Dahnil: Penegak Hukum Jangan Ragu Tangkap ASN Kemenhaj yang Korupsi

KOMPAS.com-Wakil Menteri Haji dan Umrah Republik Indonesia Dahnil Anzar Simanjuntak menegaskan komitmen Kementerian Haji dan Umrah dalam menindaklanjuti instruksi Presiden Prabowo Subianto yang disampaikan dalam Taklimat Awal Tahun bersama jajaran kabinet di Hambalang, Bogor, Selasa (7/1/2026).

Dahnil menyampaikan bahwa Presiden Prabowo menaruh perhatian serius terhadap upaya bersih-bersih tata kelola negara, termasuk dalam pengelolaan ibadah haji.

“Presiden Prabowo sangat serius dalam upaya bersih-bersih pengelolaan negara, khusus di bidang perhajian yang saya tangani bersama Gus Irfan, Presiden berulang kali menegaskan bahwa beliau menginginkan pengelolaan haji yang bersih,” ujar Dahnil, Rabu (7/1/2026), dalam rilis yang diterima KOMPAS.com.

Baca juga: Wamen Dahnil Pastikan SDM Kementerian Haji Bersih dari Korupsi

Ia menegaskan, Presiden secara tegas menghendaki Kementerian Haji dan Umrah menjadi kementerian dengan nol toleransi terhadap korupsi, rente, maupun praktik amoral lainnya.

“Presiden ingin Kementerian Haji dan Umrah menjadi salah satu kementerian yang nol korupsi, atau zero tolerance terhadap praktik rente, praktik korupsi, maupun praktik amoral lainnya,” tegasnya.

Dahnil menjelaskan bahwa penyelenggaraan haji saat ini memasuki fase-fase krusial yang rawan disusupi kepentingan tidak sehat, terutama pada tahapan pengadaan layanan.

“Sekarang ini kita berada di titik-titik kritis, proses pengadaan katering, akomodasi, transportasi, hingga sebelumnya pengadaan syarikah sedang dan sudah berlangsung, dan di fase-fase inilah potensi rente dan korupsi bisa terjadi,” kata Dahnil.

Ia mengungkapkan bahwa dirinya masih menerima laporan adanya dugaan upaya cashback, rente, dan intervensi dalam proses pengadaan dengan mencatut nama pimpinan kementerian.

“Saya masih mendengar adanya upaya-upaya cashback, upaya rente, dan upaya korupsi, termasuk mempengaruhi tim pengadaan dengan mengatasnamakan Menteri maupun Wakil Menteri,” ungkapnya.

Baca juga: Profil Dahnil Anzar Simanjuntak, Wakil Menteri Haji dan Umrah di Kabinet Prabowo-Gibran

Dahnil menegaskan dirinya bersama Menteri Haji dan Umrah berkomitmen penuh menjalankan amanah Presiden untuk memastikan seluruh jajaran kementerian terbebas dari praktik korupsi.

“Pak Menteri dan saya berkomitmen penuh menunaikan amanah Presiden agar Kementerian Haji dan seluruh personelnya benar-benar bersih dari praktik korupsi dan rente,” ujarnya.

Sebagai bentuk keseriusan, Kementerian Haji dan Umrah sejak awal telah melibatkan Kejaksaan dan aparat penegak hukum dalam mengawasi seluruh proses penyelenggaraan haji.

Dahnil secara terbuka meminta aparat penegak hukum bertindak tegas tanpa pandang bulu terhadap siapa pun yang terbukti melakukan penyimpangan.

“Saya tegaskan, jangan ragu aparat penegak hukum, jangan ragu Kejaksaan, tangkap saja siapa pun yang masih berusaha melakukan praktik rente dan korupsi, tidak usah ragu, siapa pun orangnya dan dari mana pun asalnya,” tegas Dahnil.

Baca juga: Transformasi BP Haji ke Kementerian Haji, Dahnil: Tidak Semua Pegawai Langsung Dipindah

Ia menambahkan ketegasan tersebut juga berlaku apabila pelanggaran dilakukan oleh pihak internal kementerian.

“Bahkan jika mereka berasal dari internal Kementerian Haji sekalipun, aparat penegak hukum jangan ragu untuk menangkapnya,” pungkasnya.

Dahnil memastikan seluruh instruksi Presiden Prabowo akan dijalankan secara konsisten demi mewujudkan penyelenggaraan ibadah haji yang bersih, transparan, berintegritas, serta terbebas dari praktik kartel dan rente seperti yang pernah terjadi pada masa lalu.