Potensi Zakat Banyuwangi Capai Rp 120 Miliar, Baznas Dorong Pelaporan Terintegrasi

BANYUWANGI, KOMPAS.com - Potensi zakat di Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur mencapai angka Rp 120 miliar.

Nilai ini menjadi perhatian serius Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Banyuwangi untuk memastikan pengelolaannya berjalan terintegrasi dan berdampak nyata bagi kesejahteraan umat.

Ketua Baznas Banyuwangi, Dwi Yanto, menegaskan bahwa besarnya potensi tersebut harus diimbangi dengan tata kelola yang tertib, khususnya dalam hal pelaporan dari setiap Lembaga Amil Zakat (LAZ).

“Saya berharap seluruh perolehan zakat dari LAZ dapat dicatatkan kepada kami. Perlu diingat bahwa laporan ini bersifat autobalanced atau administratif semata, tujuannya adalah agar data kita terintegrasi,” kata Dwi, Selasa (21/4/2026).

Baca juga: Mendes Gandeng Baznas Tarik Zakat hingga Desa, Yandri: Dapat Duit dari Allah, Keluarkan Dong Zakat Mal

Menurutnya, tanpa pencatatan yang menyeluruh, potensi ratusan miliar rupiah tersebut berisiko tidak terpetakan dengan baik. Padahal, integrasi data menjadi kunci untuk mengoptimalkan pendistribusian zakat agar tepat sasaran di seluruh wilayah Banyuwangi.

Dalam rapat koordinasi yang juga dihadiri perwakilan Kementerian Agama Republik Indonesia, para pengelola zakat didorong untuk aktif melaporkan kinerja mereka sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana umat.

Perwakilan Kemenag Banyuwangi, Hariyanto, menyampaikan bahwa pengelolaan zakat perlu terus ditingkatkan agar manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat yang membutuhkan.

“Semoga apa yang sudah berjalan baik saat ini, ke depan bisa menjadi semakin baik lagi. Harapannya, masyarakat yang membutuhkan (mustahik) dapat merasakan dampak positif dan semakin bahagia dengan adanya pengelolaan zakat yang lebih terorganisir,” ujarnya.

Baca juga: Baznas Perkuat Strategi Zakat: Digitalisasi hingga SDM Amil

Dukungan terhadap penguatan tata kelola zakat juga datang dari berbagai organisasi masyarakat, termasuk Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) Banyuwangi.

“Transparansi dan pelaporan yang baik adalah kunci kepercayaan masyarakat. Kami berkomitmen untuk mendukung kebijakan administratif ini demi kemaslahatan umat yang lebih luas,” kata pengurus LDII Banyuwangi, Rudi Hidayat.