KOMPAS.com-Menteri Haji dan Umrah, Mochamad Irfan Yusuf, mengumumkan bahwa Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) akan mendapatkan tambahan dua kloter haji pada tahun 2026.
Dengan penambahan tersebut, total kuota calon jemaah haji dari NTB mencapai sekitar 4.000 orang.
Langkah ini diharapkan dapat mempercepat keberangkatan calon jemaah dan mengurangi masa antrean menjadi sekitar 26 tahun.
Baca juga: Pakar UI Tegaskan Dana dan Kuota Haji Bukan Keuangan Negara, tapi Milik Jemaah
Dalam kunjungan ke Lombok Timur untuk menghadiri perayaan 90 tahun Madrasah Nahdlatul Wathan Diniyah Islamiyah (NWDI) di Anjani, Irfan menyampaikan bahwa kebijakan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam memperbaiki pelayanan ibadah haji secara menyeluruh.
“NTB akan mendapatkan tambahan dua kloter dari jumlah calon haji sebanyak 4.000 orang,” kata Irfan dalam keterangan resmi, Minggu (12/10/2025), didampingi Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal, dilansir dari Antara.
Ia menegaskan bahwa sebagai kementerian yang baru dibentuk, pihaknya terus melakukan evaluasi terhadap berbagai kekurangan di masa lalu untuk memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat.
Baca juga: Kampung Haji Indonesia di Arab Saudi Siap Dibangun di Lahan 80 Hektare
Irfan menjelaskan, pelayanan kesehatan bagi calon jemaah haji masih menjadi perhatian utama setelah mendapat evaluasi dari Pemerintah Arab Saudi.
“Pelayanan kesehatan bagi calon jamaah kita dinilai masih kurang baik. Begitu juga dengan kuota haji daerah yang belum sepenuhnya sesuai dengan amanat Undang-Undang Haji,” ujarnya.
Selain NTB, pemerintah juga memastikan seluruh infrastruktur haji di kantor urusan haji se-Indonesia berada dalam kondisi baik.
Kementerian Haji dan Umrah telah berkoordinasi dengan DPR RI agar penetapan kuota haji di masa mendatang mempertimbangkan lama masa tunggu di setiap daerah.
Dalam kesempatan memperingati 90 tahun Madrasah NWDI, Irfan juga menyinggung hubungan sejarah antara dua tokoh besar pendiri organisasi Islam di Indonesia, yaitu KH Hasyim Asy’ari dan KH Zainudin Abdul Majid.
Keduanya, kata Irfan, memiliki sanad keilmuan yang sama karena pernah menuntut ilmu di Makkah dan memiliki pemikiran yang sejalan.
“KH Hasyim Asy’ari dengan revolusi jihad-nya, dan KH Zainudin Abdul Majid dengan revolusi pendidikannya, keduanya telah menjadi Pahlawan Nasional,” ujar Irfan.
Ia juga berpesan agar pengelola pesantren di bawah naungan NWDI tetap menjaga kemandirian, memperkuat kurikulum pendidikan, dan meneruskan perjuangan para pendirinya.
Baca juga: Waspada Iklan “Haji Tanpa Antre, Langsung Berangkat”, Kemenhaj: Berpotensi Penipuan
Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal, menyampaikan apresiasi atas kontribusi besar Nahdlatul Wathan (NW) dalam bidang pendidikan dan pemberdayaan umat selama hampir satu abad.
Menurutnya, perjuangan panjang organisasi ini telah melahirkan ribuan lembaga pendidikan yang tersebar di berbagai daerah di Indonesia.
“Ikhtiar dan perjuangan revolusioner selama 90 tahun terlihat dari ribuan sekolah NW yang kini tersebar di seluruh nusantara,” kata Iqbal.
Ia menilai, manfaat dari peran NW tidak hanya dirasakan dalam bidang pendidikan, tetapi juga berdampak pada aspek sosial dan ekonomi masyarakat.
Kebijakan penambahan kloter haji bagi NTB menjadi bagian dari komitmen pemerintah untuk mewujudkan pemerataan pelayanan haji di seluruh Indonesia.
Pemerintah berharap langkah ini dapat memperpendek masa antrean haji yang selama ini menjadi tantangan utama di banyak provinsi.
Selain itu, peningkatan fasilitas, pelayanan kesehatan, dan transparansi kuota haji akan terus menjadi fokus dalam penyelenggaraan ibadah haji yang lebih adil dan berkualitas.
Dalam segala situasi, KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih dari lapangan. Ikuti terus update topik ini dan notifikasi penting di Aplikasi KOMPAS.com. Download sekarang