MUI Siapkan Fatwa Baru: Dari Jual Beli Rekening hingga Zakat untuk Pekerja Rentan

KOMPAS.com – Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) akan membahas beragam persoalan strategis dalam Musyawarah Nasional (Munas) XI MUI yang digelar pada 20–23 November 2025 di Hotel Mercure Ancol, Jakarta Utara.

Selain isu perpajakan agar sesuai ketentuan syar’i dan berkeadilan, Ketua Komisi Fatwa SC Munas XI MUI, Prof KH Asrorun Ni’am Sholeh, mengungkapkan bahwa Munas juga akan membahas fatwa terkait praktik jual beli nomor rekening yang kini marak terjadi.

“Jadi ada kasus rekening seseorang yang lama tidak termanfaatkan, kemudian dormant, jumlahnya banyak, dan dijual belikan. Bisa jadi salah satu tujuannya untuk pencucian uang, tindak pidana, dan sebagainya,” kata Kiai Ni’am di Kantor MUI, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (24/9/2025).

Baca juga: MUI Tabayun soal Permohonan Fatwa Gaji Rangkap Jabatan Menteri-Wamen

Selain itu, MUI juga akan menyoroti masalah pengelolaan sampah di area sungai serta kawasan yang seharusnya bebas sampah.

Isu lain yang tak kalah penting adalah pemanfaatan zakat untuk membantu pekerja rentan dalam memenuhi kewajiban BPJS Ketenagakerjaan.

“Negara hadir memberikan jaminan sosial bagi tenaga kerja. Ada yang bekerja dengan upah dari pemberi kerja, tapi ada juga pekerja mandiri yang tidak memiliki kemampuan membayar iuran. Bagaimana zakat bisa hadir memenuhi kebutuhan itu, ini permohonan dari BPJS Ketenagakerjaan,” jelas Guru Besar Ilmu Fikih UIN Jakarta itu.

Lebih lanjut, Munas XI MUI juga akan membahas efektivitas pengawasan lembaga wakaf, baik yang dikelola pemerintah maupun masyarakat. Kiai Ni’am menilai, perlu ada standar pengawas serta penjaminan syariah agar pengelolaan wakaf lebih akuntabel.

Menurutnya, saat ini ada delapan masalah yang telah diinventarisasi untuk Munas. Komisi Fatwa juga membuka ruang bagi MUI Provinsi serta masyarakat untuk memberi masukan hingga akhir September 2025. Setelah itu, MUI akan menggelar konsinyering dan Forum Group Discussion (FGD) bersama para ahli sepanjang Oktober 2025.

Baca juga: Munas MUI 2025 Siapkan Fatwa Perpajakan yang Adil dan Tak Menzalimi

“Misalnya terkait perpajakan, akan kita undang Kementerian Keuangan, ahli keuangan, ahli perpajakan, akademisi, hingga pelaku usaha. Begitu juga dengan ahli lingkungan terkait pengelolaan sampah,” ujar Kiai Ni’am.

Hasil diskusi itu, lanjutnya, akan dituangkan dalam draft fatwa yang difinalisasi sebelum dibahas dalam Munas XI MUI.