ujar Supratman di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin malam, dilansir dari Antara.

Baca juga: Pembangunan Kampung Haji di Makkah, Danantara Pastikan Akomodasi Jemaah Indonesia Nyaman

Ia menjelaskan DIM RUU Haji dan Umrah mencakup 700 poin, namun mayoritas bersifat tetap.

Setelah DIM diserahkan dan panja tingkat I dibentuk, pemerintah bersama DPR akan mulai membahas RUU Haji dan Umrah.

"Jadi belum dibahas sama sekali. Kewajiban pemerintah harus rapat kerja," ucap Supratman.

Sebelumnya, Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal mengatakan RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Ibadah Haji dan Umrah mulai dibahas parlemen pada 19 atau 20 Agustus 2025.

“Kami akan rapat pimpinan (Rapim) dan badan musyawarah (Bamus). Pada Senin (18/8) libur, mungkin Selasa (19/8) atau Rabu (20/8),” kata Cucun di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (15/8/2025).

Baca juga: Kasus Kuota Haji, Menag Nasaruddin Umar Serahkan Sepenuhnya ke KPK

Cucun menjelaskan Rapim dan Bamus digelar karena DPR telah menerima Surat Presiden (Surpres) terkait RUU Haji.

"Kita tunggu perkembangan RUU Haji. Kan kemarin sudah diparipurnakan dan Surpres sudah kami terima dari Presiden Prabowo Subianto," ujarnya.

Ia berharap pada Masa Persidangan I Tahun Sidang 2025-2026 yang berlangsung hingga 2 Oktober 2025, pembahasan RUU Haji dapat diselesaikan DPR.

RUU Haji termasuk salah satu RUU yang masuk dalam program legislasi nasional (Prolegnas) tahun 2025-2029.

Penetapan itu dilakukan pada Rapat Paripurna DPR RI ke-8 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2024-2025 pada 19 November 2024.

RUU Haji kemudian ditetapkan sebagai usul inisiatif DPR pada 24 Juli 2025 melalui Rapat Paripurna DPR RI ke-25 Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2024-2025.